drh. Chaidir, MM | Atas Nama Demokrasi | PANGGUNG politik kita kembali menyuguhkan tontonan menarik. Kamis 25 September 2014 ini, jangan kemana-mana. Saksikan melalui pesawat televisi Anda, DPR akan menyelenggarakan rapat paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah atau populer dengan sebutan RUU Pilkada. Hampir dipastikan, musyawarah
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Atas Nama Demokrasi

Oleh : drh.chaidir, MM

PANGGUNG politik kita kembali menyuguhkan tontonan menarik. Kamis 25 September 2014 ini, jangan kemana-mana. Saksikan melalui pesawat televisi Anda, DPR akan menyelenggarakan rapat paripurna pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah atau populer dengan sebutan RUU Pilkada. Hampir dipastikan, musyawarah mufakat tidak akan tercapai sehingga keputusan harus diambil melalui voting alias pemungutan suara.

Konstalasi politik memang menghangat dalam beberapa pekan terakhir ini. Publik yang memiliki kepentingan dan menaruh perhatian terhadap proses pemilihan kepala daerah, terbelah dua: sebagian setuju pemilihan langsung, sebagian lainnya setuju pemilihan tak langsung. Pemilihan langsung adalah seperti yang dilaksanakan dalam sepuluh tahun terakhir ini; rakyat memilih langsung pemimpinnya, satu orang satu suara. Pemilihan tak langsung adalah pemilihan melalui DPRD, seperti di zaman Orde Baru.

Tontonan politik itu terasa dramatis ketika dikait-kaitkan dengan kongkurensi yang terjadi dalam pilpres 2014 antara kubu Jokowi yang didukung oleh PDIP dan partai-partai koalisinya, dan kubu Prabowo yang didukung oleh koalisi Merah-Putih. Persaingan itu tergambar dalam representasi kekuatan di DPR. Kubu partai pengusung Jokowi mendukung pilkada langsung, sedangkan kubu Merah-Putih pengusung Prabowo mendukung sistem pilkada tak langsung.

Pada awalnya, kubu Merah-Putih berpeluang membalas kekalahan dalam pilpres, dengan unggul jumlah kursi di DPR, namun kemudian situasi kelihatannya berbalik ketika Partai Demokrat menyatakan dukungannya terhadap sistem pilkada langsung. Partai Demokrat memang telah menyatakan diri sebagai partai penyeimbang, dan sah-sah saja bila mereka mengambil sikap politik. Dengan konstalasi tersebut, bila semuanya konsisten, maka opsi pilkada langsung akan didukung 287 suara, sementara opsi pilkada tak langsung didukung 273 suara.

Menariknya, kedua kubu pro pilkada langsung dan pro pilkada tak langsung mengakui, sikap yang mereka ambil semuanya atas nama demokrasi, semuanya demi penguatan demokrasi. Kubu pro pilkada langsung menyebut, pilkada langsung itu adalah demokrasi yang sesungguhnya, rakyat langsung memberikan hak suaranya. Rakyat bebas memilih pemimpinnya. Kebebasan memilih itu hak dasar rakyat yang harus dihormati. Kubu pro pilkada tak langsung menyebut, demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan seperti diamanatkan butir keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." UUD 1945 pun hanya menyebut, kepala daerah dipilih secara demokratis. Beda dengan pemilihan presiden yang secara eksplisit disebutkan, dipilih secara langsung.

Hal lain yang tak kalah menarik adalah, pada level akar rumput, sesungguhnya, tidak semua pendukung Jokowi setuju pilkada langsung, dan tidak juga semua pendukung Prabowo setuju pilkada tak langsung. Sebab disadari, masalahnya bukan pada demokratis atau tak demokratisnya opsi tersebut. Cara yang mana pun punya kelebihan dan kekurangan. Masalahnya, selama politik transaksional masih subur selama itu pula demokrasi kita tidak fungsional.

Dengan demikian, opsi manapun yang dipilih DPR nanti, yang paling penting adalah secara akal sehat tetap perlu aturan pelaksanaan pemilukada yang lebih jelas dan tegas. Makhluk berakal pasti bisa cari akal agar tak diakali-akali.

kolom - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 413 kali
sejak tanggal 22-09-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat