drh. Chaidir, MM | Caleg Celek | BULAN ini seluruh wilayah Indonesia dari pusat sampai daerah dilanda musim Caleg. Ada 12 partai politik yang bersifat nasional dan tiga partai politik lokal khusus di Aceh berebut menyusun daftar calon anggota legislatif yang populer dengan sebutan caleg. Untuk Anggota DPR saja, masing-masing 12 par
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Caleg Celek

Oleh : drh.chaidir, MM

BULAN ini seluruh wilayah Indonesia dari pusat sampai daerah dilanda musim Caleg. Ada 12 partai politik yang bersifat nasional dan tiga partai politik lokal khusus di Aceh berebut menyusun daftar calon anggota legislatif yang populer dengan sebutan caleg. Untuk Anggota DPR saja, masing-masing 12 partai politik nasional mengajukan 560 orang calon anggota legislatif, berarti ada 6.720 caleg untuk seluruh Indonesia. Mereka akan memperebutkan 560 kursi parlemen (DPR) yang terbagi dalam 77 Daerah Pemilihan (dapil).

Di samping jumlah tersebut, masih ada 2.112 kursi DPRD Provinsi (259 dapil) dan 16.895 kursi DPRD Kabupaten/Kota (2.102 dapil) yang akan diperebutkan partai politik peserta pemilu. Maka, menjelang pemilu 9 April 2014 yang akan datang, panggung politik kita akan hingar bingar, apalagi beberapa daerah pada tahun 2013 ini akan menyelenggarakan pula pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota). Maka dipastikan tiada hari tanpa agenda politik. Sebagian gubernur, bupati atau walikota bahkan tergila-gila menempatkan caleg unggulannya di setiap dapil. Segala macam cara dihalalkan. Fitnah, intimidasi, cara-cara premanisme seakan menjadi sesuatu yang halal.

Setiap kali musim caleg lima tahunan, sebuah pertanyaan klasik selalu muncul, apakah anggota legislatif itu wakil rakyat atau wakil partai? Pertanyaan ini sulit-sulit gampang untuk dijawab. Disebut sebagai wakil rakyat, pada kenyataannya anggota legislatif tersebut diproses oleh masing-masing partai politik dan terikat kuat dengan kebijakan politik masing-masing partai. Disebut wakil partai, tidak juga tepat seratus persen, sebab setelah terpilih, anggota legislatif tersebut menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekali mereka dipilih dan dipercaya menjadi wakil rakyat duduk di lembaga perwakilan maka keputusan yang mereka ambil sah (legitimate), mengikat dan harus ditaati oleh setiap warga Negara.

Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Perwakilan adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara orang-orang yang mewakili dan diwakili. Orang yang mewakili memiliki sederet kewenangan sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Dalam teori klasik perwakilan politik Hanna P. Pitkin (1957), disebut dua teori: Teori Mandat dan Teori Kebebasan. Dalam Teori Mandate (yang dikenalkan oleh Rousseau), sang wakil harus merealisasikan kekuasaan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya dalam proses kehidupan politik. Menurut teori ini tindakan wakil di lembaga perwakilan harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak yang diwakilinya. Bila terjadi perbedaan pandangan, sikap dan tindakan antara wakil dengan pihak yang diwakili, dapat berakibat turunnya reputasi para wakil.

Dalam Teori Kebebasan, sang wakil dapat bertindak bebas tanpa tergantung instruksi yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Dalam teori ini sang wakil harus merupakan orang yang terpercaya, terpilih, serta memiliki kesadaran demi kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Para wakil rakyat kita sering berada dalam situasi dilematis, mulai dari prosesnya (antara kualitas dan kepentingan, yang menimbulkan cacat bawaan), sampai pada ukuran kinerjanya (kepentingan partai atau rakyat). Akibatnya, caleg yang semula baik-baik saja, setelah duduk sering jadi celek mata hatinya.


kolom - Riau Pos
Tulisan ini sudah di baca 445 kali
sejak tanggal 22-04-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat