drh. Chaidir, MM | Hantu Ambang Batas | LUBANG jarum itu
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Hantu Ambang Batas

Oleh : drh.chaidir, MM

LUBANG jarum itu "berukuran" 3,5 persen. Maksudnya, siapa yang memperoleh panen 3,5 persen atau lebih, maka dia lolos dari lubang jarum. Begitulah lebih kurang perumpamaannya. Angka 3,5 persen itu dikenal sebagai angka ambang batas atau Parliamentary Threshold (PT).

Angka ambang batas adalah perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum legislatif sebagai syarat agar partai politik tersebut diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Bila jumlah perolehan suara sahnya di tingkat nasional kurang dari 3,5 persen, berarti partai politik tersebut tidak akan mendapatkan kursi di DPR, suaranya dianggap hangus atau tidak lagi dihitung.

Ketentuan mengenai PT ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu ketika itu, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Hasilnya, dari 38 partai politik yang bertanding pada pemilu legislatif 2009, hanya sembilan partai politik saja yang memperoleh kursi di parlemen (DPR), yakni: 1) Demokrat 20,85% (150 kursi); 2) Golkar 14,45% (107 kursi); 3) PDIP 14,03% (95 kursi); 4) PKS 7,88% (57 kursi); 5) PAN 6,01% (43 kursi); 6) PPP 5,32% (37 kursi); 7) PKB 4,94% (27 kursi); 8) Gerindra 4,46% (26 kursi); dan Hanura 3,77% (18 kursi). Jumlah kursi DPR 560 kursi. (Sumber : KPU tgl 9 Mei 2009).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012 Tentang Pemilu yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Ambang batas ini semula berlaku secara nasional untuk DPR dan DPRD. Namun 14 partai politik melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi terhadap ketentuan ambang batas yang berlaku secara nasional tersebut. MK akhirnya menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

Mahkamah Konstitusi agaknya cukup jeli melihat, jika PT 3,5 persen diberlakukan, masing-masing 3,5 persen untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka ada kemungkinan tidak ada satu partai politik pun di suatu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang memenuhi PT 3,5 persen jika misalnya terjadi perolehan suara terbagi rata. Dengan demikian tidak ada satu Orang caleg pun yang lolos. Maka DPRDnya akan kosong. Dan ini tentu sesuatu yang sangat prinsip.

Ambang batas (PT) memang tidak bisa dihindari bila kita ingin menciptakan kehidupan demokrasi dan kehidupan bernegara dan berbangsa yang lebih baik. Pada sisi lain, sistem multipartai tidak boleh dihalangi karena itu akan bertentangan dengan kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi. DPR yang diisi oleh banyak partai akan menyulitkan pemerintahan presidensial. Hubungan eksekutif-legislatif akan sering mengalami kebuntuan walaupun kedudukan Presiden sangat kuat karena dipilih oleh rakyat secara langsung. Tapi tekanan DPR yang kuat akan menimbulkan instabilitas politik dan pemerintahan. Akhirnya, rakyatlah yang dirugikan. Padahal tujuan akhir demokrasi itu adalah untuk kesejahteraan.

PT merupakan salah satu pola penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan. Rakyat pemilih sendirilah yang akan menentukan partai mana yang lebih mereka percaya. Tanggal 9 April 2014 nanti, 12 partai politik yang menjadi kontestan dalam pemilu akan berhadapan dengan hantu ambang batas itu. Partai manakah yang akan tereliminasi?


kolom - Better
Tulisan ini sudah di baca 456 kali
sejak tanggal 12-02-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat