drh. Chaidir, MM | Racun Pemilukada | MAHKAMAH Konstitusi Indonesia kembali jadi berita. Setelah heboh kasus Akil Mochtar, kali ini sidang pleno lembaga itu pula yang berlangsung ricuh, rusuh, porak poranda, membuat kita geleng-geleng kepala.  Saat Hakim Konstitusi membaca putusan, tiba-tiba sekelompok orang yang tidak puas mengamuk, me
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Racun Pemilukada

Oleh : drh.chaidir, MM

MAHKAMAH Konstitusi Indonesia kembali jadi berita. Setelah heboh kasus Akil Mochtar, kali ini sidang pleno lembaga itu pula yang berlangsung ricuh, rusuh, porak poranda, membuat kita geleng-geleng kepala. Saat Hakim Konstitusi membaca putusan, tiba-tiba sekelompok orang yang tidak puas mengamuk, melempar berbagai macam benda, bahkan kursi, dan merusak fasilitas persidangan. Para Hakim Konstitusi itu pun terpaksa lari menyelamatkan diri.

Runtuh sudah citra sidang pleno MK yang selama ini dikondisikan sakral. Tata tertib sidang MK biasanya memang ketat. Tidak semua delegasi para pihak boleh masuk. Pakaian harus sopan. Dering HP tidak boleh dibunyikan, bahkan menerima telepon secara berbisik-bisik pun akan ditegur oleh petugas. Duduk juga harus sopan, dilarang menyilang kaki di atas kaki lain. Kalau ada yang duduk menyilang kaki, petugas akan menghampiri untuk meminta kita memperbaiki cara duduk. Huh ketat sekali...

Tapi pada hari kamis siang tanggal 14 November 2013 beberapa hari lalu, segala tatakrama dan tata tertib persidangan itu dibuat berantakan. Sekelompok orang yang kecewa berat dan tak bisa mengendalikan diri, telah merusak sidang MK. Masyarakat yang melek hukum ramai-ramai memberi komentar. Kita boleh kecewa berat terhadap kinerja MK, apalagi kelakuan Akil Mochtar yang mencoreng arang di kening sendiri, tetapi pada umumnya tidak bisa menerima aksi anarkis yang menimbulkan kekacauan dalam sidang tersebut dan menganggap tindakan itu amat sangat berlebihan dan amat tidak patut. Para perusuh tersebut harus dikenakan pasal penghinaan terhadap Pengadilan dan dikategorikan contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan).

Kejadian demi kejadian di MK telah menimbulkan ruda paksa. Dan membuat masyarakat yang peduli sangat prihatin. Sebab sesuai dengan filosofi keberadaannya, MK itu sebuah lembaga terhormat yang berfungsi mengawal konstitusi. MK berwenang menguji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Ternyata banyak klausul dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945 atau merugikan rakyat. MK juga berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Ingat kasus "Cicak vs Buaya"? sengketa kewenangan ini diputuskan oleh MK. MK juga memiliki kewenangan memutus pembubaran partai politik. Dan MK berwenang pula memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan terbitnya UU Nomor 12 tahun 2008, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Inilah asal muasal "tsunami" yang meggulung MK, yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan publik terhadap MK. Pemilukada telah menjadi racun bagi MK.

Akibat racun tersebut, MK tak lagi fokus pada fungsi mulianya mengawal konstitusi dan simbol penegakan supremasi hukum di Negara hukum kita. Pemilukada terlalu sarat dengan persoalan-persoalan pragmatis transaksional. Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemilukada langsung masih jauh panggang dari api. Demokrasi kita masih demokrasi seremonial prosedural minim nilai-nilai. Setiap kali selalu ada seremoni-seremoni yang dikemas dalam berbagai acara yang diberi sentuhan adat istiadat setempat. Setiap kali ada seremoni siap kalah siap memang. Deklarasi kampanye santun, dan sebagainya. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemilukada kita sarat dengan pelanggaran-pelanggaran berupa politik uang, mobilisasi PNS, penggelembungan suara, DPT ganda, rekayasa pengiriman undangan pencoblosan, dan sebagainya. Sengketa-sengketa "politik rendahan" tersebut pada akhirnya bermuara ke MK dan menjadi racun bagi MK.

Terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, adalah sebuah solusi. Solusi lain, cabut kewenangan memutus sengketa pemilukada dari tangan MK dan mengembalikannya ke MA untuk sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD dan Presiden; ke Pengadilan Tinggi untuk sengketa Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan ke Pengadilan Negeri untuk sengketa Pemilu Anggota untuk DPRD kabupaten/kota. Kewenangan memutus harus bersifat final dan mengikat. Habis perkara.

kolom - Harian Vokal
Tulisan ini sudah di baca 420 kali
sejak tanggal 19-11-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat