drh. Chaidir, MM | Tata Tertib dan Kode Etik DPRD | HARI-HARI menjelang akhir September 2009 ini, DPRD kita (provinsi dan kabupaten/kota) tentu sedang sibuk menyusun Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

Kedengarannya seperti kepentingan internal lembaga dan para Anggotanya, padahal tidak demikian. Peraturan ini sangat penting bagi lembaga per
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Tata Tertib dan Kode Etik DPRD

Oleh : drh.chaidir, MM

HARI-HARI menjelang akhir September 2009 ini, DPRD kita (provinsi dan kabupaten/kota) tentu sedang sibuk menyusun Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

Kedengarannya seperti kepentingan internal lembaga dan para Anggotanya, padahal tidak demikian. Peraturan ini sangat penting bagi lembaga perwakilan rakyat tersebut, tidak hanya sekedar sebagai aturan main dalam penetapan Alat Kelengkapan DPRD seperti Pimpinan Dewan definitif, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan, tetapi yang paling prinsip adalah, Tata Tertib dan Kode Etik bisa mencerminkan, apakah lembaga itu kelak, pro rakyat atau hanya sekedar atribut politik.

Sebab, Tata Tertib mengatur mekanisme dan prosedur penggunaan hak dan kewajiban lembaga perwakilan itu. Kalau Tata Tertibnya terlalu rigid, maka hal itu akan merantai lembaga itu sendiri; begitu salah begini salah. Maka, jadilah Anggota DPRD tak bisa berbuat apa-apa kecuali 5D (Datang, Duduk, Dengar, Diam dan Dinas studi banding). Sebaliknya, bila terlalu simpel dan longgar atau bias, Tata Tertib akan membuat fungsi-fungsi pemerintahan stagnan atau bahkan menjadi chaos sama sekali.
Agar pembahasan lebih fokus, ada pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD berupa Peraturan Pemerintah, sebagai acuan. Masalahnya, pedoman itu dalam beberapa hal ambigu; rigid untuk hal-hal yang tidak substansi, kabur pada hal-hal prinsip.

Seiring dengan pembahasan Tata Tertib, DPRD juga (mestinya) sedang menyusun Kode Etik DPRD yang tidak kalah pentingnya. Tata Tertib bisa hanya normatif bila penyusunannya hanya mutatis mutandis atau bahkan copy paste dari Peraturan Pemerintah. Tapi Kode Etik beda. Kode Etik adalah ruh DPRD, yang membuat Anggota DPRD memiliki harga diri. Sebab Kode Etik merupakan instrumen bagi Anggota Dewan untuk bekerja profesional dengan etika politik yang tinggi. Kode Etik merupakan sarana penting bagi Anggota Dewan untuk menjaga citranya, menjaga martabatnya sebagai Anggota dewan Yang Terhormat; Kode Etik memuat hal yang boleh dilakukan dan yang tak boleh dilakukan.

Publik berhak mengetahui substansi Tata Tertib dan Kode Etik ini, karena itu juga merupakan alat kontrol sosial bagi masyarakat atas sepak terjang lembaga dan perilaku Anggota Dewan. Oleh karena itu harus diumumkan terbuka agar mendapat masukan dari masyarakat. Tata Tertib dan Kode Etik yang ideal menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap DPRD sebagai simbol politik dan kedaulatan rakyat dalam semangat otonomi daerah. Dan ini akan memperkuat akuntabilitas DPRD.

kolom - Riau Pos 14 September 09
Tulisan ini sudah di baca 3380 kali
sejak tanggal 14-09-2009

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat