drh. Chaidir, MM | Catatan 2 September  | BARANGKALI tidak banyak generasi muda di Riau yang tahu, bahwa tanggal dua September memiliki catatan khusus, tidak hanya bagi daerah ini tetapi juga bagi perjalanan kehidupan berdemokrasi di Tanah Air.

Hari ini 28 tahun silam, sebuah peristiwa yang bikin geger perpolitikan nasional terjadi di Ge
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Catatan 2 September

Oleh : drh.chaidir, MM

BARANGKALI tidak banyak generasi muda di Riau yang tahu, bahwa tanggal dua September memiliki catatan khusus, tidak hanya bagi daerah ini tetapi juga bagi perjalanan kehidupan berdemokrasi di Tanah Air.

Hari ini 28 tahun silam, sebuah peristiwa yang bikin geger perpolitikan nasional terjadi di Gedung Lancang Kuning DPRD Riau (gedung lama, sekarang telah berubah menjadi Gedung Perpustakaan Soeman Hs; bernama Gedung Lancang Kuning karena arsitekturnya seperti replika legenda kapal Lancang Kuning). Hari itu DPRD Riau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda tunggal Pemilihan Gubernur Riau periode 1985-1990.

Hasil pemilihan, menggemparkan. Ismail Suko mengalahkan Mayjend (pur) Imam Munandar. Padahal Ismail Suko sebagai Sekretaris Dewan, dan Abdurrahman Hamid Pembantu Gubernur Riau Wilayah II, dalam skenario pemilihan hanya diposisikan sebagai pendamping. Unggulannya adalah Imam Munandar, incumbent, yang didukung oleh pemerintah pusat. Siapapun tahu, ketika itu, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan konsep stabilitas politik dan stabilitas keamanannya, memiliki kekuasaan yang sangat besar. Hasil Pemungutan suara, Ismail Suko 19, Imam Munandar 17, dan Abdurrahman Hamid 1 suara. Tiga orang Anggota DPRD Riau berhalangan hadir.

Pemerintah pusat murka. Riau dituduh membangkang. Anggota DPRD Riau yang tidak patuh terhadap arahan skenario dituduh sebagai pengkhianat. Di daerah sendiri, masyarakat terbelah dua, sebab masyarakat yang tidak puas terhadap kepemimpinan Imam Munandar, menganggap Anggota DPRD Riau yang putus syaraf takutnya itu, adalah pahlawan.

Pemilihan gubernur tersebut diselenggarakan di bawah payung UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala daerah Tingkat II, dan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya, dipilih oleh DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Dalam era ketika Gubernur Kepala Daerah Tingkat I disebut sebagai Penguasa Tunggal di daerah, DPRD boleh disebut tak memiliki power. Dalam paradigma seperti itu, calon gubernur yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara di DPRD tidak otomatis akan diangkat oleh Presiden sebagai Kepala Daerah (KDH).

UU No 5 Tahun 1974 memang menyatakan bahwa Presiden atau Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berwenang mengangkat salah satu calon KDH yang diajukan DPRD tanpa terikat pada perolehan suara. Itu hak prerogative Presiden. Maka yang terjadi, Ismail Suko tidak diangkat menjadi Gubernur Riau, sebaliknya yang diangkat adalah Imam Munandar.

Dalam perspektif hari ini, logika pemerintahan seperti itu memang terasa janggal. Tetapi catatan 2 September tetaplah memberi pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita berada dalam paradigm baru seperti sekarang pun, demokrasi tetap rawan terhadap praktik kesewenang-wenangan yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpuasan.

kolom - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 418 kali
sejak tanggal 02-09-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat