drh. Chaidir, MM | Pesan dari Palopo | PEMILIHAN langsung kepala daerah, kembali bikin gundah. Kali ini kabar buruk itu datang dari Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu siang (31/3) beberapa hari lalu. Pemungutan suara putaran kedua pada tanggal 27 Maret, yang seharusnya menjadi puncak pesta demokrasi di Kota Palopo, justru berakhir rusuh. K
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Pesan dari Palopo

Oleh : drh.chaidir, MM

PEMILIHAN langsung kepala daerah, kembali bikin gundah. Kali ini kabar buruk itu datang dari Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu siang (31/3) beberapa hari lalu. Pemungutan suara putaran kedua pada tanggal 27 Maret, yang seharusnya menjadi puncak pesta demokrasi di Kota Palopo, justru berakhir rusuh. Kantor Walikota Palopo dan beberapa gedung pemerintah lainnya dibakar oleh massa pendukung salah satu calon yang tidak puas.

Kerusuhan pemilihan Walikota Palopo, membawa pesan yang jelas, pemilukada langsung kita, setuju atau tidak setuju, ternyata masih banyak masalah. Demokrasi semarak, tetapi ada sesuatu yang hilang: semangat persaudaraan (fraternite) dan sportivitas. Kebanyakan ingin langsung bertarung di arena, di panggung berlogo demokrasi, tapi sedikit yang menyisihkan waktu dan memberi komitmen untuk memelihara sendi-sendi dasar demokrasi itu sendiri.

Sesungguhnya, sejak dilaksanakannya pemilukada langsung untuk memilih gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007, penyempurnaan penyelenggaraannya telah dilakukan secara terus menerus. Sebab, pemilukada langsung yang sudah kita bela-bela bersama, diharapkan menjadi solusi dari sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya melalui DPRD yang dianggap sarat dengan masalah.

Pemilukada langsung di daerah dimaksudkan untuk: Pertama, mendapatkan pemimpin di daerah yang mempunyai akuntabilitas publik di tingkat lokal. Kedua, agar calon-calon pemimpin di daerah tidak hanya dipilih oleh sebagian elit partai politik tetapi oleh rakyat di daerah secara langsung. Ketiga, pemilukada langsung dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan bottom up. Keempat, partisipasi politik lebih tinggi. Dengan pemilukada langsung rakyat dididik untuk berpolitik secara lebih bertanggung jawab. Stabilitas politik di daerah diharapkan tercapai dan politik uang bisa dihilangkan.

Pemilukada langsung merupakan penjelmaan penerapan azas demokrasi di negara kita. Pemilukada langsung merupakan implementasi demokrasi partisipatoris, karena itu maka nilai-nilai demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaannya. Nilai-nilai tersebut

diwujudkan melalui azas-azas pilkada langsung: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Tragedi Palopo kembali mencuatkan pertanyaan, benarkah dengan pemilukada langsung kita telah mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang kredibel, lebih merakyat, dan sesuai aspirasi rakyat? Benarkah pemilukada langsung lebih efektif untuk mencegah money politic? Benarkah rakyat lebih dewasa dalam menggunakan hak politiknya dalam kehidupan masyarakat kita yang berdemokrasi, sehingga pemerintahan kita dapat berjalan secara lebih bermartabat?

Sayangnya, masih jauh panggang dari api. Demokrasi adalah tanaman jangka panjang yang harus dipupuk dengan bersusah payah. Kita menghadapi dilema tentang bagaimana memadukan rasionalisme dan populisme, pemerintahan yang efektif dan pemerintahan yang representatif, serta teknokrasi dengan demokrasi. Sebenarnya kita sudah berada di jalan yang benar jalan demokrasi kendati perjalanan ini begitu panjang dan berisiko. Risiko mendasar adalah bagaimana menjaga eksistensi dan keutuhan bangsa sepanjang perjalanan transformasi ini. Risiko kedua adalah tingkat kemakmuran ekonomi masih rendah dan bisa mendorong kegagalan demokrasi. Dan risiko ketiga adalah kegagalan kelompok intelektual melakukan pencerahan. Kalau sampai hal ini terjadi, maka transformasi akan berhenti di tengah jalan atau berbelok arah.

Sebab, uji terakhir dari suatu sistem demokrasi itu adalah apakah demokrasi tersebut dapat memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

Demokrasi yang disfungsional, pasti tidak memberikan manfaat bagi rakyat dan sering diikuti dengan timbulnya delegitimasi atau hilangnya kepercayaan rakyat terhadap sistem itu. Galau.

kolom - Harian Vokal 2 April 2013
Tulisan ini sudah di baca 740 kali
sejak tanggal 02-04-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat