drh. Chaidir, MM | Asap Kampanye | MASA kampanye pemilu legislatif 2014 telah dimulai secara serentak di seluruh tanah air. Tidak seperti dulu-dulu yang terasa gegap gempita karena selalu diawali dengan pawai alegoris dan adu heboh panggung artis terkenal, di Riau kali ini diawali dengan bencana asap pekat. Kendati hujan mulai turun
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Asap Kampanye

Oleh : drh.chaidir, MM

MASA kampanye pemilu legislatif 2014 telah dimulai secara serentak di seluruh tanah air. Tidak seperti dulu-dulu yang terasa gegap gempita karena selalu diawali dengan pawai alegoris dan adu heboh panggung artis terkenal, di Riau kali ini diawali dengan bencana asap pekat. Kendati hujan mulai turun dalam beberapa hari terakhir ini, tapi suasana masih mendung, matahari masih diselimuti kabut.

Bagi sebagian parpol, bencana asap ini kelihatannya dijadikan isu kampanye dan pencitraan, mulai dari kedatangan Presiden SBY yang gerah dengan bencana asap, isu-isu miring seputar keberadaan orang-orang kuat di belakang perusahaan pembakar lahan, sampai pada aksi bagi-bagi masker kepada masyarakat yang dilakukan oleh sementara partai politik. Bagi-bagi masker tentu saja tidak salah. Sebab benda itu memang menjadi sangat penting. Tetapi, yang namanya partai politik selalu saja ada udang di balik batu. Tak ada makan siang gratis, kelakar orang bule.

Seiring makin dewasanya (atau makin biasanya) masyarakat kita menghadapi agenda-agenda politik di tanah air, masa kampanye kelihatannya tak lagi menakutkan seperti dulu. Masyarakat sudah terbiasa menghadapi kompetisi politik. Jangankan pemilu legislatif atau pemilukada gubernur atau bupati/walikota, pemilihan ketua RT saja sekarang diformat seperti pemilihan gubenur, ada penyampaian visi misi, pemasangan baliho dan ada masa kampanye. Oleh karena itu kecil kemungkinan kampanye parpol berasap-asap seperti dulu, ketika kampanye tak jarang menimbulkan konflik fisik antar pendukung atau saling bakar bendera partai.

Kampanye adalah bagian dari pentahapan pemilu yang harus dilalui. Tidak ada negeri yang menganut paham demokrasi tanpa pemilu dan tidak ada pemilu tanpa partai politik. Tapi mengapa bangsa kita harus memilih lintasan demokrasi yang penuh dengan ranjau politik? Winston Churchill memberi alasan, dan alasan ini kelihatannya diterima oleh banyak negara di dunia yang memilih paham demokrasi. Demokrasi sebenarnya bukanlah sistem yang tebaik, menurut Churchill, tapi sayangnya belum ada sistem lain yang lebih teruji.

Permasalahan kita sesungguhnya, bukan terletak pada pilihan demokrasi atau pada tahap kampanye pemilu itu, tetapi lebih pada eksistensi partai politik yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem demokrasi. Realitas politik kita menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Partai politik masih memainkan pragmatisme politik semata ketimbang mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Partai politik masih berparadigma konvensional. Misalnya, kampanye dianggap sebagai ajang unjuk kekuatan (Show of force) ketimbang wahana penyampaian wacana politik dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat. Kampanye misalnya, lebih sering digunakan untuk mengumpulkan pendukung sendiri, bukan mengumpulkan masyarakat yang diharapkan dapat mendengarkan usulan-usulan program partai bila nanti diberi kepercayaan oleh masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya mal-fungsi dari partai politik. Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi dan pendididkan politik untuk meningkatkan komunikasi politik dan partisipasi politik belum berjalan. Partai politik mestinya mampu mengagregasi dan mengartikulasikan apa yang menjadi aspirasi rakyat yang paling mendasar. Aspirasi itu diformulasikan dalam tawaran program ke depan.

Malfungsi itu terjadi antara lain disebabkan, pertama, kemunculan partai lebih disebabkan oleh euforia politik semata, bukan dilandasi oleh kebutuhan dan pemikiran politik yang dewasa. Hal ini menyebabkan partai-partai tersebut cenderung emosional dan reaktif. Kedua, sebagian besar partai politik tidak memiliki visi, misi, platform, dan program yang jelas, atau kalau pun ada hanya proforma belaka. Ketiga, struktur dan infra struktur politik yang dimiliki oleh sebagian besar partai politik tidak memadai bagi terealisasinya fungsi-fungsi dari partai politik. Keempat, sebagian partai politik masih cenderung memiliki pemikiran politik yang kurang dewasa, terutama menempatkan pemilu sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan semata. Pemilu hanya dilihat sebagai alat untuk mendapatkan jatah kursi di legislatif.

Tip kecil untuk para jurkam kita, ingat, uji terakhir dari sistem demokrasi, dimanapun, adalah apakah ia dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan dan keadilan pada rakyat. Pemilu yang tidak berjalan dengan jujur dan adil, pasti tidak memberikan manfaat bagi rakyat, bahkan sering diikuti oleh timbulnya delegitimasi atau hilangnya kepercayaan rakyat terhadap sistem itu. Please..


kolom - Better
Tulisan ini sudah di baca 468 kali
sejak tanggal 19-03-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat