drh. Chaidir, MM | Salah Borong | MAHKAMAH Konstitusi Republik Indonesia, pekan-pekan ini disibukkan oleh tugas mengadili sengketa pilkada negeri kita yang berlangsung serentak 9 Desember 2015 lalu. Memang tidak semua dari 269 daerah yang menyelenggarakan pemilihan membawa sengketanya ke MK,  sebagian telah ditolak karena tidak meme
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Salah Borong

Oleh : drh.chaidir, MM

MAHKAMAH Konstitusi Republik Indonesia, pekan-pekan ini disibukkan oleh tugas mengadili sengketa pilkada negeri kita yang berlangsung serentak 9 Desember 2015 lalu. Memang tidak semua dari 269 daerah yang menyelenggarakan pemilihan membawa sengketanya ke MK, sebagian telah ditolak karena tidak memenuhi persyaratan material, sebagian mencabut gugatannya, sebagian lainnya legowo menerima hasil perhitungan suara.

Masalahnya, MK adalah lembaga kenegaraan yang dibentuk untuk mengawal (to guard) konstitusi (UUD 1945) agar konstitusi kita itu dilaksanakan dan dihormati dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. MK adalah sebuah lembaga terhormat yang berfungsi sebagai pelindung (protector) konstitusi. Dengan fungsi yang sangat strategis, MK mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, MK berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Tugas MK adalah untuk mendorong dan menjamin agar negara senantiasa konsisten dan bertanggung jawab dalam menjalankan konstitusi. Namun, sebagai produk bikinan manusia, sistem konstitusi, dimana pun tetap saja memiliki kelemahan. Oleh karena itu di berbagai belahan dunia yang negaranya memiliki konstitusi, perlu ada lembaga seperti MK yang befungsi sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

UUD 1945 secara tegas mengatur wewenang MK, yaitu: (1) Wewenang MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. (2) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. (3) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. (4) Memutus pembubaran partai politik (5) Memutus perselisihan yang terjadi atas hasil dari proses pemilihan umum.
(6) Memberi putusan atas pendapat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD, presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan MK memutus sengketa pilkada berawal dari kewenangannya dalam hal memutus perselisihan yang terjadi atas hasil dari proses pemilihan umum. Pilkada termasuk dalam wilayah rezim pemilihan umum, maka MK terpaksa turun gunung memutus sengketa pilkada. Kewenangan inilah yang menyebabkan MK layaknya salah borong. Sebab, sengketa pilkada bukanlah sengketa tingkat tinggi yang berkaitan dengan konstitusi negara.

Sengketa pilkada adalah sengketa dampak dari dinamika politik rendahan (low politic). Sengketa pilkada adalah sengketa antara syahwat besar kekuasaan dengan pemilih yang pada umumnya belum juga cerdas-cerdas. Indikasinya, pemilih demikian permissive terhadap politik uang, mobilisasi, intimidasi, dan berbagai janji-janji politik.

Maka, masalah pilkada itu sebenarnya, itu ke itu juga dari masa ke masa belum berubah; politik uang, pembagian sembako, masalah netralitas PNS, manipulasi suara, penyelenggara yang tidak netral, masalah DPT dan sebagainya yang bermula dari ketidakjujuran sehingga pilkada secara formal prosedural telah luber dan jurdil, tapi dalam kenyataannya tidak demikian.

Rasanya sayang saja, lembaga yang kita junjung tinggi seperti MK harus direpotkan dengan urusan seperti itu, belum lagi harus berhadapan dengan berbagai isu atau bahkan fitnah adanya kecurigaan tidak steril terhadap para hakim terhormat di MK. MK tidak bisa marah terhadap kecurigaan tersebut, sebab MK punya pengalaman yang kelam dalam peradilan sengketa pilkada ini. Agaknya ke depan harus ada judicial review untuk menjauhkan MK dari sengketa pilkada, biarlah itu menjadi mainan sistem peradilan di daerah. Tangan mencincang bahu memikul.

kolom - Riau Pos 11 Januari 2016
Tulisan ini sudah di baca 320 kali
sejak tanggal 11-01-2016

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat