drh. Chaidir, MM | Kegentingan yang Memaksa | PRESIDEN SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dal
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Kegentingan yang Memaksa

Oleh : drh.chaidir, MM

PRESIDEN SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

Berpayung konstitusi, presiden memang berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Perppu dibuat oleh presiden saja tanpa ada keterlibatan DPR. Pasal 22 UUD 1945 berbunyi: (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, dan (3) jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Perppu tersebut langsung mengikat hingga disahkan atau dibatalkan oleh DPR dalam masa sidang berikutnya, pada awal 2014 yang akan datang.

Seperti biasa, pro-kontra langsung mencuat ke permukaan. Banyak pihak yang mendukung diterbitkannya Perppu tersebut, tetapi juga tidak sedikit yang bersikap resisten. Termasuk kelompok yang disebut terakhir tersebut adalah kalangan MK itu sendiri, dan tentu saja DPR. Kontroversi hati (maaf pinjam frasa Vicky) itu berputar-putar di sekitar batasan "hal ikhwal kegentingan yang memaksa." Pihak yang kontra beranggapan, Negara belum dalam keadaan genting.

Memang hingga saat ini belum ada ukuran yang jelas dan terukur tentang apa yang dimaksud dengan hal ikhwal "kegentingan yang memaksa" yang dapat menjadi alasan keluarnya Perppu. Pakar Hukum Tata Negara Prof. Ismail Sunny menyebut, keluarnya suatu Perppu dapat diartikan keadaan darurat, lebih dari itu tidak ada. Namun pemerintah bisa mengartikan hal tersebut secara luas, dan menurut Prof Ismal Sunny, dalam Hukum Tata Negara keadaan darurat jelas pengertiannya luas sekali.

Sebagai warga Negara, kita tentu perlu memahami alasan penerbitan Perppu No 1 Tahun 2013 tersebut. Entah sudah sampai pada "kegentingan yang memaksa" atau belum, pada kenyataannya prahara yang menimpa MK merupakan palu godam bagi bangsa Indonesia. MK adalah simbol supremasi hukum dalam sebuah Negara yang sudah mengklaim diri sebagai Negara hukum. MK punya kewenangan strategis menjaga konstitusi bernegara, mengawal demokrasi dan menegakkan pilar negara hukum. Kalau lembaga itu tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan dicibir oleh dunia, kita menghadapi masalah sangat serius dan sangat berbahaya. Oleh karena itu perppu harus dipandang sebagai ikhtiar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK. MK harus menjadi lembaga yang terpercaya dan diisi oleh hakim-hakim konstitusi yang terpercaya.

DPR kita akan kembai diuji, apakah ikhtiar untuk mengembalikan kewibawaan MK tersebut akan dilumpuhkan oleh politik kepentingan sempit. Kita tunggu dan kita lihat.

Pertama, menambah syarat utk menjadi Hakim Konstitusi: "tidak menjadi anggota parpol dalam jangka waktu paling singkat tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon Hakim Konstitusi."

Kedua, Perppu memperjelas mekanisme pengajuan dan proses seleksi hakim konstitusi disempurnakan. Proses tersebut haru memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini public sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang MK. Calon Hakim Konstitusi diajukan oleh MA, DPR dan/atau Presiden. Naun sebelum ditetapkan oleh Presiden calon Hakim Konstitusi tersebut terlebih dahulu harus melalui proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli yang dibentuk KY. Panel ahli beranggotakan 7 orang yang masing-masing diusulkan oleh MA, DPR, Presiden, dan 4 orang dipilih KY berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.

Ketiga, perbaikan sistem pengawasan Hakim Konstitusi dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) yang sifatnya permanen dengan tetap menghormati independensi Hakim Konstitusi. Oleh karena itu MKHK dibentuk bersama oleh KY dan MK dengan keanggotaan lima orang dari unsur mantan hakim konstitusi, praktisi hukum, dua orang akademisi, dan tokoh masyarakat.

kolom - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 431 kali
sejak tanggal 28-10-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat