drh. Chaidir, MM | Mobil Dinas | ANDAI mobil dinas (mobnas) Anggota DPRD Riau 2004-2009 memiliki double gardan, tentu tidak perlu ditarik paksa. Mainkan saja double gardannya bila mobil itu terjebak maju tak kena mundur tak kena, dijamin akan bergerak keluar dengan sendirinya.

Masalahnya, mobnas itu tidak terjebak dalam lumpur j
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Mobil Dinas

Oleh : drh.chaidir, MM

ANDAI mobil dinas (mobnas) Anggota DPRD Riau 2004-2009 memiliki double gardan, tentu tidak perlu ditarik paksa. Mainkan saja double gardannya bila mobil itu terjebak maju tak kena mundur tak kena, dijamin akan bergerak keluar dengan sendirinya.

Masalahnya, mobnas itu tidak terjebak dalam lumpur jalan-jalan desa yang belum tersentuh APBD, tetapi terjebak di jalan mulus tak berlumpur. Dalam skema sistem inventaris, mobnas yang dipakai mantan Anggota DPRD Riau itu barang bergerak, tapi tak bergerak-gerak. Meminjam istilah Prof Tabrani, sekejap ada, sekejap tak ada.

Tarik-menarik mobnas ini, kelihatannya memasuki wilayah tarik-menarik otot, sekurang-kurangnya otot leher. Sebagaimana diberitakan media massa, Gubri mengancam akan menggunakan segala macam cara untuk menarik mobnas yang masih berada di tangan mantan Anggota DPRD Riau, termasuk dengan tarik paksa. Tarik paksa tak ubahnya seperti menarik mobil yang terjebak lumpur, terpaksa menggunakan tenaga ekstra atau dump truck.

Barangkali, tak semuanya berkesalahan. Mantan Anggota DPRD itu, adalah manusia biasa yang tak lagi punya kekuasaan, dan mereka berada dalam posisi merasa diperlakukan tak adil. Ada tebang pilih. Di sudut lain, Gubri juga dibuat repot. Di tengah kesibukannya meresmikan cluster kelapa sawit dan kontroversi lokasi pembangunan PLTU 2x100 Megawatt antara Pekanbaru atau Indragiri Hulu, para wartawan masih saja usil bertanya tentang mobnas. Harusnya Gubri jawab saja: "maa tau wak...."

Sesungguhnya, kawan-kawan mantan Anggota DPRD pasti paham, bahwa pengembalian mobnas itu adalah keniscayaan.. Tetapi ketika pengembalian mobnas dielaborasi secara berlebihan, masalahnya menjadi lain. Ada pencitraan-kontra-pencitraan dengan pembentukan opini publik.

Semenjak DPRD menjadi pusat kekuasaan baru pasca reformasi, upaya untuk melakukan delegitimasi cukup kuat. UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD power full. Gubernur/Bupati/Walikota harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD setiap tahun. Bila LPJ ini ditolak, tamatlah kepala daerah. Dengan terbitnya UU tersebut, era kepala daerah sebagai Penguasa Tunggal, berakhir. Tapi banyak pihak mengatakan, DPRD kebablasan. Honor Anggota terkesan berlebihan dan LPJ menjadi komoditas politik. Maka, Asosiasi Pemerintah Provinsi, Pemdakab dan Pemerintah Kota melakukan lobi-lobi politik untuk mengubah UU No 22/1999, dan berhasil. Dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti UU No 22/1999, kewenangan DPRD dipangkas.

Namun, semangat demokrasi terlanjur berkumandang. DPRD tak pernah kehabisan akal untuk memosisikan eksekutif sebagai lembaga yang perlu diawasi 24 jam atas nama kepentingan rakyat. Memang, hak pengawasan adalah hak mutlak DPRD. Hak angket seperti Pansus Bank Century itu misalnya, tidak hanya dimiliki oleh parlemen pada tingkat nasional, DPRD pun bisa menggunakan hak angket.

Perebutan ruang publik tak terhindarkan. Eksekutif tidak rela terus-terusan dipojokkan, DPRD pula merasa tahu semua "kenakalan-kenakalan" eksekutif. Namun bagaimana pun, kompetisi eksekutif-legislatif dalam berebut ruang publik akan lebih baik ketimbang kedua lembaga itu cincai-cincai. Kalau semuanya di-86-kan, bisa karam kapal kita.

kolom - Riau Pos 24 Januari 2010
Tulisan ini sudah di baca 1273 kali
sejak tanggal 24-01-2010

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat