drh. Chaidir, MM | Demi Rakyat | MAJU kena mundur kena. Kenaikan harga BBM bak makan buah simalakama. Dinaikkan mati ibu, tak dinaikkan mati bapak. Dari dulu, kenaikan harga BBM sering bermuatan agenda tersembunyi partai politik, baik bagi partai pemerintah maupun bagi partai yang beroposisi terhadap pemerintah, sama saja: politik
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Demi Rakyat

Oleh : drh.chaidir, MM

MAJU kena mundur kena. Kenaikan harga BBM bak makan buah simalakama. Dinaikkan mati ibu, tak dinaikkan mati bapak. Dari dulu, kenaikan harga BBM sering bermuatan agenda tersembunyi partai politik, baik bagi partai pemerintah maupun bagi partai yang beroposisi terhadap pemerintah, sama saja: politik cari muka.

Almarhum Hugo Chávez , Presiden Venezuela, misalnya, untuk kepentingan politiknya, menekan harga minyak menjadi hanya AS $0,05/liter atau setara kira-kira Rp.585,-/liter. Harga ini termurah di dunia. Bisakah harga BBM di Indonesia semurah itu? Bisa saja, tetapi seluruh APBN yang berjumlah Rp 1.600 triliun lebih, habis untuk subsidi BBM, sepeser pun tak lagi tersisa untuk anggaran yang lain, termasuk belanja pegawai, gaji guru dan sebagainya.

Ilustrasi Harian Kompas (20/6/2013 halaman 1) terhadap kenaikan harga BBM ini menarik. Kompas mengutip orasi seorang mahasiswa, Ahmad Rachman, bahwa biaya produksi BBM premium sekitar Rp 10.000 per liter. Dijual saat ini Rp 4.500 per liter. Itu artinya, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp 5.000 per liter. Jika Bapak dan Ibu punya motor dan diisi 3 liter premium, artinya Bapak dan Ibu mendapatkan subsidi dari negara Rp 15.000. Namun bagi pemilik mobil, tangki 35 liter, berarti mereka mendapatkan subsidi dari negara minimal Rp 150.000 sekali mengisi bensin. Bayangkan bila sebulan empat kali mengisi bensin, berarti pemilik mobil mendapatkan subsidi Rp 600.000, setahun mereka dapat subsidi dari Negara paling sedikit Rp 7,2 juta. Tetapi Bapak dan Ibu yang memakai sepeda motor hanya mendapat subsidi Rp 60.000 sebulan atau Rp 720.000 setahun. Inilah ketidakadilan di negeri kita.

Singkat cerita, harga BBM murah karena subsidi (lebih dari Rp 200 triliun setiap tahun dan selalu meningkat). Sayangnya, subsidi tersebut sebagian besar justru dinikmati oleh kelompok orang-orang kaya yang memiliki mobil dua atau tiga. Masyarakat yang tinggal di pedesaan atau kalangan masyarakat miskin, kebutuhannya terhadap BBM sangat rendah dibanding kelompok yang disebut pertama. Berarti, subsidi BBM dalam APBN tersebut tidak tepat sasaran. Masalah serius kemudian muncul, kalau subsidi BBM dikurangi, otomatis harga BBM akan naik, dan harga kebutuhan pokok sehari-hari pun langsung naik, karena biaya transportasi menjadi lebih mahal. Bahkan sering terjadi, kenaikan harga BBM baru isu, harga kebutuhan pokok sudah langsung melonjak. Jadi, orang miskin tersandera oleh orang kaya.

Uniknya, semua bicara demi rakyat. Kelompok yang menolak kenaikan harga BBM, menyatakan demi rakyat. Pemerintah menaikkan harga BBM juga demi rakyat. Pemerintah beralasan, lebih baik subsidi itu diberikan langsung kepada masyarakat miskin. Maka, ada program pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp150.000 sebulan selama lima bulan bagi keluarga miskin. Memang jumlahnya belum seberapa dibanding subsidi untuk orang kaya, tetapi jadilah untuk sekedar tanggap darurat. Catatan kita, BLSM itu hendaknya tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Data keluarga miskin tercatat dengan valid. Sehingga, tak lagi terjadi yang berhak tak menerima atau yang menerima tak berhak. Masyarakat perlu edukasi agar jargon demi rakyat tak dicibir. Ciyus..!!


kolom - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 408 kali
sejak tanggal 24-06-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat