drh. Chaidir, MM | Gebrak Meja | SAYA tidak bisa membayangkan ekspresi wajah Bupati Rokan Hulu, Drs Achmad, ketika marah. Apalagi diberitakan sampai menggebrak meja. Tentu saja heboh. Sepengetahuan saya, Bupati yang satu ini jarang marah dalam forum-forum rapat, bahkan penampilannya klimis dan kalem.

Oleh karena itu ketika sang
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Gebrak Meja

Oleh : drh.chaidir, MM

SAYA tidak bisa membayangkan ekspresi wajah Bupati Rokan Hulu, Drs Achmad, ketika marah. Apalagi diberitakan sampai menggebrak meja. Tentu saja heboh. Sepengetahuan saya, Bupati yang satu ini jarang marah dalam forum-forum rapat, bahkan penampilannya klimis dan kalem.

Oleh karena itu ketika sang Bupati diberitakan marah besar, tentulah karena ada sesuatu sebab yang tidak lagi tertanggungkan, sehingga ekspresi kemarahan itu meletup. Sejauh yang dapat dibaca melalui media massa, penyebabnya adalah masalah kontroversi pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Bupati Achmad marah karena ada kepentingan daerah kabupaten yang tak terakomodasi dalam Rancangan Perda RTRW tersebut. "Saya menolak menandatangani, soalnya RTRW Riau tidak sesuai dengan fakta yang ada di daerah. Buktinya, akibat RTRW itu ada desa di Rohul yang dinyatakan illegal. Perlu ada pengkajian dulu terhadap hal ini, karena tidak sesuai dengan usulan kami," Jelas Bupati kepada wartawan. (Riau Pos 8 Januari 2010 hal 32). Bupati Rohul tidak sendiri. Dua Bupati lainnya yakni Bupati Rokan Hilir dan Bupati Kuansing juga menolak menandatangani dengan alasan yang hampir sama tapi dengan takaran adrenalin berbeda.

Rancangan Perda RTRW Riau, pembahasannya memang sudah berlarut-larut. Seingat saya sudah mulai dibahas oleh DPRD Riau semenjak tahun 2007. Ketua Pansusnya ketika itu adalah H Mastar, SH (semoga arwah Beliau beristirahat dengan tenang). Rapat kerja dengan berbagai pihak termasuk konsultasi dengan Badan Tata Ruang Nasional di Jakarta telah berulangkali diselenggarakan. Hasilnya? Sebuah draft final RTRW pun tersusun dengan melibatkan konsultan. Namun apa hendak dikata. Hasil kerja Pansus tersebut belum dapat disetujui Dewan. Alasannya masih banyak usulan Kabupaten/Kota yang belum terakomodasi.

RTRW sesungguhnya merupakan instrumen penting bagi Pemprov dan Pemda dalam mengendalikan pengembangan wilayahnya. Apalagi di tengah tingginya tumpang tindih kepemilikan lahan dan super hebatnya aksi penyerobotan lahan di seluruh wilayah Riau. Kasus diberikannya izin oleh Dep Kehutanan kepada PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rangsang, Kab Kepulauan Meranti, setelah mendapat rekomendasi dari Pemdakab dan Pemprov, adalah akibat tidak adanya RTRW. Padahal secara akal sehat, pulau-pulau yang termasuk dalam Kab Kep Meranti, mestinya tidak diperuntukkan bagi HTI. Biarlah hutan di pulau-pulau itu untuk perkebunan rakyat setempat saja, seperti karet, sagu dan kelapa. Demikian pula izin HTI yang diterbitkan di Semenanjung Kampar, harusnya mempertimbangkan kawasan itu sebagai kawasan gambut yang diakui dunia.

Maka, gebrakan meja Bupati Achmad, mestinya tidak hanya dipandang sebagai letupan emosional semata, dan dengan demikian bisa diabaikan begitu saja. Kemarahan itu harus dilihat sebagai alarm peringatan dini terhadap adanya permasalahan mendasar yang kita hadapi. Pemerintah belum sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, sehingga kebutuhan lahan pengusaha besar lebih diperhatikan ketimbang jaminan tersedianya lahan bagi kehidupan penduduk lokal. Kita tidak anti pengusaha besar, dan tidak anti pengalokasian hutan lindung, tetapi janganlah sampai rakyat desa yang dikorbankan, apalagi desa itu sudah ada sebelum negeri ini merdeka. Mereka mau diusir kemana?

kolom - Riau Pos 10 Januari 2010
Tulisan ini sudah di baca 1209 kali
sejak tanggal 10-01-2010