drh. Chaidir, MM | Dua Panggung Satu Lakon | BABAK pertama panggung Pilkada serentak 2015 di daerah sudah usai seiring tenggelamnya matahari 2015 di ufuk barat. Apa yang terjadi, terjadilah, que sera sera. Selanjutnya kita akan menyaksikan pertunjukan babak kedua yang sudah mulai tayang. Berbeda dengan babak pertama yang sepenuhnya mengambil s
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Dua Panggung Satu Lakon

Oleh : drh.chaidir, MM

BABAK pertama panggung Pilkada serentak 2015 di daerah sudah usai seiring tenggelamnya matahari 2015 di ufuk barat. Apa yang terjadi, terjadilah, que sera sera. Selanjutnya kita akan menyaksikan pertunjukan babak kedua yang sudah mulai tayang. Berbeda dengan babak pertama yang sepenuhnya mengambil setting di daerah, babak kedua panggungnya justru pindah ke ibukota, Jakarta. Panggungnya bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Ibarat musik, kendati temanya sama-sama perang, pertunjukan di MK beda genre dengan pertunjukan di daerah.
Seperti sudah dimafhumi secara umum, Jakarta seringkali mempertontonkan perangai kekuasaannya; dalam ungkapan basi dikenal, "sekejam-kejam ibutiri lebih kejam lagi ibukota". Dalam ungkapan lain, walaupun ibutiri tak ada lagi yang kejam seperti di sinetron itu, ibukota tetap saja kejam. Melky Goeslaw mengungkapkannya dengan pas dalam lirik lagu rakyat Manado yang riang tanpa beban:
"........... Sapa suru datang Jakarta
Sapa suru datang Jakarta
Sandiri suka, sandiri rasa
Eh doe sayang............."
Tak ada kesan menyalahkan orang lain. ‘Jakarta memang kek gitu orangnya.’ Kitalah yang salah, sudah tahu begitu tetap saja berurusan dengan Jakarta. Tapi aturan mainnya memang diatur demikian. MK menjadi institusi tertinggi memutus perkara sengketa pemilu. MK tak jera-jeranya mengurus hal-hal tetek bengek sengketa pilkada, dan pasang badan dengan berbagai kejadian yang mencoreng arang di kening di masa lalu.
Seadil-adil apapun sebuah sengketa pilkada divonis MK, pihak yang kalah dalam berperkara, tetaplah merasa dirugikan. Dan, sak wasangka tidak bisa dihindari, ujung-ujungnya adalah fitnah. Masalahnya, dalil-dalil yang dihidangkan oleh penasihat hukum para pihak di atas meja hijau hakim, semuanya diklaim benar. Sebab, para saksi yang diminta memberikan keterangan, semuanya bersaksi di bawah sumpah.
Lantas kenapa vonis dipersepsikan tidak adil? Sebab dalil-dalil hukum yang dihidangkan kemungkinan hanya ada benar atau sangat benar. Kalau sama-sama dianggap benar, hakim akan menilai mana yang paling benar, atau mana yang benar tersebut menurut keyakinan hakim dianggap paling benar. Atau mungkin sebuah fakta sungguh-sungguh memang terjadi dan itu pelanggaran atau kecurangan, namun secara hukum memiliki sisi lemah.
Dalam sengketa pilkada ini, MK sebenarnya berada pada posisi "MK-MK"; Maju Kena Mundur Kena. Diselesaikan, pasti menimbulkan sak wasangka. Tak diselesaikan berarti tak bertanggung jawab sebab Undang-Undang memberi peluang bagi pasangan calon pilkada untuk mempersengketakan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.
Padahal sebagai sebuah lembaga yang amat terhormat, sebagai penjaga konstitusi demi tetap tegaknya prinsip konstitusionalitas negara, MK idealnya menjauhkan diri dari penyelesaian sebuah sengketa pilkada yang umumnya merupakan dampak low politic (politik rendahan) di daerah. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK, menyebutkan, kewenangan MK adalah (1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Tapi UU tak bisa diubah semudah membalik telapak tangan. Kita tonton sajalah pertunjukannya, kalau tak begitu tidak pula ada panggung kedua di Jakarta yang sebenarnya lakonnya, itu-itu juga, jalan ceritanya bisa diduga.

kolom - Riau Pos 28 Desember 2015
Tulisan ini sudah di baca 257 kali
sejak tanggal 28-12-2015

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat