drh. Chaidir, MM | Senjata Makan Tuan | SENJATA makan tuan. Bidal itulah agaknya yang paling tepat dialamatkan ke Mahkamah Konstitusi. Andai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Dimyati Natakusuma, lulus dalam seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi di Komisi III DPR, maka MK kembali akan diisi oleh Hakim Konstutusi yang berasal dari
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Senjata Makan Tuan

Oleh : drh.chaidir, MM

SENJATA makan tuan. Bidal itulah agaknya yang paling tepat dialamatkan ke Mahkamah Konstitusi. Andai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Dimyati Natakusuma, lulus dalam seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi di Komisi III DPR, maka MK kembali akan diisi oleh Hakim Konstutusi yang berasal dari partai politik. Seperti diketahui, Achmad Dimyati Natakusuma adalah Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan.

Masyarakat yang peduli terhadap permasalahan kebangsaan dan memahami keberadaan dan fungsi MK, sebenar trauma berat bila ada kader parpol yang menjadi Hakim Konstitusi. Kader-kader partai yang menjadi Hakim MK diragukan independensinya dalam memutus sebuah perkara apabila kasus tersebut merugikan partainya. Kader partai akan senantiasa berpikir tentang kepentingan politik dirinya, kelompoknya atau partainya. Sementara MK itu sebuah lembaga yang sangat tehormat. MK adalah simbol bangsa kita dalam status negara hukum dan simbol supremasi hukum.

MK memiliki fungsi yang sangat fundamental, yakni pertama, memutus uji materi klausul sebuah UU terhadap UUD 1945; kedua, memutus sengketa tumpang tindih kewenangan dua lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; ketiga, membubarkan partai politik; dan keempat, memutus sengketa perhitungan jumlah suara pemilu dan pemilukada.

Pasca kasus "tsunami" Akil Mochtar, masyarakat menghendaki agar Hakim MK bebas dari pengaruh partai politik. Hakim Konstitusi yang menjadi hakim MK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ibaratnya, Hakim MK harus bak malaikat. Namun ketika Presiden menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2013 untuk menyelamatkan MK, Perppu tersebut dilawan ramai-ramai dengan menyebut Perppu tersebut inkonstitusional. Padahal Perppu tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK dengan memperketat persyaratan dan proses seleksi Hakim MK antara lain dengan mempersyaratkan calon Hakim MK sekurang-kurangnya tujuh tahun tidak aktif dalam partai politik.

Perppu tersebut disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. Artinya, secara kelembagaan DPR menganggap materi Perppu Nomor 1 Tahun 2013 memang maksudnya baik, MK perlu dilindungi dan dijauhkan dari cengkraman partai politik. Tetapi anehnya, Perppu (dan UU No 4/2014) tersebut serta merta digugat uji materi oleh Forum Pengacara Konstitusi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Umpan cantik ini tentu saja langsung disambar oleh MK untuk menghasilkan gol.

Mahkamah Konstitusi yang sepakat bulat membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang baru saja disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. Uji materi langsung diterima. Maka, maka Perppu tersebut batal dan MK kembali pada posisi semula. Artinya, orang partai boleh menjadi Hakim Konstitusi.

Alasan keputusan MK tersebut antara lain, MK tidak boleh diintervensi dan tidak boleh tunduk pada tekanan opini publik. Pada satu sisi alasan itu benar, tetapi pada sisi lain rasanya juga tidak benar bila MK mengabaikan kepentingan yang besar.

Kini saringan itu telah jebol. Orang partai atau politikus yang merasa dirinya mampu boleh menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Tidak ada yang bisa melarang Achmad Dimyati Natakusuma untuk mendaftar, kendati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali meminta yang bersangkutan tidak mengikuti seleksi calon Hakim Konstitusi. Achmad Dimyati Natakusuma ramai diberitakan media massa pada akhir 2009, tersandung berbagai kasus. Tapi diputus bebas oleh MA. Que sera sera. What ever will be will be. Apa yang terjadi, terjadilah.


kolom - Better
Tulisan ini sudah di baca 386 kali
sejak tanggal 05-03-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat