drh. Chaidir, MM | Negeri Para Begal | ADA-ADA saja Indonesia. Dulu negeri ini pernah dijuluki sebagai
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Negeri Para Begal

Oleh : drh.chaidir, MM

ADA-ADA saja Indonesia. Dulu negeri ini pernah dijuluki sebagai "Negeri Tersangka" karena demikian banyak orang patut-patut dan terpandang jadi tersangka diduga terlibat berbagai kasus pelanggaran hukum. Negeri ini juga pernah dijuluki "Negeri Tersandera" ketika para elit penguasa negeri tak bisa berbuat apa-apa untuk menolong rakyatnya akibat tersandera berbagai kasus. Ada yang tersandera kasus Bank Century, ada yang tersandera kasus Lapindo, ada yang tersandera kasus BLBI, ada yang tersandera kasus impor daging, kasus penyelenggaraan haji, kasus pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan sebagainya.

Saling intip, saling intai, saling sadap menjadi lumrah. "Lu berani ngomong gue bongkar kasus lu", begitulah kira-kira. Kesalahan seseorang atau sekelompok orang dijadikan blackmail (pemerasan dengan ancaman) oleh orang atau kelompok lain. Rakyat sebenarnya tahu tapi pura-pura tak tahu karena tak mau cari urusan.

Kalau julukan "Negeri Koruptor" sudah usang tapi tetap up to date sampai hari ini, dan kelihatannya julukan ini akan menjadi never ending hot topic alias topik hangat yang tak ada habis-habisnya sampai akhir zaman. Sebab, sang koruptor kelihatannya tak pernah jera. Mitosnya, asal korupsinya berjamaah pasti banyak yang bela. Apalagi kemudian, KPK yang menggebu-gebu memberantas korupsi dan mendapatkan tepuk tangan dari rakyat, kini ibarat layu sebelum berkembang. Negeri ini ternyata punya seribu satu cara untuk, tanda pagar (tagar) #savekoruptor alias menyelamatkan koruptor. Koruptor mungkin tidak banyak, tapi teman-temannya banyak.

Kini, setelah heboh cemooh media sosial #savehajilulung, muncul pula istilah begal politik. Sindiran tagar #savebegalpolitik agaknya layak pula jadi isu hangat. Istilah begal politik digunakan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) DPR untuk mencibir keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power).

Menkumham disebut sudah dua kali melakukan abuse of power terhadap urusan internal parpol. Pertama, Menkumham memutuskan PPP yang dipimpin oleh Romahurmuziy, hasil muktamar Surabaya yang sah. Namun PTUN memenangkan kubu PPP yang dipimpin Djan Faridz hasil muktamar Jakarta.

Beberapa hari lalu, Menkumham mengeluarkan keputusan menetapkan pengurus Partai Golkar yang diakui secara hukum sah adalah Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Seperti diketahui, salah satu butir pernyataan politik kubu Agung Laksono dalam Munas Partai Golkar di Jakarta adalah menyatakan akan keluar dari KMP. Kubu Aburizal membawa kasus ini ke PTUN. Publik kini menunggu tontonan berikutnya, gerangan apakah hasil putusan PTUN?

Terlepas dari frasa begal politik yang dipopulerkan oleh KMP, negeri ini sesungguhnya sudah lama menjadi negeri para begal. Begal sepeda motor hanya puncak dari sebuah gunung es urusan begal membegal. Aksi begal telah meramaikan bidang lain. Ada begal hukum, cibirannya menjadi tagar #savebegalhukum. Begal hukum ini cemooh yang diberikan untuk putusan hukum yang aneh tapi nyata. Ada begal anggaran (populer dalam kasus Gubernur Ahok versus DPRD DKI Jakarta) , cibirannya seperti tagar #savehajilulung itu. Ada pula begal KPK, begal proyek, begal pajak, begal hutan, begal kapal asing pencuri ikan, dan yang tak kalah hebohnya, ada pula begal gunung. Untuk yang terakhir ini pelaku begalnya adalah pemburu bongkahan batu akik. Terlalu!

kolom - Riau Pos 16 Maret 2015
Tulisan ini sudah di baca 394 kali
sejak tanggal 16-03-2015

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat