drh. Chaidir, MM | Pseudo Democracy | VIRUS Pilkada mulai berjangkit. Riau akan segera menggelar empat pilkada sekaligus: pemilihan Bupati Bengkalis, Bupati Inhu, Walikota Dumai dan Bupati Kepulauan Meranti. Beriringan dengan itu, awal tahun depan menyusul pula pilkada di Rohil, Rohul, Siak, Pelalawan, Kuansing, dan Pekanbaru.

Dalam
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Pseudo Democracy

Oleh : drh.chaidir, MM

VIRUS Pilkada mulai berjangkit. Riau akan segera menggelar empat pilkada sekaligus: pemilihan Bupati Bengkalis, Bupati Inhu, Walikota Dumai dan Bupati Kepulauan Meranti. Beriringan dengan itu, awal tahun depan menyusul pula pilkada di Rohil, Rohul, Siak, Pelalawan, Kuansing, dan Pekanbaru.

Dalam beberapa pekan terakhir ini, aksi dukung-mendukung seperti tempo dulu mulai marak. Bakal calon tidak hanya menggalang dukungan parpol, tetapi juga tidak segan-segan tanpa malu-malu melibatkan secara langsung Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya. Sayangnya, Kepala Desa sebagai pengayom masyarakat, karena minimnya pengetahuan (atau karena terpaksa?), terperangkap dalam tarik menarik kepentingan politik praktis.

Fragmentasi atau pengkotak-kotakan kelompok masyarakat seakan tak terhindarkan. Pada satu sisi, tingginya antusiasme masyarakat terhadap agenda-agenda politik lokal menandakan membaiknya partisipasi politik masyarakat. Namun pada sisi lain, bila dilihat dari kualitas dinamika politiknya, sesungguhnya demokrasi kita masih jalan ditempat. Demokrasi kita masih sebatas formalitas dan prosedural. Demokrasi belum menyelesaikan masalah, bahkan akibat nafsu yang tak terkendali untuk meraih kemenangan dengan segala macam cara, justru mengundang masalah lain yang pada akhirnya membuat kepentingan masyarakat terkorbankan selama lima tahun ke depan.

Masalah yang jauh-jauh hari mulai muncul adalah, kepala daerah yang sedang berkuasa, baik yang bermaksud untuk kembali mengikuti pemilihan, maupun yang sudah dua periode menjabat, tidak lagi berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan yang setiap hari diberitakan, sarat dengan agenda mobilisasi dukungan. Sangat minim substansi. Kegiatan-demi-kegiatan dibungkus dalam acara-acara seremonial kedinasan. Que sera sera...

Elit politik lokal kita masih belum berubah, masih tetap dengan logika kemaren menempatkan masyarakat sebagai obyek. Masyarakat dinina bobokkan dengan segala macam fasilitas dan bantuan materi instan yang tidak memiliki nilai idealisme, kecuali kepuasan sesaat penguasa. Masyarakat hanya diukur dengan materi. Padahal untuk mewujudkan suatu demokrasi yang fungsional dan bermoral, pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan, lebih dari sekedar memenuhi aspek seremonial dan prosedural belaka. Demokrasi yang hanya mengedepankan seremonial dan prosedural, hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat yang memilihnya. Dia tahu bagaimana kekuasaan politik itu diperoleh. Tidak ada yang gratis untuk sebuah kekuasaan politik. Dan sepanjang sang penguasa sudah membayar ongkos politiknya, maka kewajibannya berakhir. Apa hendak dikata, kekuasaan sudah terlanjur diberikan. Inilah yang disebut demokrasi semu (pseudo democracy). Kita tentu masih ingat bagaimana Hugo Chavez memenangkan pemilihan Presiden Venezuela secara demokratis (56%), tapi setelah bekuasa dia mengkerdilkan lembaga legislatif dan lembaga peradilan.

Kita tentu tidak ingin munculnya Hugo Chavez - Hugo Chavez yang lain dari pilkada yang demikian luhur di daerah kita. Kita tentu tidak ingin pilkada kita semu. Biarkan rakyat memilih sesuai hati nurani. Jangan lukai demokrasi dengan materi.

kolom - Riau Pos 13 Pebruari 2010
Tulisan ini sudah di baca 1397 kali
sejak tanggal 13-02-2010

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat