drh. Chaidir, MM | Jalan Rusak | SIBUK berkicau tentang ISG, infrastruktur jalan yang menjadi  urat nadi perekonomian kita, rupanya rusak parah. Persis seperti burung murai, paling pintar berkicau tetapi lupa bikin sarang, sehingga sarangnya tak pernah bagus seperti sarang burung tempua.

Di Riau ada ruas jalan provinsi sepanjang
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Jalan Rusak

Oleh : drh.chaidir, MM

SIBUK berkicau tentang ISG, infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian kita, rupanya rusak parah. Persis seperti burung murai, paling pintar berkicau tetapi lupa bikin sarang, sehingga sarangnya tak pernah bagus seperti sarang burung tempua.

Di Riau ada ruas jalan provinsi sepanjang 3.030 km, 2.030 km diantaranya sudah diaspal. Seribu kilometer lagi belum diaspal. Yang menyedihkan saat ini 50 persen dari total panjang jalan yang sudah diaspal tersebut, dalam kondisi rusak parah. Kita patut mempertanyakan kinerja instansi terkait atas kerusakan jalan ini, kata Supriyati, Anggota Komisi C DPRD Riau (Harian Vokal, 6/5/2013, headline halamana 1)

Berita lain, 860 Km Jalan Kota Rusak. Kadis PU Pekanbaru, Azmi, menyebut, Sampai tahun 2013 ini, jalan kota yang rusak sepanjang 860 Km dari total panjang jalan kota 2.690 Km. Jalan dalam kondisi baik 1.299 Km dan dalam keadaan sedang sepanjang 530 Km (Tribun Pekanbaru 3/5/2013 hal 13). Kerusakan juga terjadi di Jalan Lintas Timur Siak Hulu (Riau Pos 30/4/2013 hal 21). Berbagai koran memuat, kerusakan jalan terjadi dimana-mana, baik jalan Negara, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten.

Tulisan H Yusko, Oh Dumai, Jalan Panjang Yang Melelahkan (Harian Vokal 29/4/2013), merupakan ekspresi mewakili keluhan masyarakat yang sudah letih akibat kondisi jalan Pekanbaru-Dumai yang tak kunjung baik. Dumai adalah mutiara di pantai timur Sumatera yang terabaikan. Tulis Yusko. Tapi begitulah kenyataannya, walaupun akhir-akhir ini sudah terlihat upaya perbaikan dengan adanya pengerjaan proyek aspal beton di sejumlah ruas, akan tetapi tetap saja terjadi kemacetan. Padahal, banyak saksi sejarah di daerah ini, atau pengguna jasa yang lalu-lalang Pekanbaru-Dumai, beberapa tahun yang lalu ruas jalan ini masih dalam kondisi lumayan. Tahun 1996, penulis masih nyaman sendirian mengendarai sedan pada ruas ini.

Kerusakaan jalan yang terjadi di Provinsi Riau dikhawatirkan bisa menghambat investasi. Ini terjadi akibat tidak ada punishment (teguran), sehingga pejabat di provinsi dan di kabupaten/kota mengabaikannya. Demikian dikatankan Direktur Eksekutif KADIN Riau, Muhammad Herwan, kepada Harian Vokal, Jumat (3/5/2013). KADIN sangat menyayangkan sikap pemerintah di Riau yang terkesan membiarkan jalan-jalan di daerah rusak. Pembiaran ini tentu bisa menghambat investasi dan mencerminkan bahwa pemerintah belum berpihak pada dunia usaha dan masyarakat.

Kita selalu menyebut truk dengan tonase berat yang mengangkut kayu log, sawit, batubara, dan sebagainya adalah kambing hitam penyebab kerusakan jalan. Tetapi kerusakan telah terjadi bertahun-tahun. Sementara kita menyadari, industri kehutanan, industri sawit, dan pertambangan itu adalah lokomotif perekonomian daerah. Artinya, harus ada ikhtiar untuk menyiasati keadaan, industri harus berjalan dengan baik, infrastruktur untuk masyarakat tidak rusak.

Penyediaan infrastruktur jalan memang jadi kewajiban pemerintah, namun untuk mengejar kebutuhan, pemerintah saja tidak sanggup menyediakan seluruh infrastruktur untuk kepentingan masyarakat luas. Kerjasama dengan swasta adalah sebuah pilihan yang tak terhindarkan. Tapi kerjasama dengan swasta harus layak secara finansial. Paradigma masa lalu, bila kurang anggaran pinjam dari lembaga keuangan internasional (pinjaman Luar Negeri), sekarang sudah berubah. Hutang LN diharapkan segera menjadi nol. Maka infrastruktur ini harus dikerjakan secara win win antara pemerintah-swasta-masyarakat.Contoh Provinsi Kalteng, APBD Cuma Rp4T tapi mereka bisa mendapatkan dana pembangunan jaringan Kereta Api senilai Rp20T untuk pengangkutan batubara.

Rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 126 Km, tak pernah kunjung ada progresnya. Dari tahun ke tahun tak ada kemajuan. Masalah pembebasan lahan tak pernah selesai. Padahal dalam rencana pembangunan jalan tol Lampung-Aceh, yang menelan biaya Rp 150T, Riau dianggap paling siap. Riau bahkan juga merencanakan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Pelalawan-Rengat (202 km), Pekanbaru-Siak-Buton (70 km), Pekanbaru-perbatasan Sumbar (150 km) dan Rengat-Kuala Enok (70 km).

Kita memang berada dalam poisisi dilematis dalam kerjasama Pemerintah-Swasta karena semuanya serba harus transparan, semua harus dilelang secara berkompetisi. Kita terlanjur memilih paradigma rezim transparan. Penunjukan langsung dianggap identik dengan korupsi dan pasti akan berurusan dengan KPK. Padahal bila penunjukan langsung itu dilaksanakan secara jujur (berdasarkan pakta integritas dan appraisal yang ketat), maka pembangunannya lebih efektif. Efisien, lebih cepat, dan lebih tepat, serta bisa dipilih kontraktor yang betul-betul punya kemampuan secara teknis dan keuangan. Di Australia misalnya, untuk pembangunan infrastruktur vital bagi kepentingan masyarakat boleh ditunjuk langsung. Dengan pendekatan ini, pihak swasta juga bisa memperoleh keuntungan yang terukur.

Problemnya di tempat kita, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela. Pekerjaan insfrastruktur yang ditenderkan secara terbuka saja, selalu masih ada celah untuk bermain, apatah lagi penunjukan langsung. Kacau.

kolom - Harian Vokal
Tulisan ini sudah di baca 462 kali
sejak tanggal 07-05-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat