drh. Chaidir, MM | Nasi Sudah Jadi Bubur | BEBERAPA partai politik dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan perangai aneh. Bukan masalah berpaling muka meninggalkan teman koalisi, itu biasa saja, jamak dilakukan oleh partai politik dimana pun di planet bumi ini. Parpol memang kek gitu makhluknya. Dalam pemerintahan sistem presidensial, g
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Nasi Sudah Jadi Bubur

Oleh : drh.chaidir, MM

BEBERAPA partai politik dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan perangai aneh. Bukan masalah berpaling muka meninggalkan teman koalisi, itu biasa saja, jamak dilakukan oleh partai politik dimana pun di planet bumi ini. Parpol memang kek gitu makhluknya. Dalam pemerintahan sistem presidensial, gonta-ganti koalisi nggak ngaruh. Beda kalau pemerintahan suatu negara menganut sistem parlementer, perubahan koalisi bisa berakibat bubarnya kabinet.

Isu yang terasa ganjil itu adalah, pertama, usul agar kita kembali menggunakan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negera); kedua, usul agar eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali ditinjau, artinya DPD diusulkan dihapus; ketiga, usul agar sistem pemilu kembali ke sistem stelsel daftar tertutup, artinya dalam penyusunan daftar calon legislatif dan penentuan caleg terpilih kembali ke sistem lama dengan menggunakan nomor urut.

Secara teoritis usul tersebut mudah dilakukan. Usul kembali menggunakan GBHN dan penghapusan DPD, tinggal melakukan amandemen UUD 1945 untuk yang kelima kalinya. Dan itu bisa dilakukan apalagi koalisi parpol di DPR yang menjadi pengusung amandemen, menjadi mayoritas tunggal (dengan berubahnya peta koalisi di DPR). Otomatis kekuatan koalisi ini juga akan mempengaruhi sidang MPR. Sedangkan untuk mengubah sistem pemilu dari sistem stelsel daftar terbuka kembali ke sistem stelsel daftar tertutup, tinggal mengubah Undang-Undang Pemilu saja.

Pertanyaannya, mengapa ide tersebut menjadi prioritas? Bukankah banyak hal-hal lain yang lebih penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak? Hapusnya kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara (yang sekaligus menghilangkan GBHN) adalah merupakan implikasi dari agenda reformasi 1998. Dalam teori “big bang” reformasi telah mengubah total paradigma pembangunan dan pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis. Kekuasaan negara dibagi ke daerah dalam bentuk otonomi daerah. GBHN susah menyebut untuk tidak identik dengan sistem sentralisasi.

Masalahnya, dalam paradigma desentralisasi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan telah banyak diberikan ke daerah. Daerah pun telah menikmati kebijakan desentralisasi tersebut sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Daerah bergairah. Rasa ikut memiliki tumbuh dengan kuat, diikuti pula dengan rasa ikut bertanggung jawab. Daerah merasa “diorangkan”. Kekhawatiran munculnya benih-benih disintegrasi bila daerah menjadi kuat ternyata tidak terbukti. Otonomi daerah justru memperkuat NKRI.

Perubahan sentralisasi ke desentralisasi itu bersifat irreversible terhadap sikap dan perilaku masyarakat dan para penyelenggara negara di daerah. Ibarat nasi sudah jadi bubur, tak mungkin lagi nasi yang sudah jadi bubur dikembalikan jadi nasi. Keadaannya tidak sama dengan perubahan air menjadi es, yang kapan-kapan saja bisa diubah kembali menjadi air.

Akan halnya ide menghapus DPD, justru eksistensi DPD sebagai kamar kedua di parlemen adalah untuk menghilangkan tirani legislatif yang biasanya menjadi stigma parlemen tunggal. Parlemen tunggal yang hanya terdiri dari wakil partai politik cenderung menyalahgunakan kekuasaan legislatif yang mereka miliki, sehingga merugikan rakyat. Harusnya, fungsi legislasi DPD ini yang harus diperkuat dengan amandemen UUD 1945, bukan justru menghilangkannya. Ide menghapus DPD memperkuat hipotesis, DPR enggan berbagi kekuasaan.

Mengembalikan sistem pemilu ke sistem “jadul” stelsel daftar tertutup juga mempertontonkan eksklusivisme parpol. Parpol tidak siap menjadi partai terbuka (inklusif), sebagai syarat terwujudnya demokrasi yang lebih berkualitas. Quo vadis parpol?


kolom - Riau Pos 8 Februari 2016
Tulisan ini sudah di baca 307 kali
sejak tanggal 08-02-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat