drh. Chaidir, MM | Politik Dua Kaki | SELINTAS kedengarannya hampir sama antara politik dua kaki dan politik berkaki dua. Tapi kalau dipelototi secara semantik, kedua frasa itu beda. Politik dua kaki adalah kiasan, sindiran, frasa itu konotatif. Sedangkan frasa politik berkaki dua, lebih bersifat denotatif, apa adanya sesuai makna.

S
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Politik Dua Kaki

Oleh : drh.chaidir, MM

SELINTAS kedengarannya hampir sama antara politik dua kaki dan politik berkaki dua. Tapi kalau dipelototi secara semantik, kedua frasa itu beda. Politik dua kaki adalah kiasan, sindiran, frasa itu konotatif. Sedangkan frasa politik berkaki dua, lebih bersifat denotatif, apa adanya sesuai makna.

Secara denotatif, politik memang bisa berkaki dua, berkaki empat, berkaki enam atau bahkan berkaki seribu. Politik berkaki dua adalah politik yang dimainkan oleh manusia, politik berkaki empat politik yang dimainkan oleh binatang berkaki empat, politik berkaki enam politik serangga, sedangkan politik berkaki seribu adalah politik hewan berkaki seribu.

Politik dua kaki beda. Politik dua kaki adalah kiasan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam problematika kehidupan politik masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pragmatisme sempit politik kekuasaan. Koalisi yang merupakan cerminan kepentingan bersama partai politik, dalam politik dua kaki terbangun sangat rapuh dan longgar. Koalisi yang terbentuk tidak akan pernah bersifat permanen. Dalam kondisi koalisi yang demikian, dukungan anggota koalisi setiap saat bisa terbelah tanpa membubarkan ikatan koalisi.

Beberapa catatan dalam lembar sejarah kontemporer bangsa kita, dapat kita lihat, demi kepentingan tertentu, sebuah partai politik akan menerapkan strategi khusus dengan memberikan dukungan kepada dua calon presiden, kendati tidak secara terbuka tapi mudah terbaca. Misalnya, banyak pengamat politik menilai, skenario politik yang dimainkan oleh Jusuf Kalla (JK) dan Partai Golkar dalam Pilpres 2014 mirip seperti yang dipraktikkan pada Pemilu 2004 lalu. Ketika itu secara formal Partai Golkar mengusung pasangan Wiranto-Salahudin Wahid, tetapi sebagian kader ikut menyukseskan pasangan SBY-JK. Setalah JK terpilih menjadi Wapres, maka kursi Ketua Umum Golkar direbut oleh JK. Startegi ini dinilai sebagai politik dua kaki.

Pada lembaran lain, PKS misalnya, yang tegabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden SBY (2009-2014) bersama Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PKB, dan PPP, memilih mengambil keputusan yang berbeda dengan teman-teman koalisinya ketika voting terbuka pengesahan RAPBN-P 2013. PKS dianggap memainkan politik dua kaki dengan menolak RAPBN-P 2013 tersebut yang berisi dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Yang paling hangat adalah isu tetang kenaikan harga BBM 2014 yang diusulkan oleh Presiden dan Wapres terpilih sebagai cara untuk menolong defisit APBN. Isu ini tentu saja menjadi bulan-bulanan media massa. Masalahnya, PDIP yang dulu konsisten menolak kenaikan harga BBM sekarang menjadi parpol utama pendukung Jokowi-JK. Adakah peluang politik dua kaki bagi PDIP?

Politik dua kaki adalah bagian dari strategi, tak ada yang aneh. Yang harus menjadi fokus perhatian adalah sejauh mana hak-hak politik rakyat terakomodasi secara adil. Sebab sesungguhnya politik haruslah bermuara pada terlaksananya dengan baik tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik yang dilandasi dengan kejujuran akan menjamin kebutuhan dasar rakyat tepenuhi secara adil dan bijaksana. Mau politik dua kaki, empat kaki, seribu kaki, silahkan. Gitu aja koq repot.

kolom - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 620 kali
sejak tanggal 01-09-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat