drh. Chaidir, MM | Politik Kartu Joker | AKHIRNYA hanya ada dua capres-cawapres yang akan bertarung dalam pilpres 2014: Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Perimbangan perolehan suara partai pengusung tidak terpaut jauh. pasangan Jokowi-JK  39,97 persen (PDIP 18,95 persen, PKB 9,04 persen, NASDEM 6,72 persen dan HANURA 5,
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Politik Kartu Joker

Oleh : drh.chaidir, MM

AKHIRNYA hanya ada dua capres-cawapres yang akan bertarung dalam pilpres 2014: Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Perimbangan perolehan suara partai pengusung tidak terpaut jauh. pasangan Jokowi-JK 39,97 persen (PDIP 18,95 persen, PKB 9,04 persen, NASDEM 6,72 persen dan HANURA 5,26 persen); sedangkan pasangan Prabowo-Hatta 48,93 persen (Golkar 14,75 persen, GERINDRA 11,81 persen, PAN 7,59 persen, PKS 6,79 persen, PPP 6,53 persen dan PBB 1,46 persen). Hasil survey elektabilitas mereka pun kejar-kejaran.

Dua partai peserta Pileg 2014, Partai Demokrat dengan perolehan suara 12.728.913 (10,19 persen) dan PKPI 1.143.094 suara (0,91 persen) belum tergabung dalam dua koalisi besar tersebut. Tapi Partai Demokrat kelihatannya telah memilih sikap netral dalam pilpres dan akan beroposisi tehadap pemerintah.

Dengan hanya dua pasang capres-cawapres yang akan bertanding tanggal 9 Juli 2014 nanti, maka dipastikan pilpres hanya akan berlangsung satu putaran. Akan menjadi keajaiban besar bila kedua pasang memperoleh jumlah dan persentase suara sama. Itu mustahil. Artinya, pilpres 2014 ini jauh lebih hemat daripada pilpres 2004 yang berlangsung dua putaran. Pilpres 2009 kendati dalam pelaksanaannya hanya berlangsung satu putaran, tapi persiapannya tetap untuk dua putaran, karena calonnya ada tiga pasang. Pilpres 2014 ini boleh disebut sebagai pertandingan dengan sistem knock out, salah satu pasti menang, lainnya kalah. Ini duel satu lawan satu. Head to head atau dalam game elektronik, ibarat pertandingan mortal combat, to kill or to be killed (membunuh atau dibunuh). Tidak ada istilah draw.

Peta perubahan pasangan juga menarik untuk dicermati. Dalam pilpres 2009, di samping pasangan SBY-Boediono (yang kemudian menang dalam satu putaran dengan perolehan suara 73.874.562 atau 60,80 persen), ada pasangan Megawati-Prabowo yang memperoleh suara 32.548.105 (26,79 persen) dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dengan perolehan suata 15.081.814 (12,41 persen). Sekarang, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa tampil ke depan melawan Jokowi-JK yang diusung oleh Megawati. Sebaliknya JK yang pada pilpres 2009 melawan Megawati, kini gabung ke kubu Megawati. JK bahkan pernah dua kali melawan Megawati. Pada Pilpres 2004 pasangan SBY-JK mengalahkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dengan skor 60,62 persen lawan 39,38 persen. Begitulah adagium politik, tak ada kawan dan lawan abadi. Kita pandang ke depan sajalah.

Tanggal 9 Juli 2014 sore tentu sudah diketahui pasangan mana yang akan tampil sebagai pemenang, terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019. Empat atau enam partai akan tertunduk lesu sebagai pihak yang kalah. Masih adakah harapan partai yang koalisinya kalah untuk duduk dalam kabinet?

Di sinilah masalah baru akan muncul. Koalisi partai politik di DPR akan menentukan efektif atau tidaknya pemerintahan selama lima tahun ke depan. Andai tidak ada perubahan koalisi dari kedua kutub yang ada sekarang, maka tidak akan ada pemerintah yang memperoleh dukungan mayoritas tunggal (single majority) di DPR, sebagai jaminan efektifnya sebuah pemerintahan presidensial. Jika pemenangnya adalah pasangan Jokowi-JK, maka jumlah kursi koalisi mereka di DPR hanya 207 kursi (PDIP 109, PKB 47, NASDEM 35 dan HANURA 16). Ini berarti hanya 47,86 persen (dari 560 kursi parlemen)

Jika pemenangnya adalah Prabowo-Hatta, maka jumlah kursi pendukung mereka di DPR berjumlah 292 kursi (Partai Golkar 91, GERINDRA 73, PAN 49, PKS 40 dan PPP 39). Jumlah ini mencapai 52,14 persen. Memang koalisi ini memiliki kursi mayoritas di DPR (lebih dari setengah plus satu), tetapi mayoritas minimalis, bukan mayoritas tunggal (lebih dari 2/3 anggota parlemen).

Masalahnya kita sudah memiliki pengalaman dalam pemerintahan periode 2009-2014. Partai Demokrat menang dalam pemilu legislatif 2009 dan memperoleh 150 kursi di DPR. Sebagai presiden terpilih, SBY paham betul, pemerintahan sistem presidensial yang dipimpinnya tidak akan berjalan dengan efektif bila tidak membangun koalisi mayoritas di DPR. Melalui lobi yang alot, SBY berhasil membentuk koalisi besar yang terdiri atas Partai Demokrat 150 kursi, Partai Golkar 107, PKS 57, PAN 43, PPP 37. Total berjumlah 421 kursi (75,18 persen). Tapi koalisi besar ini pun ternyata tidak efektif. Kolektifitas dan sinergi di internal koalisi menjadi barang mewah sehingga adakalanya memberi kesan kurang cantik di ruang publik; anggota koalisi bahkan lebih galak daripada PDIP yang jelas-jelas beroposisi.

Kalau persepsi terhadap koalisi 2014-2019 tidak berubah dibanding koalisi 2009-2014, maka pemerintahan dengan mayoritas minimalis di DPR akan menimbulkan masalah bagi pemerintahan, apalagi tidak ada koalisi maoritas. Koalisi hanya solid sebelum kabinet tersusun, setelah itu masing-masing menampakkan belangnya.

Kelihatannya, satu atau dua partai yang tergabung dalam koalisi yang kalah tetap perlu dirangkul oleh presiden terpilih, sebagai salah satu upaya mengefektifkan pemerintahan, betapa pun tidak nyamannya. Mungkin karena menyadari potensi masalah inefisiensi pemerintahan itu, maka Prabowo tetap melakukan pendekatan kepada Demokrat. Dalam gambaran koalisi yang ada sekarang, kubu manapun yang terpilih, tidak mudah bila berhadapan dengan DPR. Dalam situasi demikian, Partai Demokrat di DPR yang sudah jelas mengambil sikap beroposisi bisa memainkan politik kartu joker untuk tanpa kompromi berpihak pada kepentingan rakyat.


kolom - Better
Tulisan ini sudah di baca 524 kali
sejak tanggal 21-05-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat