Opini Chaidir
Ketiga "makhluk" itu, KUA, PPAS dan RAPBD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketiganya berkait-kelindan, bisa dibedakan, tapi tak bisa . . . Selengkapnya>>
Ini sebuah momentum. Gubernur RZ dalam berbagai kesempatan bicara dengan pers hampir selalu mengedepankan adanya komitmen untuk membangun pedesaan. . . . Selengkapnya>>
Sebuah pergelaran yang lebih mengedepankan ketegangan dari kebenaran, kini sedang berlangsung di Ambalat, Kalimantan Timur. Dua armada Angkatan Laut . . . Selengkapnya>>
Partai Golkar berada di simpang jalan. Quo vadis? Akankah menjadi bagian dari the rulling party atau bagian dari partai oposisi? Dilematis, bak makan . . . Selengkapnya>>
(Sebuah Kontemplasi Bersempena Anugerah Sagang) - 13 November 2009 SAYUP-SAYUP saja rasa cinta tanah air menyahut di sanubari, sudah cukup untuk . . . Selengkapnya>>
Pembahasan Rancangan Perda tentang RTRW Riau di DPRD Riau pernah dilakukan. Seingat saya Raperda tersebut sudah mulai dibahas oleh DPRD Riau semenjak . . . Selengkapnya>>
JENDERAL Amerika Serikat berbintang lima, Douglas McArthur punya kata-kata bijak, "The old soldier never die, they just fade away." Serdadu tua tak . . . Selengkapnya>>
GUNDAH gulana. Itulah agaknya ekspresi umumnya pembaca Riau Pos (9/6) kemaren pagi. Bentrok masyarakat setempat dengan pihak perusahaan kembali . . . Selengkapnya>>
MENGUTIP frasa artis Syahrini, "sesuatu banget", rasa-rasanya memang ada yang sesuatu banget dalam kehidupan kita berbangsa dan bermasyarakat dewasa . . . Selengkapnya>>
1. Kami mengajak seluruh warga Pekanbaru yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya pada tanggal 21 Desember 2011 besok pagi. Menggunakan . . . Selengkapnya>>
PUJANGGA Hasan Junus telah berlayar meninggalkan dermaga, sendirian di samudera sepi tak bertepi, dan tak akan pernah kembali. Pepatah Latin, . . . Selengkapnya>>
FROM hero to zero, kira-kira begitulah realita yang dihadapi oleh maskapai penerbangan kita Riau Air Lines . Terjemahan bebasnya kira-kira, dulu . . . Selengkapnya>>
PADA 9 Juli 2012 ini, Riau sebagai sebuah provinsi berusia 55 tahun. Peringatan hari jadi sebuah negeri tak berkonotasi semakin pendeknya usia. . . . Selengkapnya>>
QUE sera sera, kata orang Spanyol. Whatever will be, will be, kata orang Inggeris. Apa yang terjadi, terjadilah, kata Yung Dolah dari Bengkalis. Beda . . . Selengkapnya>>
OPINI Riau Pos KURANG beruntung. Itulah gambaran yang tepat untuk Tim Sepakbola PON Riau 2012. Terlibat dalam pertandingan derby, perang saudara . . . Selengkapnya>>
"KAU, Gareng, lawan si Belanda itu. Tunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa besar." Begitulah cara Bung Karno, Presiden pertama RI mengobarkan . . . Selengkapnya>>
CERITA berkembang liar. Bila Pilgubri 2013 dipersengketakan di MK, maka urusannya bisa jadi panjang. Skenarionya macam-macam, inti cerita tersebut, . . . Selengkapnya>>
GUBERNUR Riau Annas Maamun yang dikenal sebagai pemimpin humoris, mendadak serius bila bicara tentang RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Provinsi . . . Selengkapnya>>
BRAZIL dan Riau dipisahkan ribuan kilometer oleh benua dan samudra, dan tentu saja sepakbola. Kedua negeri sama sekali beda, baik budaya, bahasa, . . . Selengkapnya>>


Gebrak Meja





chaidir

SAYA tidak bisa membayangkan ekspresi wajah Bupati Rokan Hulu, Drs Achmad, ketika marah. Apalagi diberitakan sampai menggebrak meja. Tentu saja heboh. Sepengetahuan saya, Bupati yang satu ini jarang marah dalam forum-forum rapat, bahkan penampilannya klimis dan kalem.

Oleh karena itu ketika sang Bupati diberitakan marah besar, tentulah karena ada sesuatu sebab yang tidak lagi tertanggungkan, sehingga ekspresi kemarahan itu meletup. Sejauh yang dapat dibaca melalui media massa, penyebabnya adalah masalah kontroversi pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

Bupati Achmad marah karena ada kepentingan daerah kabupaten yang tak terakomodasi dalam Rancangan Perda RTRW tersebut. "Saya menolak menandatangani, soalnya RTRW Riau tidak sesuai dengan fakta yang ada di daerah. Buktinya, akibat RTRW itu ada desa di Rohul yang dinyatakan illegal. Perlu ada pengkajian dulu terhadap hal ini, karena tidak sesuai dengan usulan kami," Jelas Bupati kepada wartawan. (Riau Pos 8 Januari 2010 hal 32). Bupati Rohul tidak sendiri. Dua Bupati lainnya yakni Bupati Rokan Hilir dan Bupati Kuansing juga menolak menandatangani dengan alasan yang hampir sama tapi dengan takaran adrenalin berbeda.

Rancangan Perda RTRW Riau, pembahasannya memang sudah berlarut-larut. Seingat saya sudah mulai dibahas oleh DPRD Riau semenjak tahun 2007. Ketua Pansusnya ketika itu adalah H Mastar, SH (semoga arwah Beliau beristirahat dengan tenang). Rapat kerja dengan berbagai pihak termasuk konsultasi dengan Badan Tata Ruang Nasional di Jakarta telah berulangkali diselenggarakan. Hasilnya? Sebuah draft final RTRW pun tersusun dengan melibatkan konsultan. Namun apa hendak dikata. Hasil kerja Pansus tersebut belum dapat disetujui Dewan. Alasannya masih banyak usulan Kabupaten/Kota yang belum terakomodasi.

RTRW sesungguhnya merupakan instrumen penting bagi Pemprov dan Pemda dalam mengendalikan pengembangan wilayahnya. Apalagi di tengah tingginya tumpang tindih kepemilikan lahan dan super hebatnya aksi penyerobotan lahan di seluruh wilayah Riau. Kasus diberikannya izin oleh Dep Kehutanan kepada PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rangsang, Kab Kepulauan Meranti, setelah mendapat rekomendasi dari Pemdakab dan Pemprov, adalah akibat tidak adanya RTRW. Padahal secara akal sehat, pulau-pulau yang termasuk dalam Kab Kep Meranti, mestinya tidak diperuntukkan bagi HTI. Biarlah hutan di pulau-pulau itu untuk perkebunan rakyat setempat saja, seperti karet, sagu dan kelapa. Demikian pula izin HTI yang diterbitkan di Semenanjung Kampar, harusnya mempertimbangkan kawasan itu sebagai kawasan gambut yang diakui dunia.

Maka, gebrakan meja Bupati Achmad, mestinya tidak hanya dipandang sebagai letupan emosional semata, dan dengan demikian bisa diabaikan begitu saja. Kemarahan itu harus dilihat sebagai alarm peringatan dini terhadap adanya permasalahan mendasar yang kita hadapi. Pemerintah belum sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, sehingga kebutuhan lahan pengusaha besar lebih diperhatikan ketimbang jaminan tersedianya lahan bagi kehidupan penduduk lokal. Kita tidak anti pengusaha besar, dan tidak anti pengalokasian hutan lindung, tetapi janganlah sampai rakyat desa yang dikorbankan, apalagi desa itu sudah ada sebelum negeri ini merdeka. Mereka mau diusir kemana?

kolom - Riau Pos 10 Januari 2010
Tulisan ini sudah di baca 946 kali
sejak tanggal 10-01-2010











Makalah Chaidir