drh. Chaidir, MM | Bangsa Mendua | DALAM geleng ada angguk, dalam angguk ada geleng. Tiba di perut dikempiskan, tiba di mata dipicingkan. Semuanya tergantung kepentingan dan pesan sponsor. Begitulah kecenderungan sikap masyarakat kita dalam menyikapi isu pemerintahan akhir-akhir ini. Sering ambivalen.

Misalnya, masyarakat  menduku
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Bangsa Mendua

Oleh : drh.chaidir, MM

DALAM geleng ada angguk, dalam angguk ada geleng. Tiba di perut dikempiskan, tiba di mata dipicingkan. Semuanya tergantung kepentingan dan pesan sponsor. Begitulah kecenderungan sikap masyarakat kita dalam menyikapi isu pemerintahan akhir-akhir ini. Sering ambivalen.

Misalnya, masyarakat mendukung KPK untuk menyikat koruptor tanpa pandang bulu, tapi pada sisi lain, masyarakat diam saja ketika ada upaya DPR memperlemah KPK dengan melarang KPK melakukan penyadapan. Masyarakat ingin koruptor dihukum berat, tapi ramai-ramai protes ketika remisi hukuman koruptor ditiadakan. Masyarakat ingin tertib, tetapi ketika ada penertiban, ramai-ramai melakukan aksi penolakan. Semua mendukung demokrasi, tapi marah ketika kalah secara demokratis.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sepakat bulat membatalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang baru saja disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014 adalah sebuah contoh betapa menduanya sikap bangsa kita.

Pasca kasus Akil Mochtar, masyarakat menghendaki agar Hakim MK bebas dari pengaruh partai politik. Hakim Konstitusi yang menjadi hakim MK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ibaratnya, Hakim MK harus bak malaikat. Namun ketika Presiden menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2013 untuk menyelamatkan MK, Perppu tersebut dilawan ramai-ramai dengan menyebut Perppu tersebut inkonstitusional. Padahal Perppu tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK dengan memperketat persyaratan dan proses seleksi Hakim MK antara lain dengan mempersyaratkan calon Hakim MK sekurang-kurangnya tujuh tahun tidak aktif dalam partai politik.

Perppu tersebut disetujui oleh DPR menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. Artinya, secara kelembagaan DPR menganggap materi Perppu Nomor 1 Tahun 2013 memang maksudnya baik, MK perlu dilindungi dan dijauhkan dari cengkraman partai politik. Tetapi anehnya, Perppu (dan UU No 4/2014) tersebut serta merta digugat uji materi oleh Forum Pengacara Konstitusi dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember. Umpan cantik ini tentu saja langsung disambar oleh MK untuk menghasilkan gol. Uji materi langsung diterima. Maka, maka Perppu tersebut batal dan MK kembali pada posisi semula.

Seperti dibeitakan bebagai media, MK menerima uji materi tersebut, antara lain disebutkan karena MK tidak boleh tunduk kepada tekanan opini publik dalam memutus perkara. Menyikapi putusan MK tersebut pakar hukum tata negara Refly Harun menilai MK membuat putusan karena kemarahan hakim-hakim MK terhadap tekanan opini. Lebih jauh Refly Harun mencurigai, MK telah berupaya melakukan pendekatan kepada pihak-pihak tertentu agar mengajukan uji materi terhadap Perppu tersebut. Sebab jika tidak ada yang mengajukan, maka MK tidak bisa membatalkan Perppu No 1 Tahun 2013 yang telah disetujui DPR menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. Opini publik sesungguhnya tidak haram bila opini tersebut murni atas dasar obyektivitas.

Tapi begitulah, dengan atau tanpa Perppu MK sama saja dengan lembaga-lembaga negara lainnya, sedang mengalami keruntuhan kepercayaan publik karena acap kali mendua. Bangsa ini butuh keteladanan.


kolom - Better
Tulisan ini sudah di baca 412 kali
sejak tanggal 26-02-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat