drh. Chaidir, MM | Membaca Singapura | SECANGKIR kopi hangat isu politik pekan terakhir ini adalah bergabungnya Partai Golkar menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi tanpa syarat. Serupa tapi tak sama, koalisi pendukung pemerintahan ini mirip dengan koalisi besar partai politik pendukung pemerintahan Presiden SBY 2009 silam. Parta
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Membaca Singapura

Oleh : drh.chaidir, MM

SECANGKIR kopi hangat isu politik pekan terakhir ini adalah bergabungnya Partai Golkar menjadi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi tanpa syarat. Serupa tapi tak sama, koalisi pendukung pemerintahan ini mirip dengan koalisi besar partai politik pendukung pemerintahan Presiden SBY 2009 silam. Partai Golkar tak lagi bersama Koalisi Merah Putih.

Tak ada yang salah. Bukankah adagium usang itu masih laku keras? Dalam politik, tak ada kawan maupun lawan abadi, yang abadi kepentingan. Makhluk yang bernama politik itu memang demikian perangainya. Tak ada yang patut disesali. PAN dan PPP telah lebih dulu mengambil sikap, mereka bergabung mendukung pemerintah.

Perkembangan politik tersebut tak terlalu sulit dieja. Kekuatan pendukung pemerintah di DPR tentu semakin kuat, bahkan kini menjadi mayoritas. Stabilitas politik diperlukan untuk menjalankan agenda pemerintahan siapapun presidennya. Kini, perimbangan kekuatan di DPR berubah, Koalisi Indonesia Hebat menjadi 386 kursi (PDIP 109, PG 91, PAN 49, PKB 47, PPP 39, Nasdem 35 dan Hanura 16), sedangkan Koalisi Merah Putih menjadi tinggal 113 kursi (Partai Gerindra 73 dan PKS 40). Partai Demokrat (61 kursi) yang memosisikan diri sebagai penyeimbang tak lagi signifikan seperti ketika dua kubu koalisi berkekuatan seimbang.

Seperti diketahui, sebenarnya dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal istilah oposisi secara struktural seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, partai yang menang (bersama koalisinya) akan membentuk kabinet, sedangkan partai yang kalah (bersama koalisinya), menjadi partai oposisi di parlemen. Partai oposisi akan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah dan selalu berseberangan dengan partai pendukung pemerintah. Di Malaysia dan Singapura, oposisi disebut partai pembangkang.

Kondisi seperti itulah yang terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer di Singapura. Partai Aksi Rakyat (People's Action Party - PAP) selalu menang mayoritas mutlak di parlemen sejak pemilihan umum 1959 ketika Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Singapura. Dalam beberapa dekade kemudian PAP menguasai parlemen bahkan hampir 100 persen, sehingga hanya menyisakan satu kursi saja untuk oposisi. Analisa dari pakar politik luar negeri, dan pandangan oposisi di Singapura, yaitu Workers' Party of Singapore dan Singapore Democratic Party (SDP), Singapura secara de facto sebenarnya merupakan negara dengan satu partai. Sebab hanya satu partai saja yang selalu menang dengan mayoritas mutlak. Freedom House bahkan tidak menganggap Singapura sebagai negara "demokrasi elektoral" dan mengkategorikan Singapura sebagai "tidak sepenuhnya bebas". Reporters Without Borders menempatkan Singapura di peringkat 140 dari 167 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2005.

Namun, kekuasaan besar pemerintah dan partai berkuasa di Singapura, terbukti tidak disalahgunakan dan tidak berakibat buruk bagi Singapura. Lord Acton yang terkenal dengan dalilnya, bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan absolut pasti disalahgunakan (power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely), mungkin geleng-geleng kepala di alam kubur sana; dalilnya tak terbukti di Singapura.

Meski Perdana Menteri Lee Kwan Yew, PM Goh Chok Tong dan PM Lee Shien Long, sangat powerfull pada era masing-masing, pemerintahannya diakui bersih dan bebas dari korupsi. Singapura secara konsisten telah dinilai sebagai negara yang paling bersih dari korupsi di Asia dan masuk ke daftar sepuluh negara terbersih dari korupsi di dunia oleh lembaga Transparency International. Bank Dunia juga menilai, Singapura sangat baik dalam ketaatan terhadap aturan hukum, dan pemerintahannya efektif. Dengan kinerja tersebut Singapura termasuk negara terkaya di dunia dengan rata-rata income perkapita warganya US $ 65,000 pertahun (setara lebih kurang satu milyar rupiah). Namun walaupun kaya, banyak yang menganggap Singapura kurang baik dalam hal kebebasan sipil dan politik, dan kurang baik dalam kebebasan pers.

Nah disinilah dilematisnya. Kalau boleh memilih mau kaya atau mau bebas. Pasti banyak yang pilih: kaya dan bebas. Ya iyalah, tak peduli apapun bentuk koalisinya, dengan atau tanpa oposisi sekalipun. Kaya seperti Singapura bebas seperti Indonesia. Kasih "like" kalau suka.

kolom - Riau Pos 23 Mei 2016
Tulisan ini sudah di baca 731 kali
sejak tanggal 23-05-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat