drh. Chaidir, MM | Selamat Nyoblos | SALEH Djasit adalah Gubernur Riau terakhir yang dipilih dengan payung UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. DPRD Provinsi Riau mengajukan lima nama bakal calon gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Mendagri menyetujui tiga nama yakni Saleh Djasit, Ir Firdaus Malik dan Aza
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Selamat Nyoblos

Oleh : drh.chaidir, MM

SALEH Djasit adalah Gubernur Riau terakhir yang dipilih dengan payung UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. DPRD Provinsi Riau mengajukan lima nama bakal calon gubernur kepada Menteri Dalam Negeri. Mendagri menyetujui tiga nama yakni Saleh Djasit, Ir Firdaus Malik dan Azaly Djohan. Dalam pemilihan, Saleh Djasit memperoleh suara terbanyak. Saleh Djasit kemudian tanpa hambatan apapaun diangkat dan dilantik sebagai Gubernur Riau periode 1998-2003

Pilgubri 1998 agak unik, karena menggunakan payung hukum UU Nomor 5 Tahun 1974 tetapi pelaksanaan pemilihannya berada dalam semangat reformasi. UU Nomor 5 Tahun 1974 memberikan hak prerogative kepada Presiden RI untuk mengangkat gubernur, kendati sang gubernur yang diangkat misalnya, tidak memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara di DPRD Provinsi. Hal ini telah dibuktikan, ketika Ismail Suko (19 suara) mengalahkan unggulan Imam Munandar (17) dalam pilgubri 1985. Yang diangkat dan dilantik sebagai Gubernur Riau periode 1985-1990 adalah Imam Munandar. Pada tahun 1998, hak prerogative tersebut sebenarnya masih melekat pada Presiden BJ Habibie, tetapi dalam semangat reformasi Habibie tidak menggunakannya.

Pilgubri 2003 sudah menggunakan payung UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 ini, karena disusun pada awal era reformasi, mengandung substansi yang sangat liberal. Sistem pemilihan gubernur sudah berubah drastis mulai dari proses penjaringan, penetapan calon sampai pada pemilihan. DPRD berkuasa penuh. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang di pusat merupakan hal yang mutlak bila calon yang maju adalah PNS atau Anggota TNI/POLRI (menurut UU Nomor 5 Tahun 1974), tetapi dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, tidak lagi berlaku. Hak prerogative presiden juga ditiadakan. Dua hal tersebut dianggap telah mengebiri aspirasi politik rakyat di daerah.

Dalam format UU Nomor 22 Tahun 1999, pasca reformasi, juga tidak lagi dikenal adanya skenario calon unggulan dan calon pendamping. Semua calon yang sudah ditetapkan oleh KPU, sama haknya dan sama peluangnya untuk terpilih atau tidak terpilih. Keharusan Riau dipimpin oleh gubernur yang berasal dari TNI, dengan alasan Riau adalah provinsi yang rawan, karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, juga tak lagi menjadi persyaratan tidak tertulis.

Dalam pilgubri dengan format UU Nomor 22 Tahun 1999, Rusli Zainal berpasangan dengan Wan Abubakar, melalui pemilihan di DPRD Riau tahun 2003, mengalahkan pasangan Saleh Djasit-Chaidir, pasangan Saleh Djasit-Suryadi Khusaini dan pasangan T Likman Djafar-Fakhruddin Bakar. UU tidak melarang seorang calon gubernur maju dalam dua paket dengan calon wakil gubernur yang berbeda.

UU Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap oleh sementara pengamat merupakan gabungan semangat UU Nomor 5 Tahun 1974 (executive heavy) dan UU Nomor 22 Tahun 1999 (legislative heavy), ada hal yang sangat mendasar yang mengubah sejarah demokrasi di Negara kita, yakni pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan hak demokrasi kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemilukada langsung memungkinkan rakyat memilih calon pemimpinnya yang dianggap memahami dengan sungguh-sungguh kondisi masyarakat setempat. Rakyat dimungkinkan memilih figur yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Rakyat juga tidak lagi terlalu terikat dengan partai politik. Ketokohan dan kepribadian seorang figur menjadi nilai penting bagi rakyat yang memilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Namun karena ulah kita sendiri yang kebablasan menerjemahkan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang, seperti misalnya banyaknya kecurangan, manipulasi, praktik politik uang, biaya penyelenggaraan yang sangat tinggi, pemilukada langsung dianggap kurang efektif dalam menghasilkan seorang pemimpin yang amanah dan jujur. Sekarang sedang dibahas RUU yang salah satu klausulnya adalah mengembalikan pemilihan gubernur ke DPRD provinsi.

Bila RUU tersebut disetujui DPR, maka pilgub 2013 ini adalah kesempatan yang terakhir rakyat memilih secara langsung Gubernur Riau. Maka, coblos saja, jangan GOLPUT.

kolom - Harian Vokal
Tulisan ini sudah di baca 470 kali
sejak tanggal 03-09-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat