drh. Chaidir, MM | Rasa Saling Itu | SUATU kali saya melakukan
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Rasa Saling Itu

Oleh : drh.chaidir, MM

SUATU kali saya melakukan "survey" kecil-kecilan, iseng bertanya kepada mahasiswa di kelas. Pertanyaan pertama, "apakah kalian percaya pada pemerintah?" Pertanyan kedua, "apakah kalian percaya pada DPR atau DPRD?" Jawabannya persis seperti saya duga, aklamasi bilang "tidak!" "Lantas yang kalian percayai siapa?" Mereka hanya tersenyum.

Jawaban mereka bisa serius bisa hanya main-main. Dan tentu secara statistik tak dapat dipertanggung jawabkan. Tapi jujur, jawaban tersebut agaknya mewakili suara menggumam lamat-lamat di kedai-kedai atau di pekan-pekan. Suka atau tidak, lembaga-lembaga politik dan pemerintahan kita dewasa ini berada dalam krisis kepercayaan. Penyebabnya bukan oleh sesiapa, melainkan ulah segelintir oknum orang dalam di lembaga tersebut yang terpaksa harus berurusan dengan aparat penegak hukum.

Seorang yang makan cempedak, semua kena getahnya. Akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Pagar makan tanaman; diharap panas sampai petang kiranya hujan di tengah hari. Atau yang rada serem, ada musang berbulu ayam. Atau seperti metafora Kahlil Gibran, ada si buruk berbaju kebaikan, pada akhirnya baju kebaikan tersebut tak mampu menutup wajah si buruk hati. Semakin lama semakin banyak yang ketahuan belangnya.

Maka ketika ikhtiar perbaikan dilakukan, publik langsung mencurigai, itu hanya akal-akalan. Sinisme muncul ketika untuk pengisian jabatan eselon II, semua pegawai negeri sipil yang berminat diberi assessment dan kemudian diwawancarai untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas serta integritas sang calon pejabat. Sinisme tersebut dibungkus dalam sentimen primordial, keagamaan, dan sebagainya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang kepala daerah tak lagi leluasa mengangkat pejabat, kecuali melalui merit system (yang memiliki kompetensi terujilah yang bisa diangkat). UU tersebut secara tegas menyebut PNS atau Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

UU tentang ASN tersebut lahir dari sebuah pemahaman, rendahnya kinerja pemerintah dan pemerintah daerah disebabkan karena banyak pejabat yang tidak kompeten mengisi posisi-posisi penting. Oleh karena itulah dalam pasal lain ditegaskan untuk mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (seperti eselon II tersebut) dipersyaratkan memiliki kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta berbagai persyaratan lainnya sesuai kebutuhan jabatan.

Setelah lama ternanti-nanti, Jumat (24/4) pekan lalu, 61 orang pejabat dilantik dari 136 orang yang lulus seleksi assessment. Mereka yang mengisi berbagai pos eselon II Pemprov Riau ini adalah angkatan pertama yang lulus seleksi mengacu UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kita patut memberi apresiasi dengan mengucapkan selamat bertugas.

Zona tidak nyaman menunggu di depan. Tugas yang paling berat adalah membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini sudah berada pada titik nadir. Rasa saling percaya itu hanya mungkin terbangun dengan semangat fidusia, perilaku yang mencerminkan keterpercayaan, keterbukaan dan keteladanan. Syabas!

kolom - Riau Pos 27 April 2015
Tulisan ini sudah di baca 351 kali
sejak tanggal 27-04-2015

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat