drh. Chaidir, MM | Harap-harap Cemas | APA beda Indonesia dan Thailand? Di Indonesia pemerintah tetap, peraturan berganti-ganti. Di Thailand pemerintah berganti-ganti, peraturan tetap.  Cemooh  itu, dulu,  populer di era Orde Baru. Pasca reformasi, pemerintah berganti-ganti, peraturannya juga tetap berganti-ganti. He..he..he...ternyata h
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Harap-harap Cemas

Oleh : drh.chaidir, MM

APA beda Indonesia dan Thailand? Di Indonesia pemerintah tetap, peraturan berganti-ganti. Di Thailand pemerintah berganti-ganti, peraturan tetap. Cemooh itu, dulu, populer di era Orde Baru. Pasca reformasi, pemerintah berganti-ganti, peraturannya juga tetap berganti-ganti. He..he..he...ternyata hanya jaketnya saja yang berganti-ganti, kelakuan orang yang di dalam jaket agaknya masih belum banyak berubah.

Tesis itu terlihat ketika BP Migas, institusi yang mewakili kepentingan pemerintah dalam pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dibubarkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, Selasa (13/11/2012). Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas dianggap bertentangan dengan UUD 1945, alias inskonstitusional. Tidak ada peluang banding. Keputusan itu final dan mengikat. Maka BP Migas yang berdiri sejak 2002 sebagai salah satu produk reformasi, harus masuk ke bilik sejarah.

Presiden SBY menjelaskan, sebagaimana dikutip www.jpnn.com, keberadaan BP Migas merujuk pada UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, di era Presiden Megawati. BP Migas sebenarnya terbentuk dengan tujuan menghindari benturan kepentingan. Awalnya kerjasama hulu migas ditangani oleh satu elemen di bawah Pertamina. Sedangkan Pertamina itu sendiri adalah pelaku dunia usaha di bidang Migas. Dikhawatirkan kalau pertamina yang mengatur dan menetapkan segalanya, bisa jadi ada konflik kepentingan. Selain itu, berdirinya BP Migas karena ingin memisahkan antara tugas wewenang dan fungsi pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Pemerintah juga ingin menghindari terlibat langsung dalam pembuatan kontrak kerjasama dengan dunia usaha. Sejauh penjelasan itu, sebenarnya, keberadaan BP Migas sudah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Presiden SBY pasti memahami secara substansial awal terbentuknya UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan kemudian terbentuknya BP Migas karena pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat SBY sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Bahkan SBY selaku Mentamben ikut membidani diserahkannya pengelolaan ladang minyak CPP Blok ke Riau.

Selama ini BP Migas merupakan tangan kanan pemerintah dalam usaha eksploitasi minyak dan gas, penyumbang seperempat penerimaan negara dalam APBN atau setara kira-kira Rp300 triliun. Sehingga, tak bisa dipungkiri, pembubaran BP Migas sedikit banyak akan menimbulkan kekhawatiran. Pasca pembubaran BP Migas diberitakan, ada beberapa kontraktor yang mengeluh tak bisa melakukan penjualan minyak yang diproduksi karena tidak ada izin lifting. Menurut mantan kepala BP Migas, sebagaimana diberitakan berbagai media, penurunan lifting pasti terjadi sangat signifikan.

Masa transisi pasti menimbulkan kerugian bagi pemasukan Negara. Di samping itu, pembubaran BP Migas dikhawatirkan akan membuat kalangan investor enggan menanamkan investasinya di sektor migas. Bila kondisi ini tak direspon dengan cerdas, apalagi bila terjadi penurunan tingkat kepercayaan dunia internasional secara luas, tentu bisa berakibat buruk pada kondisi ekonomi tanah air.

Untunglah, lifting atau penjualan minyak mentah kembali berjalan setelah Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam Perpres itu disebutkan pembentukan Satuan Kerja Sementara Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas. Ke depan perlu diawasi, apakah Satker Sementara Pelaksanaan Kegiatan Hulu Migas, tidak hanya sebagai penampakan dari BP Migas.

Bagi Riau sebagai daerah utama penghasil minyak mentah, pembubaran BP Migas menyiratkan sebuah harapan untuk ke depan akan mendapatkan angka lifting faktual, yang selama ini tidak pernah diperoleh secara pasti. ''Saatnya sekarang kita tuntut kembali lifting minyak tersebut. Jadi, putusan MK itu sangat menguntungkan bagi Riau,'' ucap Bismar Rambah, pengusaha, sebagaimana dimuat www.beritaazam.com 16 november 2012, beberapa hari lalu. Harap-harap cemas, entah iya entah tidak.

kolom - Harian Vokal 20 Nopember 2012
Tulisan ini sudah di baca 1109 kali
sejak tanggal 20-11-2012

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat