drh. Chaidir, MM | 2015: Kerja Kerja Kerja | WAKTU yang terbuang percuma dalam Tahun Anggaran 2014 Provinsi Riau tak akan pernah lagi kembali. Sang burung waktu (pinjam frasa penyair Idrus Tintin) tak kenal kata kompromi, dia akan terus terbang mengepakkan sayap berlalu. Tak guna disesali, itu memang harus terjadi dan harus menjadi pelajaran y
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

2015: Kerja Kerja Kerja

Oleh : drh.chaidir, MM

WAKTU yang terbuang percuma dalam Tahun Anggaran 2014 Provinsi Riau tak akan pernah lagi kembali. Sang burung waktu (pinjam frasa penyair Idrus Tintin) tak kenal kata kompromi, dia akan terus terbang mengepakkan sayap berlalu. Tak guna disesali, itu memang harus terjadi dan harus menjadi pelajaran yang amat berharga bagi pemerintahan Provinsi Riau (eksekutif dan legislatif).r/n/r/n/Kita memahami, bila Pemprov bisa mengejar realisasi APBD 2014 Provinsi Riau 70 persen menjelang akhir tahun kemarin, itu sudah hebat. Sebab, sepanjang tahun 2014, Pemprov Riau memang dihadapkan pada berbagai persoalan internal. APBD 2014 baru ketok palu minggu kedua Januari 2014 (seharusnya paling lambat Desember 2013). Atas keterlambatan tersebut Provinsi Riau kehilangan bonus Rp 30 milyar dari Kementerian Keuangan.r/n/r/n/Seperti disebut pujangga Shakespeare, kesusahan selalu tak pernah datang seorang diri, maka persoalan demi persoalan kemudian datang bertalu-talu. APBD tersebut kemudian tak bisa dilaksanakan karena terjadi perbedaan persepsi. APBD 2014 disusun dalam nomenklatur Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) lama, sementara SOTK Pemprov Riau sudah menggunakan yang baru. Persoalan lain menyusul ketika Gubernur Annas Maamun berniat melakukan penghematan besar-besaran dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, menghentikan kegiatan bimtek, seminar, dan sebagainya. Dana hasil penghematan, sebagaimana diberitakan ketika itu, mencapai hampir satu triliun rupiah. Dana ini direncanakan diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur di pedesaan. Namun seiring dengan itu beberapa anggaran publik direvisi dan dikendalikan dengan ketat.r/n/r/n/Terusiknya zona nyaman yang selama ini jadi benalu APBD, telah menimbulkan resistensi dengan berbagai implikasi dan puncaknya terjadi ketika Gubernur Riau Annas Maamun terjerat masalah hukum dengan KPK. Maka pelaksanaan APBD 2014 semakin tak menentu. Banyak kontraktor yang menahan diri untuk tidak ikut dalam penawaran pekerjaan, dan memilih tiarap.r/n/r/n/Kondisi itu berdampak luas, akselerasi pembangunan terhambat, yang dirugikan tentu saja masyarakat Riau. Sebab APBD itu adalah rencana kegiatan yang dijabarkan dalam bentuk angka-angka dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah untuk melaksanakan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam belanja publik akan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menjadi stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah bermakna memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran, apa saja yang harus dikeluarkan untuk membiayai kegiatan selama satu tahun.r/n/r/n/Singkat kata, APBD yang disusun secara baik dan benar, tidak hanya sebagai pedoman dan alat pengawasan sehingga pemerintah daerah terhindar dari kesalahan, pemborosan, penyelewengan, tapi juga bisa untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah.r/n/r/n/Awal Januari 2015 ini Pemprov Riau akan melaksanakan APBD 2015 sebesar Rp 10 triliun lebih. Sayangnya, APBD 2015 tersebut bisa jadi bom waktu, karena tak luput dari berbagai persoalan, seperti kita baca di media massa. Tapi tak lagi banyak pilihan, masyarakat sudah menunggu, jangan lagi ada waktu yang terbuang percuma. Ayolah ikuti ritme, kerja kerja kerja.

kolom - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 393 kali
sejak tanggal 06-01-2015

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat