drh. Chaidir, MM | Stempel Daerah Rawan | TAK putus dirundung malang. Barangkali ungkapan itu tepat disandang Riau; bayangkan, mulai dari perambahan hutan secara liar, kabut asap, sampai pada surga yang sudah mulai menghilang dengan mulai mengeringnya harta karun minyak bumi dan turunnya harga emas hitam tersebut. Dalam era kucing-kucingan
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Stempel Daerah Rawan

Oleh : drh.chaidir, MM

TAK putus dirundung malang. Barangkali ungkapan itu tepat disandang Riau; bayangkan, mulai dari perambahan hutan secara liar, kabut asap, sampai pada surga yang sudah mulai menghilang dengan mulai mengeringnya harta karun minyak bumi dan turunnya harga emas hitam tersebut. Dalam era kucing-kucingan pemberantasan korupsi pasca reformasi, rela tidak rela, ikhas tidak ikhlas, Riau diberi stempel tak sedap, mencatat "hattrick" ketika tiga gubernurnya secara berturut-turut terpaksa berurusan dengan KPK, terlepas dari bersalah atau tidak bersalah.

Cukup? Belum! Berbekal tingginya angka korupsi, dugaan kerawanan tindak pidana korupsi dan potensi masalah yang berbau korupsi, dan maraknya praktik koruptif lainnya, Riau diberi stempel daerah rawan korupsi. Konsekuensinya Pemerintah Provinsi Riau langsung mendapat pendampingan dan pengawasan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami berlima di KPK setuju untuk menunggui daerah yang rawan korupsi. Supaya kuping kami lebih peka. Yang nakal kan harus ditunggui," ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, sebagaimana dikutip berbagai media lokal di Riau beberapa hari lalu.

Bila analoginya sama seperti bank-bank yang bermasalah dalam pengelolaan keuangannya, sehingga harus berada di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), berarti Riau juga dianggap bermasalah dalam pengelolaannya; berarti good governance-nya tidak jalan; berarti setiap keputusan penting harus seizin pengawas. Dengan demikian sebenarnya, Riau tak lagi boleh mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana prinsip otonomi daerah.

Sesungguhnya, sebelum disebut sebagai daerah rawan tindak pidana koupsi, Riau juga disebut termasuk daerah rawan peredaran narkoba. Namun status sebagai daerah rawan narkoba tidak diikuti dengan adanya oprasi khusus Badan Narkoba Nasional di Riau. Standar operasi normal kelihatannya masih dianggap cukup untuk Riau.

Riwayat Riau sebagai daerah rawan sebenarnya sama tuanya dengan usia provinsi itu sendiri. Ketika Provinsi Riau resmi berdiri 9 Agustus 1957 lima puluh sembilan tahun silam, yang merupakan pemekaran dari Sumatera Tengah, Riau langsung diberi stempel sebagai daerah rawan. Geografis Provinsi Riau (terutama wilayah Kepulauan Riau, yang ketika itu masih merupakan bagian dari Provinsi Riau) yang berbatasan langsung dengan Malaysia memang membawa kerawanan tersendiri, apalagi kemudian terjadi konfrontasi dengan Malaysia yang oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai bonekanya Inggris (1962-1966).

Wilayah Provinsi Riau merupakan basis terdepan dalam konfrontasi tersebut, sehingga pemerintah melalui sistem pertahanan kemanan harus menghitung secara cermat setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di wilayah terdepan ini. Maka, kebijakan tidak tertulis yang diambil oleh pemerintah pusat, Gubernur Riau harus dipegang oleh unsur Angkatan Bersenjata.

Di samping itu, ladang minyak yang dikelola oleh perusahaan asing dengan produksi lebih dari sejuta barrel perhari merupakan sumber devisa yang sangat penting bagi negara. Minyak adalah bahan tambang strategis yang seluruh hasilnya masuk ke kas negara dan oleh karena itu dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Ketika produksi minyak dari perut bumi Riau sedang berada di puncaknya, Provinsi Riau memberi kontribusi sangat besar terhadap keuangan negara. Uang hasil minyak ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional di seluruh nusantara. Riau adalah induk ayam bertelur emas. Harus dijaga baik-baik.

Ketika paradigma pemerintahan berubah, kita tak lagi "parno" memikirkan ATHG dari luar yang berbau militer. Kerawanan itu kini berasal dari dalam karena ulah kita sendiri. Cepat atau lambat stempel daerah rawan itu akan hilang. Terserah kita.

kolom - Riau Pos 18 April 2016
Tulisan ini sudah di baca 597 kali
sejak tanggal 19-04-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat