drh. Chaidir, MM | Dekrit SOTK | SEJAK pelantikan tanggal 19 Februari sebulan lalu, Gubernur Annas dan Wagub Arsyadjuliandi disibukkan dengan beberapa masalah aktual yang menuntut penyelesaian mendesak. Bencana asap adalah masalah pelik pertama yang harus segera diatasi. Tentang bencana asap ini,  Presiden SBY bahkan sempat menganc
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Dekrit SOTK

Oleh : drh.chaidir, MM

SEJAK pelantikan tanggal 19 Februari sebulan lalu, Gubernur Annas dan Wagub Arsyadjuliandi disibukkan dengan beberapa masalah aktual yang menuntut penyelesaian mendesak. Bencana asap adalah masalah pelik pertama yang harus segera diatasi. Tentang bencana asap ini, Presiden SBY bahkan sempat mengancam akan mengambil alih kepemimpinan daerah dan operasi penanggulangan bencana asap bila belum ada langkah kongkrit dan asap belum berkurang.

Kendati waktu tiga minggu yang diberikan Presiden SBY terhitung mulai 17 Maret belum habis, tapi tanda-tanda alamnya sudah membaik. Udara sudah kembali sehat. Alam pun sudah mulai bersahabat dengan seringnya turun hujan. Masyarakat Riau khususnya, sudah mulai bisa menghirup oksigen secara normal. Satu demi satu titik api sudah berhasil dipadamkan, dan asap nampaknya sudah berlalu. Berita yang kita ikuti di media massa, satgas TNI masih berada di lapangan, dan borok hutan Riau mulai terkuak.

Masalah dari aspek manajerial yang dihadapi Pemerintah Provinsi juga tak kalah rumitnya. Berbagai masalah mendasar desak-mendesak untuk segera ditangani dan diselesaikan. Dari aspek pengorganisasian misalnya, terjadi tarik-ulur dalam pelaksanaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Riau. Perda baru tentang SOTK Pemprov Riau telah ditetapkan, pejabat-pejabat birokrasi yang mengisi eselon II dan eselon III SOTK itu pun telah dilantik oleh Penjabat Gubri Djohemansyah Djohan.

Namun ternyata, harapan untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan SOTK yang baru tersebut belum dapat dilaksanakan karena APBD Riau 2014 yang disetujui menjadi Perda tentang APBD pada bulan Januari sebelum SOTK baru disetujui dan pejabat-pejabatnya dilantik, masih menggunakan nomenklatur SOTK lama. Walhasil, APBD 2014 tersebut tak bisa dilaksanakan dan SOTK baru pun tak bisa jalan.

Mengherankan, sebab kedua Perda tersebut (APBD 2014 dan SOTK 2014) disetujui oleh DPRD dan ditetapkan sebagai Perda di masa Pemprov Riau berada di tangan Penjabat Gubernur, yang notabene juga adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kedua Perda sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sama. Seandainya ada potensi masalah yang tersembunyi tentu sudah diketahui sebelumnya.

Gubernur Annas dan Wagub Arsyadjuliandi yang baru dilantik pada tanggal 19 Februari, tentu tak bisa disalahkan dalam hal kontroversi pelaksanaan SOTK baru dan APBD 2014, tetapi kedua pejabat tersebut menanggung dampaknya, karena tidak bisa menggerakkan organisasi yang dipimpinnya. Organisasi itu ibarat komputer, dalam posisi shutdown tak mungkin dioperasikan bila tidak ada energi listrik untuk menghidupkan powernya. Padahal gubernur dan wakil gubernur baru, harus tancap gas untuk membenahi banyak hal. Tapi pada saat yang sama ada "bom waktu" yang harus dijinakkan.

Pernyataan Gubernur Annas terkait pelaksanaan APBD 2014 misalnya, menarik untuk dicermati. Gubernur dan Wagub bertekad melakukan rasionalisasi anggaran melalui penghematan, antara lain dengan memangkas anggaran yang dianggap boros dan mubazir. Ada upaya untuk mengembalikan fungsi pemerintahan ke lintasan yang benar melalui manajemen pemerintahan yang efektif. Ada sense of crisis, bahkan ada kegelisahan (urgent of crisis) melihat kinerja mesin birokrasi yang ada.

Namun langkah pembenahan itu kelihatannya untuk sementara terhalang, dan Gubernur Annas pun terpaksa harus berdamai dengan keadaan, dengan menerbitkan "dekrit" kembali ke SOTK lama (SOTK 2008). Dan SOTK baru yang telah diperdakan dan sebagian telah diisi dengan pejabat baru, ditunda pelaksanaannya sampai APBD Perubahan disahkan. Padahal, jangankan dengan SOTK lama (berikut SDMnya), dengan SOTK baru (dengan SDM yang telah dilantik) saja, belum tentu sejalan dengan semangat "An Extra Ordinary" yang akan dijalankan oleh Gubri dan Wagubri yang baru. Birokrasi kita memang sudah bertahun-tahun dijalankan dalam skema formalitas belaka, biasa-biasa saja, seperti dicibir oleh pengamat sebagai "Business As Usual". Setiap tahun ada proyek (dan selesai dengan baik), setiap tahun ada nomenklatur-nomenklatur yang harus diisi, tapi outcome-nya tak dirasakan oleh masyarakat luas. Kita memang butuh transformasi. Now or never.


kolom - Harian Vokal
Tulisan ini sudah di baca 434 kali
sejak tanggal 25-03-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat