drh. Chaidir, MM | Memprediksi Demokrat | APA yang dialami oleh Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 ini belum seberapa dibandingkan dengan kesulitan yang dialami Partai Golkar pada pemilu legislatif 1999. Setelah berkuasa selama lebih kurang 30 tahun, Golkar tumbang dalam pemilu 1999, dikalahkan oleh PDIP yang sebelumnya selama 30 t
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Memprediksi Demokrat

Oleh : drh.chaidir, MM

APA yang dialami oleh Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 ini belum seberapa dibandingkan dengan kesulitan yang dialami Partai Golkar pada pemilu legislatif 1999. Setelah berkuasa selama lebih kurang 30 tahun, Golkar tumbang dalam pemilu 1999, dikalahkan oleh PDIP yang sebelumnya selama 30 tahun berada pada posisi hibernasi atau bahkan mengalami paralisis.

Dalam pemilu multi partai pertama di era reormasi yang diikuti oleh 48 partai politik, Partai Golkar memperoleh suara 23.741.749 (22,44 persen) dengan 120 kursi di DPR (25,97 persen), berada pada posisi rangking kedua setelah PDIP yang memperoleh suara 35.689.073 (33,74 persen) dengan 153 kursi di DPR (33,12 persen).

Dramatisnya, Golkar tidak hanya sekedar dikalahkan. Pada masa gegap gempitanya gerakan reformasi pada 1999 itu, Golkar seperti dianggap sebagai musuh bersama. Bahkan seandainya dewi fortuna tak berpihak pada Golkar, maka partai ini sudah habis. Bayangkan saja, pada tanggal 22 Juli 2001 Golkar dibekukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melalui sebuah dekrit. Untungnya, pembekuan Partai Golkar dicantumkan dalam satu maklumat dengan pembekuan MPR dan DPR.

Kendati Dekrit tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan NKRI dari krisis konstitusional, Dekrit itu tetaplah melanggar konstitusi negara, UUD 1945 sehingga justru berbalik menjadi senjata makan tuan. Bukan MPR, DPR dan Partai Golkar yang dibekukan, malahan Presiden Abdurrahman Wahid yang dicabut mandatnya oleh MPR melalui Sidang Istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001. Dalam Sidang Istimewa tersebut MPR juga mengangkat sang Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden.

Maka ditilik dari sistem politik dan pemerintahan, sebenarnya pasca Sidang Istimewa MPR 2001 tersebut, posisi PDIP boleh dianggap menjadi the ruling party (partai bekuasa) dalam periode 2001-2004. Sebab, PDIP tampil sebagai pemenang pemilu pada 1999 dengan angka cukup besar, dan kemudian Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri menjabat pula sebagai Presiden RI mulai 2001. Posisi PDIP sesungguhnya sangat kuat, karena kondisi itu diiringi pula dengan duduknya petinggi-petinggi PDIP di jajaran kabinet Megawati.

Tetapi lihatlah lembaran sejarah. Hanya dalam tempo lima tahun setelah dikalahkan PDIP, dan ditinggal jomblo oleh PDIP dan kekuatan Poros Tengah (yang dipelopori Amien Rais) dalam Sidang Umum MPR 1999, pada pemilu legislatif 2004, Partai Golkar kembali menjadi pemenang pemilu. Partai Golkar memperoleh suara 24.480.757 (21,58 persen) dengan 128 kursi di DPR (23,27 persen), PDIP memperoleh suara 21.026.629 (18,53 persen) dengan 109 kursi di DPR (19,82 persen). Tak ada yang menyangka Partai Golkar berhasil melakukan reovery secepat itu.

Lima tahun kemudian, pada pemilu legislatif 2009, Partai Golkar dikalahkan oleh Partai Demokrat yang dalam pemilu 2004 hanya memperoleh suara 8.455.225 (7,45 persen) dengan 55 kursi di DPR (10,00 persen) atau berada pada rangkiny ke-5. Dalam pemilu 2009 Partai Demokrat memperoleh suara 21.703.137 (20,85 persen) mengalahkan Partai Golkar
yang memperoleh suara 15.037.757 (14,45 persen) dan PDIP 14.600.091 suara (14,03 persen).

Sama dengan posisi PDIP pada periode 2001-2004, Partai Demokrat pada periode 2009-2014 juga tampil sebagai pemenang pemilu dan kadernya terpilih sebagai Presiden RI. Artinya, bolelah disebut dalam periode ini Partai Demokrat menjadi Partai Berkuasa. Tapi tidak ada jaminan Partai Berkuasa memenangkan pemilu betikutnya, dan ini telah dialami oleh PDIP (2004) dan Partai Demokrat (2014).

Oleh karena itu, posisi yang paling pas dan tehormat bagi Partai Demokrat dalam periode 2014-2019 seperti dinyatakan oleh Ketua Umumnya SBY, berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang alias beroposisi. Melihat polarisasi dua kutub, Jokowi beserta koalisinya dan Prabowo dengan koalisinya, Partai Demokrat dan Partai Golkar berpeluang tampil kembali di depan pada 2019. Dengan catatan, ibarat liga profesional sepakbola di Eropa, klub harus berada ditangan manager yang handal dan pandai-pandai belanja pemain. Jebret!


kolom - Harian Vokal
Tulisan ini sudah di baca 416 kali
sejak tanggal 20-05-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat