drh. Chaidir, MM | Dari Sembilan ke Sepuluh | BILA hasil hitung cepat (quick count) pileg 2014 tidak meleset, maka dua dari 12 partai politik nasional peserta pemilu legislatif 2014 akan tereliminasi dalam perhitungan perolehan kursi di DPR. Artinya, kedua partai tersebut tidak akan mendapatkan kursi di DPR.

Kedua parpol tersebut gagal memen
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Dari Sembilan ke Sepuluh

Oleh : drh.chaidir, MM

BILA hasil hitung cepat (quick count) pileg 2014 tidak meleset, maka dua dari 12 partai politik nasional peserta pemilu legislatif 2014 akan tereliminasi dalam perhitungan perolehan kursi di DPR. Artinya, kedua partai tersebut tidak akan mendapatkan kursi di DPR.

Kedua parpol tersebut gagal memenuhi Parliamentary Threshold 3,5 persen seperti dipersyaratkan undang-undang. Sebagaimana disiarkan oleh berbagai media, hasil quick count LSI menyebut PBB hanya memperoleh 1,38 persen, PKPI memperoleh 0,98 persen. Hasil quick count Litbang Kompas juga tidak jauh beda, PBB 1,46 persen dan PKPI 0,95 persen, demikian juga quick count yang dilakukan oleh dua lembaga lain, yakni CIRUS-CSIS dan IRC-SINDO.

Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum legislatif untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR dan DPRD. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu mengatur, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.

Namun setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5 persen tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Dengan demikian, walaupun PBB dan PKPI tidak masuk hitungan perolehan kursi di DPR, namun di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota partai tersebut tetap mendapat kursi bila perolehan suaranya mencukupi di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan tentang ambang batas parlemen ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Ketika itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, ambang batas ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten dan kota.

Ketentuan tentang ambang batas parlemen tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen (DPR). Dalam pemerintahan dengan sistem presidensial yang kita anut sekarang, idealnya tidak terlalu banyak partai di parlemen. Banyaknya partai di parlemen akan menimbulkan instabilitas politik dan pemerintahan. Pendukung aturan ambang batas parlemen berpendapat bahwa adanya batas minimal mencegah munculnya kelompok-kelompok kecil dan radikal di parlemen.

Namun demikian, beberapa ahli politik berpendapat sistem multipartai sebenarnya cocok untuk negara yang memiliki tingkat keanekaragaman budaya dan politik, seperti di Indonesia. Di samping itu, sistem politik multipartai yang telah kita pilih merupakan manifestasi dari kebebasan berkumpul dan berserikat sebagaimana diamanatkan konstitusi kita. Undang-undang tidak mungkin membatasi keikutsertaan suatu partai dalam pemilu, apalagi membubarkan sebuah partai. Partai politik hanya boleh dibubarkan oleh MK bila sungguh-sungguh terbukti partai tersebut melanggar konstitusi. Undang-undang membebaskan warga negara mendirikan parpol dengan persyaratan yang mudah, tapi terlalu banyak partai di parlemen juga menimbulkan masalah. Dilematis ibarat buah simalakama.

Oleh karena itu membatasi jumlah parpol di DPR, serahkan saja kepada rakyat. Parpol yang mendapat kepercayaan besar dari rakyat melalui pemilu, perwakilannya silahkan duduk di DPR, bagi yang hanya mendapatkan kepercayaan kecil, harus tahu diri. Di sinilah perlunya ambang batas parlemen.

Fakta pileg 2014 memang menarik. Pada pemilu 2009, dengan ambang batas parlemen 2,5 persen, dan pemilu diikuti oleh 38 parpol, hasilnya, hanya sembilan parpol yang lolos, sisanya tereliminasi. Pada pemilu 2014 dengan ambang batas parlemen yang lebih tinggi, yakni 3,5 persen, dan diikuti oleh 12 parpol, justru lolos sepuluh partai.

Dilihat dari jumlah partai yang lolos, maka pemilu 2009 lebih baik daripada pemilu 2014. Sebab pemilu 2014 telah gagal menyederhanakan jumlah partai, dan ini tentu menjadi berita yang kurang baik bagi pemerintahan presidensial. Di atas kertas, sepuluh parpol di parlemen akan lebih hiruk pikuk daripada sembilan parpol. Semoga saja asumsi itu salah. Politik akan lebih stabil manakala lahir koalisi yang solid di legislatif dan pemimpin yang rendah hati di eksekutif. Sembilan sepuluh cukup, jangan sampai sebelas duabelas.


kolom - Better
Tulisan ini sudah di baca 380 kali
sejak tanggal 16-04-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat