drh. Chaidir, MM | Honorerku Sayang Honorerku Malang | NEGERI ini negeri honorer, kata seorang teman bergurau. Argumentasinya, pimpinan membuat nota penugasan kepada kepala dinas bawahannya; kadis menulis disposisi kepada kabid,
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Honorerku Sayang Honorerku Malang

Oleh : drh.chaidir, MM

NEGERI ini negeri honorer, kata seorang teman bergurau. Argumentasinya, pimpinan membuat nota penugasan kepada kepala dinas bawahannya; kadis menulis disposisi kepada kabid, "siapkan konsep sesuai permintaan atasan"; kabid pun meneruskan disposisi kadis tersebut kepada kasi, "agar segera siapkan usulan konsep sesuai perintah Kadis"; kasi pun memanggil staf untuk mempersiapkan usulan konsep dimaksud; staf pun panggil tenaga honorer agar segera mempersiapkan usulan konsep yang diminta atasan, segera. Dengan keterampilan komputer yang mumpuni, tak perlu waktu lama untuk menyiapkan konsep usulan dimaksud.

Konsep usulan dinaikkan ke kasi; setelah ada koreksi tata-bahasa dan tanda-baca yang tidak substansial, konsep usulan naik ke kabid; di meja kabid konsep usulan tersebut dibaca dengan teliti. Ada perbaikan di sana-sini tapi tidak substansial. Konsep bersih kemudian dinaikkan ke kadis. Kadis memanggil kabid hanya untuk mengkonfirmasi ulang bahwa konsep usulan tersebut sudah betul. Tahap terakhir, konsep bersih dinaikkan ke atasannya kadis sesuai perintah awal.

Alur cerita itu mungkin berlebihan, alias "bakalaha" dalam bahasa prokemnya. Taklah begitu-begitu amat. Skenario itu mungkin tidak betul semua tapi pasti juga tidak salah semua. Masalahnya, PNS dan para pejabat struktural kita, umumnya enggan diganggu zona nyamannya direpotkan dengan urusan konsep mengonsep. Itu urusan anak buah, sang anak buah pun meyerahkannya kepada anak buahnya pula, begitu seterusnya sampai anak buah terbawah yang tak lagi memiliki anak buah.

Tak masalah bila secara substansial konsep itu bagus, artinya, layak dan berguna. Tenaga honorer pun tak akan pernah menepuk dada bahwa konsep tersebut berasal darinya. Lagi pula, siapa yang mengakui? Sebab legitimasi berada pada pejabat struktural. Pimpinan tertinggi pasti mengatakan, itu konsep kepala dinas.

Fenomena keberadaan tenaga honorer di berbagai instansi di daerah, memang menarik untuk diselami. Ketika paradigma pembangunan bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi di awal era reformasi, di awal 2000an, banyak kewenangan yang selama ini berada di tangan pemerintah pusat diserahkan ke daerah. Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi memungkinkan pula setiap daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyerahan kewenangan tersebut diikuti pula dengan penyerahan personil, perlengkapan dan pembiayaan oleh pemerintah pusat ke daerah. Banyak personil PNS yang sebelumnya bernomor induk pegawai pegawai (NIP) departemen di pusat (sekarang kementerian), dialihkan secara organik menjadi pegawai daerah yang untuk selanjutnya digaji dan dibiayai oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Aset pemerintah pusat yang bertebaran di daerah, sebagian besar diserahkan ke daerah untuk dikelola dan dimanfaatkan. Dari aspek pembiayaan pun pusat mengucurkan dana dalam jumlah besar ke daerah; pusat harus mengalokasikan dana perimbangan kepada daerah. Secara umum kita mengenal ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan sebagainya.

Paradigma otonomi daerah tersebut telah menimbulkan kegairahan bahkan euphoria pembangunan di daerah. Berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah-daerah mengggeliat, berlomba-lomba membangun mengejar ketertinggalan. Seluruh daya dan upaya dilakukan; pekerjaan daerah menumpuk. Otonomi daerah diartikan oleh masyarakat di daerah sebagai lampu aladin yang dalam sekelip mata langsung membuat masyarakat di daerah memperoleh kesejahteraan ekonomi yang tinggi.

Dalam gegap gempita pembangunan itulah, daerah memerlukan tenaga manusia dalam jumlah besar, yang kebutuhannya tidak terpenuhi oleh PNS yang ada. Tidak ada daerah yang mau kehilangan momentum percepatan pembangunan. Maka, rekrutmen tenaga honorer pun tak terhindarkan untuk mengisi kebutuhan tersebut. Upah tenaga honorer ini sebagian dibebankan kepada sekretariat daerah masing-masing, sebagian lagi dibebankan kepada proyek atau kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Keberadaan tenaga honorer ini, setuju atau tak setuju, dirasakan manfaatnya oleh masing-masing instansi. Tenaga honorer ini umumnya memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai terutama yang berkaitan dengan IT, mereka memiliki expert power, sesuatu yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat struktural untuk kecepatan pengambilan keputusan, pembuatan laporan, dan sebagainya. Umumya tenaga honorer ini combat ready (siap tempur) untuk bekerja 24 jam. Singkat cerita, pimpinan terbantu dengan keberadaan tenaga honorer.

Dilemanya, pengelolaan keuangan keuangan yang semakin ketat, nomenklatur kaku, digitalisasi keuangan, pengawasan dan auditor yang tak kenal kompromi atas kebijakan-kebijakan (diskresi) pimpinan daerah dalam manajemen operasional, semakin menyulitkan instansi terkait untuk mengalokasikan upah bagi tenaga honorer ini. Terbitnya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengharuskan pula dialukannya penertiban dan restrukturisasi kepegawaian, yang menyebabkan bakal tergusurnya keberadaan tenaga honorer. Tapi dalam realitanya mereka dibutuhkan.

Pada saat yang sama dengan terancamnya kelangsungan hidup tenaga honor ini (tak digaji atau diberhentikan), heboh diberitakan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membeber data tentang adanya 57.724 PNS misterius yang diduga fiktif alias PNS bodong. Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, temuan itu adalah hasil Pendaftaran Ulang PNS melalui sistem online atau e-PUPNS (seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah). Dikutip JPNN (22/4/2016), Bima merinci data tentang PNS fiktif tersebut, di instansi pemerintah pusat paling banyak di Kementerian Agama, jumlahnya mencapai 7000 PNS; selanjutnya Kemendikbud (2700 orang), Kementerian Pertahanan (2000-an orang), BPN (1.800 orang), Kementerian Keuangan (1.700-an orang). Di daerah juga banyak, hampir merata di setiap daerah.

Selama ini, PNS bodong ini menyedot APBN untuk gaji. Rata-rata gaji PNS berkisar antara Rp2 juta hingga Rp5 juta. Misal ada 57 ribu PNS dengan gaji Rp2 juta, dalam satu bulan mereka menyedot Rp114 miliar. Dalam setahun Rp1,37 triliun. Jika gaji mereka Rp5 juta, anggaran yang disedot berarti dua kali lipat lebih jumlahnya.

Maka, merestrukturisasi Aparatur Sipil Negara dengan memberhentikan tenaga honorer bukanah cara yang tepat. Ingat, sebagian dari mereka sudah bekerja puluhan tahun dan mereka dibutuhkan, Kuncinya, sebenarnya, adalah pada transparansi pengelolaan kepegawaian dan keuangan. Tertibkan PNS bodong itu, anggaran gajinya yang jumlahnya triliunan itu alihkan untuk gaji tenaga honorer, habis perkara.

kolom - Koran Riau 31 Mei 2016
Tulisan ini sudah di baca 2543 kali
sejak tanggal 31-05-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat