drh. Chaidir, MM | Tak Ada Kawan Abadi | OPERA panggung  politik 2014 babak pertama, segera mendekati klimaks. Dalam dua pekan ke depan kita akan menyaksikan tontonan menarik.  Para pemain dan seluruh kerabat kerja  sepertinya akan menampilkan karakter asli, atau dengan kata lain akan memperjelas dan mempertegas sebuah adagium usang yang t
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Tak Ada Kawan Abadi

Oleh : drh.chaidir, MM

OPERA panggung politik 2014 babak pertama, segera mendekati klimaks. Dalam dua pekan ke depan kita akan menyaksikan tontonan menarik. Para pemain dan seluruh kerabat kerja sepertinya akan menampilkan karakter asli, atau dengan kata lain akan memperjelas dan mempertegas sebuah adagium usang yang terbangun sejak berabad-abad lalu. Politik itu dari dulu begitu-betigu saja: tak kawan dan lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Tak ada yang baru di bawah matahari.

Itulah yang terlihat dengan mata telanjang. Tak perlu seorang guru besar, atau, tak perlu seorang pakar politik tersohor untuk memahi postulat itu. Orang-orang biasa saja di daerah atau di kaki gunung nun di sana dengan mudah memahaminya. Itulah makhluk yang bernama politik. Benci tapi rindu. Ada dana bansos abang sayang tak ada dana bansos abang melayang. Anggota DPR dan DPRD dihujat, tetapi setiap lima tahun, orang berbondong-bondong jadi calon anggota lembaga tersebut.

Dunia politik pasca reformasi memang menampilkan wajah yang sangat menarik. Memang penuh onak dan duri, tapi pada sisi lain menampakkan kehidupan glamour. Seseorang yang tadinya hanya biasa-biasa saja, tak memiliki pekerjaan tetap, mendadak sontak menjadi hebat di panggung politik. Tiba-tiba jadi anggota dewan, gubernur, bupati atau walikota. Opo ora hebat? Kehidupannya berubah, semua serba wah. Setiap pekan mondar-mandir ke ibukota. Sepeda motor pun berubah menjadi kendaraan roda empat. Banyak yang bermimpi. Panggung politik menjadi magnit. Bahwa banyak yang tersandung kasus sehingga harus berurusan dengan pengadilan, itu mereka sebut musibah, cobaan dalam kehidupan. Bahkan juga tidak sedikit yang membuat alibi, mereka dizolimi.

Sesungguhnya, bila paham demokrasi yang dianut oleh bangsa kita berjalan sesuai nilai-nilai asasinya, panggung politik pasti menjadi tontonan yang indah dan menarik. Masalahnya, kita baru belajar berdemokrasi. Dan demokrasi liberal yang kita gunakan adalah demokrasi liberal yang over dosis, sehingga keterbukaan dan kebebasan yang kita terapkan kebablasan. Demokrasi kita kaya prosedur tapi miskin nilai. Etika politik misalnya, dikesampingkan. Kejujuran dan sportivitas dibiarkan hanyut, keadilan dipermainkan. Hal-hal yang bersifat teknis, parah. DPT disusun, DPT dimainkan. Kartu undangan pemilih dikacaukan banyak yang beralamat palsu (bikin Ayu Tinting bingung). Surat suara digandakan. Sebentar coblos sebentar contreng, coblos lagi. Rekapitulasi harus dipelototi saksi 24 jam non-stop, itu pun masih bisa kecolongan. Dan seterusnya. Maka jangan heran bila penguasa dan politisi yang terpilih, adakalanya meleset, tidak sesuai harapan.

Farid Zakaria, editor senior Newsweek International, dalam bukunya "The Future of Freedom" (1997) edisi Bahasa Indonesia (Masa Depan Kebebasan, 2004) menemukan fakta menarik dalam penelitiannya di Afrika, bahwa pemilihan umum di banyak negara di benua hitam itu, menghasilkan pemerintah yang tidak efisien bahkan korup.

Hal itu agaknya sejalan dengan pandangan pakar politik ternama, Samuel P. Huntington, yang mengatakan bahwa pemilihan umum, keterbukaan, bebas dan jujur merupakan inti dari demokrasi, yang masing-masng saling terkait dan tak terpisahkan. Namun Pemerintah yang dihasilkan dari pemilihan umum bisa jadi tidak efisien, korup, berpandangan sempit, tidak bertanggung jawab, didominasi oleh kepentingan-kepentingan khusus dan tidak mampu menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.

Fareed Zakaria menyimpulkan, demokrasi bergerak pada arah yang berlawanan. Maksudnya, rakyat diberi kesempatan memilih pemerintahnya sendiri, tetapi kemudian karena pemerintah yang mereka pilih itu ternyata korup, otoriter, oligarki, lupa daratan, maka rakyat kemudian tidak lagi menghendakinya. Paradoks demokrasi ini disebut oleh para pakar sebagai penyakit-penyakit demokrasi. Dan penyembuhan penyakit-penyakit demokrasi itu menurut pendapat filsuf Amerika yang berpengaruh, John Dewey (1927), sebagaimana dielaborasi oleh Fareed Zakaria, haruslah dengan memberi dosis demokrasi yang lebih banyak lagi.

Demokrasi yang lebih banyak lagi adalah dengan cara memperluas hak-hak rakyat, mengurangi kekuasaan kelompok-kelompok elit, dan memberdayakan lebih banyak orang dengan lebih banyak cara. Kita sebenarnya sudah berada pada lintasan yang benar dengan memilih paham demokrasi walau masih banyak kelemahan.

Pemilu legislatif 2014 ini misalnya, masih tetap berpotensi terjadinya praktik-praktik illegal, kecurangan berupa manipulasi suara, penyelenggara yang tidak jujur dan adil, dan sebagainya. Dari segi legislasi misalnya, pemenang pemilu legislative ditetapkan dengan suara terbanyak dari daftar caleg, telah menyebabkan "perang saudara" di internal masing-masing parpol peserta pemilu. Kawan bisa jadi lawan (karena kompetisi internal) dan lawan bisa jadi kawan (karena faktor taktis, misalnya karean kedekatan daerah). Secara sistemik, kelemahan juga terlihat pada suburnya politik oligarki dan politik dinasti. Tapi demokrasi memang tak pernah sempurna. Politik memang kek gitu.


kolom - Better
Tulisan ini sudah di baca 468 kali
sejak tanggal 02-04-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat