drh. Chaidir, MM | Isu Daur Ulang | KABARNYA, hari ini ada demonstarsi besar-besaran di Jakarta. Diberitakan beberapa media, penggerak aksi demo tersebut adalah Adnan 
Buyung dan Rizal Ramli yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Mereka mengajak masyarakat untuk menggelar aksi massa bersama MKRI. Agendanya:
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Isu Daur Ulang

Oleh : drh.chaidir, MM

KABARNYA, hari ini ada demonstarsi besar-besaran di Jakarta. Diberitakan beberapa media, penggerak aksi demo tersebut adalah Adnan
Buyung dan Rizal Ramli yang tergabung dalam Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI). Mereka mengajak masyarakat untuk menggelar aksi massa bersama MKRI. Agendanya: dukung percepatan pemilu. "Rakyat sudah minta perubahan. Percepatan pemilu untuk mengganti pemerintahan," kata Adnan Buyung Nasution. Dalam kesempatan yang sama, Rizal Ramli menyatakan ada desakan kuat dari masyarakat yang meminta SBY mundur dari jabatannya. "Sebaiknya SBY mundur saja daripada dimundurkan." Ujarnya (Harian Tempo, Sabtu, 23/3/2013 halů..).

Dari daerah kita akan melihat sejauh mana panggung itu dimainkan oleh para pendekar politik di Jakarta. Atau hanya auman macan kertas. Sesungguhnya tidak ada yang istimewa dari sebuah aksi unjuk rasa. Dalam era demokrasi dan keterbukaan yang secara konsisten didukung oleh pemerintah pasca reformasi (termasuk pemerintahan Presiden SBY), tidak ada yang boleh melarang aksi unjuk rasa. Berbagai kelompok boleh melakukan aksi unjuk rasa. Semua bebas menyampaikan pendapat. Termasuk bila pengunjuk rasa dalam orasinya misalnya menyebut, seorang Presiden harus mundur bila tidak mampu mewujudkan tuntutan pengunjuk rasa. Itu hak pengunjuk rasa untuk bersuara. Masyarakat kita sudah cerdas menilai, mana aspirasi murni rakyat, mana aspirasi yang menatasnamakan rakyat. Mana aksi yang murni untuk membela kepentingan rakyat, mana akasi yang dibungkus demi kepentingan rakyat. Bukankah beda, aspirasi rakyat dengan aspirasi yang mengatasnamakan rakyat?

Tapi bila orasi para pengunjuk rasa tersebut diikuti dengan aksi-aksi anarkis yang merugikan kepentingan umum, apalagi dengan maksud mengajak atau menghasut masyarakat untuk menggulingkan Presiden sah yang sedang berkuasa, tentu saja itu kebablasan. Wasit harus meniupkan peluit tanda off-side. Pertandingan sepakbola saja ada aturan mainnya, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa kita memiliki konstitusi. Demokrasi diukur dengan terselenggaranya pemilu. Pemilu diikuti oleh partai politik. Partai politik apapun yang dipilih oleh rakyat secara LUBER dan JURDIL harus dihormati. Merekalah yang secara formal berhak mengatasnamakan rakyat, selama lima tahun. Bila dalam perjalanan ada masalah, lembaga perwakilan rakyat tersebutlah yang bisa mengambil sikap secara legal. Kita harus belajar menghormati sistem yang sudah kita sepakati bersama. Apalagi Presiden kita dipilih langsung oleh rakyat Indonesia.

MKRI boleh saja mengusung lima tuntutan: Pertama, meminta pemerintah menasionalisasi tambang minyak dan gas. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok. Ketiga, menghentikan keran impor bahan kebutuhan pokok. Keempat, menuntaskan kasus korupsi, terutama yang dekat dengan lingkaran istana. Kelima, menghentikan konflik agama, suku dan ras. Tapi sesungguhnya kelima isu ini adalah isu populis lama yang didaur ulang. Namun bukan berarti boleh dianggap angin lalu. Permasalahan yang memunculkan lima tuntutan tersebut harus diidentifikasi secara lebih tajam dan dicari akar masalahnya.

Presiden SBY sesungguhnya tidak sendiri. Presiden dibantu oleh para Menteri dan para Kepala Daerah. Di parlemen, ada koalisi partai politik yang mendukung kebijakan pemerintah. Semua harus ikut bertanggungjawab bila rakyat merasa terabaikan.

kolom - Riau Pos 25 Maret 2013
Tulisan ini sudah di baca 788 kali
sejak tanggal 25-03-2013

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat