drh. Chaidir, MM | Politisasi APBD | KETOK palu APBD 2014 membuat galau. Betapa tidak. Memasuki pekan kedua Februari 2014, enam daerah di Riau belum juga mengesahkan APBD 2014, yakni Pekanbaru, Dumai, Rohul,  Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Indragiri Hilir. Maka bonus ratusan milyar yang sudah berada  di depan mata pun melayang.

Se
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Politisasi APBD

Oleh : drh.chaidir, MM

KETOK palu APBD 2014 membuat galau. Betapa tidak. Memasuki pekan kedua Februari 2014, enam daerah di Riau belum juga mengesahkan APBD 2014, yakni Pekanbaru, Dumai, Rohul, Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Indragiri Hilir. Maka bonus ratusan milyar yang sudah berada di depan mata pun melayang.

Sesungguhnya pentahapan penyusunan APBD sudah diatur secara jelas dan tegas dan wajib dipatuhi tanpa dalih apapun. Prinsip tepat waktu merupakan pentahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Ketok palu pengesahan APBD seharusnya telah dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember. Dengan pengaturan siklus penyusunan APBD yang sudah pasti tersebut, maka pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.

Sesungguhnya, bila DPRD tidak ketuk palu pengesahan sesuai jadwal yang telah digariskan dengan bebagai alasan, kepala daerah bisa menerbitkan Peraturan Kepala Daerah untuk melaksanakan APBD dengan catatan, pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan tersebut, diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Pemda Kabupaten Rokan Hulu pernah menggunakan klausul ini.

Secara sederhana, APBD adalah program kerja pemerintahan daerah setiap tahun berupa anggaran dalam rangka melaksanakan tugas pokok pemerintahan. Setiap rencana kegiatan disediakan plafon anggaran. Plafon anggaran bermakna jumlah maksimum yang boleh digunakan, tidak boleh melampaui, tetapi juga tidak berarti harus dihabiskan. Karena jumlah anggaran terbatas, maka yang diutamakan adalah hal-hal pokok yang menjadi kebutuhan umum, bukan keinginan.

Memang tidak dapat dihindari ada kepentingan politik dalam pengesahan APBD. Namun jika pengesahan APBD tersebut dipolitisasi alias digunakan sebagai alat politik tarik ulur secara berlebihan, untuk kepentingan sempit pribadi, kelompok atau partai, apalagi memberi kesan tersanderanya pengesahan APBD, maka semua pihak akan dirugikan. Tertunda-tundanya pembahasan APBD oleh DPRD adalah bentuk tirani legislative dan itu tidak dapat dibenarkan.

Akar masalahnya, sesungguhnya adalah karena minimnya tanggung jawab moral para elit politik kita di daerah. Elit politik tak memahami landasan fidusial yang harusnya dijunjung tinggi. Padahal APBD tidak hanya harus disusun sesuai prinsip-prinsip dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, tapi juga harus disusun dengan kesadaran yang tinggi untuk jujur dan terpercaya. Begitulah lebih dan kurangnya, Pak Bro.


kolom - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 441 kali
sejak tanggal 10-02-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat