drh. Chaidir, MM | Menangguk APBD | PENYUSUNAN APBD, kendati sudah menjadi siklus tetap pemerintahan daerah setiap tahun, belum ada tanda-tanda perbaikan. Dari tahun ke tahun masih tetap saja keruh. Prinsip tepat waktu misalnya, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sering diabaikan
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Menangguk APBD

Oleh : drh.chaidir, MM

PENYUSUNAN APBD, kendati sudah menjadi siklus tetap pemerintahan daerah setiap tahun, belum ada tanda-tanda perbaikan. Dari tahun ke tahun masih tetap saja keruh. Prinsip tepat waktu misalnya, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sering diabaikan. Pengesahan semakin molor, bahkan banyak daerah yang melanggar batas waktu 31 Desember sebagaimana ditentukan.

Muatannya juga selalu kontroversi, mengundang kecurigaan, bahkan tak jarang menimbulkan fitnah. Fakta menunjukkan, alokasi belanja pemerintah dalam APBD ternyata lebih banyak untuk mengakomodasi keinginan para pemegang kekuasaan dan para politisi daripada kebutuhan rakyat. Daftar keinginan lebih menarik perhatian ketimbang daftar kebutuhan. Tidak hanya itu, porsi belanja untuk kepentingan rakyat sering pula rawan manipulasi dan disalahgunakan (mark-up, tidak tepat sasaran, dan rekayasa).

APBD juga dinilai tidak efektif sebagai instrumen pemecahan masalah mendasar seperti kemiskinan, infrastruktur, peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Belanja perjalanan dinas misalnya, dinilai tetap boros. Anggaran dana bansos dan dana hibah tetap saja membengkak dari waktu ke waktu, tak terkendali.

Padahal APBD secara umum dipahami sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah untuk membiayai rencana pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Untuk menjamin agar tepat tujuan dan sasaran, maka APBD dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai representasi aspirasi rakyat, dan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Tujuan dan fungsi APBD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara, sebenarnya sudah cukup gamblang, yakni sebagai pedoman bagi perencanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sekaligus sebagai alat untuk melakukan pengawasan. APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Intinya, APBD harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik secara bertahap dan terencana.

Maka, bilamana APBD dipolitisasi secara berlebihan, dan digunakan sebagai alat bargaining, tarik ulur kepentingan pribadi, kelompok, partai dan sebagainya, tentu saja amat sangat disayangkan, karena akan merugikan kepentingan masyarakat luas. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara tegas menilai, tertundanya pengesahan APBD di beberapa daerah merupakan sesuatu yang berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dibanding korupsi (Ka BPKP RI Bidang Investigasi, Eddy Mulyadi Soepardi, Riau Pos 22/1).

Sesungguhnya, aturan main tentang APBD: penyusunan, pentahapan, jadwal pembahasan, dan materi muatannya, sudah diatur secara tegas dalam peraturan peundangan-undangan. Namun karena tidak dilandasi semangat fidusial yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan di daerah (pemerintah daerah dan DPRD), dan minus pula keteladanan dari pemerintah pusat, maka banyak yang menangguk di air keruh. Galaw.com..he..he..


kolom - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 398 kali
sejak tanggal 27-01-2014

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat