drh. Chaidir, MM | Sinetron BBM | PRO kontra kenaikan harga BBM ibarat sebuah sinetron. Ada dramatisasi. Semua berapi-api bicara demi rakyat. Kelompok yang menolak kenaikan harga BBM, menyatakan demi rakyat. Pemerintah menaikkan harga BBM juga demi rakyat. Drama berikutnya, PKS yang sebenarnya tergabung dalam koalisi partai politik
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Sinetron BBM

Oleh : drh.chaidir, MM

PRO kontra kenaikan harga BBM ibarat sebuah sinetron. Ada dramatisasi. Semua berapi-api bicara demi rakyat. Kelompok yang menolak kenaikan harga BBM, menyatakan demi rakyat. Pemerintah menaikkan harga BBM juga demi rakyat. Drama berikutnya, PKS yang sebenarnya tergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah bersama Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, dan PKB, justru menyeberang ke kubu oposisi yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Sinetronnya semakin terasa ketika Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyebutkan melalui berbagai media bahwa PKS bukan bawahan Ketua Koalisi, PKS berkoalisi dengan Pemerintah, maka dengan demikian PKS tidak terikat dengan keputusan Koalisi. Kalau menteri-menteri yang berasal dari PKS (Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono) mendukung pemerintah memang seharusnya demikian, tetapi partai tetap menolak kenaikan harga BBM. Memang seperti sinetron, ada hal-hal baru yang membingungkan penonton, di luar dugaan, di luar pakem. Dalam pemahaman umum system politik, adalah sesuatu yang wajar bila PDIP, Partai Gerinda dan Partai Hanura berseberangan dengan pemerintah, karena mereka bukan tergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Ketiga partai ini pun tidak menikmati pembagian kue kekuasaan jabatan menteri, sebagaimana layaknya partai yang tergabung dalam koalisi.

Logika apa gerangan yang dipakai? Ternyata dasar pertimbangannya adalah hasil sejumlah survey sebagaimana dimuat berbagai media, yang menyebut, mayoritas rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM. Sebut saja, survey LSN awal Juni lalu yang menyimpulkan 86,1 persen responden menolak kenaikan harga BBM. Lalu, survey pembaca media online Tempo, bahkan menyimpulkan 90,8 persen responden menolak kenaikan harga BBM. Survey yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, diketahui 90 persen masyarakat Indonesia menolak kenaikan harga BBM.

Di sinilah sesuatu yang mencengangkan terjadi. Bila misalnya pertanyaan dalam kwistioner yang diajukan kepada responden, apakah setuju atau tidak kenaikan harga BBM, pasti jawabannya: tidak setuju. Apa alasan Saudara tidak setuju kenaikan harga BBM? Karena harga kebutuhan pokok pasti naik harganya. Saya tidak pernah membaca kwistioner tim survey tersebut, tapi bila pertanyaan pokoknya demikian, rasanya kalangan cerdas cendikia kita belum melakukan edukasi terhadap publik. Kalau para politikus kita menjadikan hasil survey semata sebagai dasar pengambilan sikap, ini berbahaya.

Saya tidak dalam posisi bersekutu dengan salah satu kubu, sebab masing-masing kubu punya pertimbangan yang tidak seratus persen benar atau tidak salah semua. Di samping hasil survey tersebut, kubu yang menolak kenaikan harga BBM, memberikan argumentasi yang sangat populis, kenaikan harga BBM akan menaikkan harga kebutuhan pokok karena naiknya biaya transportasi. Kubu yang setuju kenaikan harga BBM, menyebut, subsidi sebesar Rp 200 triliun lebih yang tercantum dalam APBN setiap tahun agar harga BBM premium tetap Rp 4.500 per liter, sebagian besar justru dinikmati orang kaya, bukan keluarga miskin. Jadi, kalau menolak mengurangi subsidi berarti setuju pemberian subsidi kepada orang kaya. Jadi mana yang benar?

Harusnya seluruh stakeholder fokus terhadap perlindungan masyarakat miskin. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukanlah solusi organik. Namun opsi itu adalah sebuah alternatif, harus disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Masalah terbesar yang kita hadapi dalam kontroversi kenaikan harga BBM ini adalah masalah trust (kepercayaan). Isu BBM sering dimainkan oleh partai politik sebagai agenda-agenda tersebunyi. Partai politik sarat dengan kepentingan. Sementara fungsi pengaturan yang melekat pada pemerintah juga sering dicurigai. Dalam kondisi seperti ini, seribu pakar pun menjelaskannya dengan jernih dan ilmiah, tetap dicurigai sebagai pesan sang sutradara. Persis seperti sinetron.

kolom - Harian Vokal
Tulisan ini sudah di baca 440 kali
sejak tanggal 25-06-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat