drh. Chaidir, MM | Udang di Balik Batu | HARAPAN pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan serentak pada Tahun Politik 2014 tahun ini, sirna setelah Mahkamah Konstitusi memutus soal uji materi UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008. MK memutus, pemilu serentak itu baru akan dilaksanakan pada 2019 lima tahun yang akan datang.

Di sini
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Udang di Balik Batu

Oleh : drh.chaidir, MM

HARAPAN pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan serentak pada Tahun Politik 2014 tahun ini, sirna setelah Mahkamah Konstitusi memutus soal uji materi UU Pilpres Nomor 42 Tahun 2008. MK memutus, pemilu serentak itu baru akan dilaksanakan pada 2019 lima tahun yang akan datang.

Di sinilah kontroversi pemilu serentak itu berakhir dan bermula. Berakhir, karena putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Bermula, karena sekarang sudah mulai diperdebatkan oleh para ahli hukum negara tentang aspek legalitas Pileg dan Pilpres 2014. Ada yang menyebut putusan MK itu sah dan dengan demikian memenuhi aspek legalitas, tidak diragukan sama sekali. Dengan demikian, pileg dan pilpres dan segala keputusan yang inheren berarti legal. Tetapi pada sisi lain juga ada yang berpendapat, putusan MK itu tidak valid dan dengan demikian tidak memenuhi aspek legalitas. Kelompok yang disebut terakhir ini langsung memberi palu godam pileg dan pilpres 2014 dan segala keputusan yang berkenaan dengan itu menjadi ilegal dan inkonstitusional, alias melanggar konstitusi, alias tidak sah.

Menurut amar putusan MK tentang permohonan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Pilpres tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, pemilihan presiden yang dilakukan secara terpisah sebagaimana diatur dalam UU Pilpres tersebut -- pemilu legislatif diselenggarakan lebih dulu, kemudian baru disusul pemilihan presiden, tidak serentak -- bertentangan dengan UUD 1945.

Kalau kita baca baik-baik dengan kepala dingin, Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang rasa-rasanya sudah terang benderang. Tidak ada keragu-raguan. Selengkapnya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Sementara Padal 22E ayat (2) UUD 1945 berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Memang klausul tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pileg dan pilpres dilakukan serentak. Tetapi dengan menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka sebenarnya sejak awal setiap parpol peserta pemilu sudah harus mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Konsekuensi putusan MK yang sudah menyatakan pasal UU Pemilu Presiden bertentangan dengan UUD 1945, mestinya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan logika ini Pemilu serentak adalah sebuah keniscayaan hukum dan kehendak konstitusional. Memang ada contradictio in terminis dalam membaca putusan MK. Pada satu sisi UU No 42/2008 tengang Pilpres dan wapres diakui bertentangan dengan konstitusi, yakni Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22A ayat (2) UUD 1945, tapi pada sisi lain menyebut pemilihan serentak itu baru dilaksanakan pada Pemilu 2019. Dengan demikian berpayung keputusan MK yang bersifat "final dan mengikat"
MK membiarkan pelanggaran konstitusi itu belangsung di depan mata.

Keputusan MK itu seperti diberitakan berbagai media, sudah lama dibuat, tapi baru dibacakan disaat injury time. Adakah udang di balik batu?


kolom - Harian Vokal
Tulisan ini sudah di baca 431 kali
sejak tanggal 11-02-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat