drh. Chaidir, MM | Tersandera Politikus | SANDERA yang dibicarakan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan warga negara kita yang disandera kelompok gerilyawan Abu Sayyaf, Filipina. Bagaimana pun prosesnya, kita patut bersyukur, sandera tersebut sudah dibebaskan berkat kerja keras semua pihak, dan kemarin para mantan sandera ini telah ke
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Tersandera Politikus

Oleh : drh.chaidir, MM

SANDERA yang dibicarakan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan warga negara kita yang disandera kelompok gerilyawan Abu Sayyaf, Filipina. Bagaimana pun prosesnya, kita patut bersyukur, sandera tersebut sudah dibebaskan berkat kerja keras semua pihak, dan kemarin para mantan sandera ini telah kembali kumpul dengan keluarganya.

Ini masalah lain, masalah hubungan negara dan politikus. Negara dan pilitikus tak ubahnya ibarat lubuk dan ikan, tak bisa saling meniadakan. Di belahan mana pun planet bumi ini tak ada satu pun negara di era modern ini yang bebas dari politikus. Bahkan aneh bila di suatu negara tidak ada politikusnya; pastilah itu negara antah berantah yang tak ditemukan dalam text book. Apalagi di negara-negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer, kepala pemerintahannya (Perdana Menteri) pasti orang yang berasal dari partai politik. Contoh di Inggris, Malaysia, atau Singapura, Jepang, dan lain-lain.

Beda dengan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, seperti Indonesia, Amerika Serikat, Mesir, Brazil, Korea Selatan, dan lain-lain. Pemilihan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan umumnya dilakukan terpisah dengan pemilihan anggota parlemen (pemilu legislatif). Presiden bisa seorang politikus murni, orang yang berasal dari partai politik, bisa juga tokoh independen.

Seperti diketahui secara umum, negara sebagai organisasi memiliki status yang kokoh karena didukung oleh tiga unsur pokok yang menjadi persyaratan mutlak berdirinya suatu negara. Apabila salah satu unsur tidak ada, maka negara menjadi tidak ada. Oppenheim dan Lauterpacht, menyebut, unsur pokok tersebut adalah rakyat, wilayah (udara, darat, dan perairan), dan pemerintah yang berdaulat.

Dipahami, pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang sah, memiliki legitimasi kuat karena dikehendaki oleh rakyat (pembuktian mandat rakyat adalah melalui pemilu). Sebagai unsur konstitutif negara, maka pemerintah diberi mandat oleh rakyat untuk mewakili negara guna mengurus kepentingan rakyat sebagai pemilik sah sebuah negara. Di sinilah uniknya, negara dengan pemerintahannya yang dikehendaki oleh rakyat itu, kemudian memiliki sifat memaksa dan monopoli terhadap semua rakyatnya sendiri tanpa pandang bulu.

Sifat memaksa berarti bahwa negara memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mewajibkan seluruh warga negaranya patuh dan taat pada peraturan yang ada. Negara bisa menggunakan alat negara sebagai alat paksa berupa tentara, polisi, jaksa, hakim, dan juga sanksi bagi yang melanggar aturan. Warga negara yang melanggar atau membangkang, dan tidak patuh pada aturan akan dikenakan sanksi yang tegas.

Sifat monopoli mempunyai arti bahwa negara memiliki monopoli (kewenangan penuh) untuk mengatur arah perjuangan ataupun juga menentukan tujuan bersama yang akan dicapai. Negara, misalnya, dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik, atau aliran keagamaan tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara. Negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan semua peraturan yang telah dibuat oleh negara dan diperuntukkan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali atau tanpa adanya diskriminasi, sebagai contoh adalah semua warga negara harus membayar pajak, semua warga negara wajib untuk melakukan upaya bela negara dan sebagainya.

Para pemimpin pemerintahan yang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurus negara, pasti dilahirkan melalui proses politik, dan untuk mengurus negara harus menggunakan jurus politik pula. Politikus merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan bernegara, politikus itu sendiri adalah anak kandung negara. Tapi bukankah ada mitos, "malin kundang" anak yang durhaka pada orangtuanya?

Jadi, dengan demikian, semua negarawan pasti seorang politikus. Namun sayang-disayang, tidak semua politikus adalah negarawan. Indikasinya terlihat jelas ketika hubungan rakyat dan pemerintahnya selalu bermasalah, demikian pula antara wakil rakyat (parlemen) dengan rakyat yang diwakilinya; masalahnya tak pernah habis-habis (never ending problem). Negarawan itu memikirkan next generation (generasi yang akan datang) sedang politikus memikirkan next election (pemilu yang akan datang). Negarawan rela berkorban untuk generasi yang akan datang, politikus terkadang tidak segan-segan mengorbankan generasi yang akan datang.

Fenomena tirani legislatif dewasa ini dapat terlihat secara kasat mata, ketika parlemen mewacanakan revisi UU KPK, revisi UU Pilkada (mempermudah calon partai mempersulit calon independen), pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), mengubah sistem pemilu menjadi stelsel daftar tertutup (pemenang ditentukan nomor urut caleg), pengembalian sistem GBHN, dan sebagainya dan sebagainya, yang umumnya bertentangan dengan logika akal sehat masyarakat (common sense).

Negara tak bisa berbuat apa-apa sebab anggota parlemen kita sudah terpilih secara demokratis. Dan dalam sistem perwakilan yang kita anut, rakyat telah memberi mandat penuh kepada mereka. Panggung politik negara kita sebenarnya telah terkepung para politikus. Lantas, semoga sajalah di sana masih ada politikus negarawan yang diharapkan bisa mengawal panggung politik negara agar tidak tersandera. Kalau masih tersandera juga, kita bebaskan dalam pemilu yang akan datang.


kolom - Koran Riau 3 Mei 2016
Tulisan ini sudah di baca 653 kali
sejak tanggal 09-05-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat