drh. Chaidir, MM | Parlemen Dua Kamar | TIDAK ada demokrasi tanpa pemilu dan tidak ada pemilu tanpa partai politik. Artinya, partai adalah instrumen alias onderdil dalam ketatanegaraan yang menganut paham demokrasi. Partai politik adalah aset penting bangsa, yang tanpanya, suatu bangsa tak layak menyebut dirinya menjunjung tinggi paham de
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Parlemen Dua Kamar

Oleh : drh.chaidir, MM

TIDAK ada demokrasi tanpa pemilu dan tidak ada pemilu tanpa partai politik. Artinya, partai adalah instrumen alias onderdil dalam ketatanegaraan yang menganut paham demokrasi. Partai politik adalah aset penting bangsa, yang tanpanya, suatu bangsa tak layak menyebut dirinya menjunjung tinggi paham demokrasi.

Hak kebebasan berserikat warga negara dimanifestasikan melalui kebebasan warga negara bekumpul dalam satu kesatuan kelompok yang disebut partai politik. Warga negara yang memiliki pandangan dan cita-cita yang sama boleh mendirikan partai politik. Guru Besar politik Prof Miriam Budiardjo menyebut, "Partai politik adalah kesatuan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan -- biasanya dengan cara konstitusional -- untuk melaksanakan programnya."

Perebutan kekuasaan dan kedudukan politik melalui pemilu, dijamin sah oleh konstitusi kita UUD 1945. Oleh karena itulah, supaya pemenang pemilu itu adalah yang terbaik, maka pemilu harus berkualitas, tidak boleh asal-asalan apalagi dengan kecurangan dan tipu daya pembodohan. Pemilu harus dijamin sungguh-sungguh terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tapi, pemilu yang luber dan jurdil saja belum cukup menjamin telindunginya hak rakyat atau kepentingan umum. Sebab perwakilan politik melalui partai politik pemenang pemilu serta partai-partai lainnya yang memperoleh kursi di parlemen (DPR), dalam banyak contoh di seluruh dunia, seringkali mengabaikan kepentingan umum masyarakat. Mereka lebih mementingkan partai. Perwakilan partai politik juga diragukan kewajaran dan kepatutannya akibat proses rekrutmen yang tidak mengacu pada merit system. Dalam kasus Indonesia misalnya, anggota DPR dari partai politik yang dipilih oleh rakyat itu, dianggap kurang serius dalam merumuskan sebuah undang-undang sehingga beberapa diantara UU yang disetujui bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan rakyat.

Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat, 67 (22,5%) dari 298 UU yang diuji materi dalam periode 2003-2008, dinyatakan cacat hukum karena bertentangan dengan konstitusi. Tahun lalu (2013), sebagaimana dimuat antaranews.com, Ketua DPD RI Irman Gusman bahkan sempat mengancam akan mempublikasikan produk UU terkait otonomi daerah yang telah disetujui DPR sebagai UU cacat hukum karena tidak melibatkan DPD RI dalam pembahasannya. Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Refly Harun berpendapat, bahwa faktor utama yang menyebabkan banyaknya UU yang bertentangan dengan konstitusi adalah niat dan kemampuan legislasi anggota DPR. Banyak UU yang dibuat dalam perspektif sempit, jangka pendek, dan untuk mengakomodasi elit politik tertentu.

Apa yang disinyalir oleh Refly Harun adalah salah satu faktor. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah sistem parlemen yang dianut. Kelemahan sistem parlemen tunggal (parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau dikenal dengan unikameral, dengan kata lain hanya ada DPR), cenderung menyalahgunakan fungsi legislasi (fungsi pembentukan UU). Dalam parlemen unikameral, DPR yang beranggotakan orang-orang partai politik sering memonopoli proses legislasi. Di samping itu parlemen dengan satu kamar, karena menjadi pemain tunggal, mudah dipengaruhi oleh fluktuasi situasi politik, dan terbuka peluang adanya kecerobohan dalam pengesahan UU. Yang dirugikan tentulah kepentingan umum dan rakyat yang memberi mandat.

Menyadari kelemahan tersebut, maka dalam amandemen kedua UUD 1945, sistem parlemen kita berubah. Negara kita tak lagi menganut sistem unikameral (parlemen tunggal), tapi sistem parlemen dua kamar (sistem bikameral). Parlemen Indonesia menjadi dua kamar, yakni DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat. Anggota DPD adalah wakil rakyat daerah, bukan wakil pemerintah daerah. Tidak ada keterkaitan legal formal antara anggota DPD dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Secara filosofis keberadaan DPD adalah untuk penyeimbang kekuasaan legislasi yang berada di tangan DPR yang notabene anggotanya berasal dari partai politik. Maka dengan demikian seyogianya anggota DPD bukan berasal dari partai politik. Sebab, bila anggota DPD berasal dari partai politik, mereka akan cenderung berafiliasi dengan partai politik yang sama di DPR. Dengan demikian anggota DPD akan terseret pada kepentingan partai, dan akan kehilangan independensinya dalam memperjuangkan kepentingan umum masyarakat di daerah. Kesulitan lain juga akan muncul jika anggota DPD yang berasal dari partai politik berbeda dengan partai pemenang pemilu legislatif di daerah.

Dalam Pileg 2014 ini, seperti kita lihat, orang-orang partai atau bahkan anggota DPR atau DPRD yang tak terakomodasi sebagai caleg di partai politik, berbondong-bondong maju sebagai calon anggota DPD. Memang tidak ada larangan, tetapi bila sebagian besar kelak anggota DPD berasal dari anggota partai politik, maka keberadaan parlemen dua kamar akan kehilangan makna, bahkan hanya akan jadi beban rakyat. Runyam.


kolom - Better
Tulisan ini sudah di baca 519 kali
sejak tanggal 26-03-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat