drh. Chaidir, MM | Pedang Bermata Dua | KEKUASAAN sama tuanya dengan sejarah manusia. Hampir semua manusia membutuhkan kekuasaan. Sekecil apa pun, sadar atau tidak, kekuasaan selalu dicari, diperebutkan, begitu ditulis M Alfan Alfian dalam bukunya
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Pedang Bermata Dua

Oleh : drh.chaidir, MM

KEKUASAAN sama tuanya dengan sejarah manusia. Hampir semua manusia membutuhkan kekuasaan. Sekecil apa pun, sadar atau tidak, kekuasaan selalu dicari, diperebutkan, begitu ditulis M Alfan Alfian dalam bukunya "Menjadi Pemimpin Politik" (Gramedia 2009: 217).

"Dengan kekuasaan," tulis Alfian, "orang dapat memerintahkan kemauannya dan mengontrol kepatuhan orang lain. Dengan kekuasaan, perubahan dapat diciptakan sehingga pemimpin dapat mewujudkan visi dan obsesinya. Namun, kekuasaan seperti pedang bermata dua. Dengan kekuasaan, orang bisa membangun, tetapi juga bisa merusak. Jadi kekuasaan megandung paradoks, tergantung pada siapa yang akan melakukan apa."

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Kewenangan Gubernur, tentulah tidak ada maksud lain pemerintah kecuali untuk lebih mengefektifkan jalannya pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Pemerintahan yang efektif sangat diperlukan, karena hanya dengan pemerintahan yang efektiflah seluruh sumber daya pembangunan dapat disinergikan secara efisien. Sumber daya pembangunan berupa 5M (Man, Money, Materials, Macchines. Methode) tidak akan mubazir bila pemerintahan dikelola melalui suatu kepemimpinan yang efektif. Sebaliknya, bila kepemimpinan dijalankan secara tidak efektif, maka unsur manajemen 5M tersebut akan mubazir. Ibaratnya, arang habis besi binasa.

Peraturan Pemerintah (PP) No 19 tersebut memberikan kewenangan besar kepada Gubernur di daerahnya untuk menjalankan fungsi manajemen pemerintahan berupa pembinaan, supervisi, evaluasi, dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota. Gubernur memiliki kewenangan memberi sanksi kepada Bupati/Walikota yang tidak patuh, bahkan bila Gubernur menganggap Bupati/Walikota membangkang, Gubernur bisa memberhentikan Bupati/Walikota yang bersangkutan. Tidak main-main, Gubernur tidak lagi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri seperti sebelumnya, tetapi dilantik langsung oleh Presiden.

Kewenangan yang diberikan kepada Gubernur melalui PP tersebut sesungguhnya adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan (formal power). Pemerintah pusat barangkali memiliki bukti-bukti empirik, bahwa kekuasaan yang selama ini melekat pada seorang Gubernur belum cukup mendukung berjalannya sebuah pemerintahan daerah yang efektif. Kita setuju-setuju saja. Rakyat pasti mendukung bila pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Gubernur pada gilirannya akan membuat pemerintahan daerah Kabupaten/Kota lebih menunjukkan keberpihakan kepada kebutuhan rakyat kecil. Bila berdampak positif bagi rakyat, formal power itu akan memberikan penguatan terhadap otonomi daerah, karena akan memberikan legitimasi yang kuat. Tetapi bila formal power itu tidak dipergunakan pada tempatnya, maka yang terjadi adalah munculnya paradoks-paradoks pemerintahan, PP No 19 Tahun 2010 akan berhadapan vis-a-vis dengan DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh legitimasi dari undang-undang.

Jujur, PP No 19/2010 membawa berita sedap dan tak sedap. Sedapnya, Gubernur lebih berkuasa. Tak sedapnya, Gubernur diberi beban yang lebih berat di pundaknya: dituntut memainkan peran instrumental dari pedang bermata dua itu.

kolom - Riau Pos 29 Maret 2010
Tulisan ini sudah di baca 1468 kali
sejak tanggal 29-03-2010

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat