drh. Chaidir, MM | Macan Ompong | ANDAI DPR sungguh-sungguh melaksanakan keinginannya mempreteli kewenangan KPK, sehingga lembaga superbodi itu menjadi macan ompong dalam pemberantasan korupsi, maka DPR tak lagi layak disebut sebagai lembaga perwakilan rakyat. Entah apalah namanya. Sebab, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, maka memper
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Macan Ompong

Oleh : drh.chaidir, MM

ANDAI DPR sungguh-sungguh melaksanakan keinginannya mempreteli kewenangan KPK, sehingga lembaga superbodi itu menjadi macan ompong dalam pemberantasan korupsi, maka DPR tak lagi layak disebut sebagai lembaga perwakilan rakyat. Entah apalah namanya. Sebab, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, maka memperjuangkan aspirasi rakyat bagi DPR adalah harga mati, bukan justru melawan aspirasi rakyat yang mereka wakili demi kepentingan sempit. Aspirasi darimana gerangan usul perubahan UU tentang KPK itu?

Pemberantasan korupsi di negeri ini sudah menjadi amanat penderitaan rakyat. Seandainya diadakan referendum kepada seluruh rakyat Indonesia, jawab "ya" kalau mendukung KPK atau jawab "tidak" jika tidak mendukung KPK, maka pemenangnya tentulah "ya." Kecuali komunitas koruptor, rakyat ingin negeri ini bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. KKN ini telah menghancurkan perekonomian negeri kita. Oleh karena itulah salah satu agenda penting gerakan reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa pada 1998 lalu adalah pemberantasan KKN.

Sejak eksisnya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia memiliki sebuah lembaga superbodi yang ditakuti oleh para koruptor. Banyak koruptor yang sudah dijebloskan ke penjara, mulai dari mantan Menteri, mantan gubernur, bupati, walikota dan seterusnya. Memang masih belum semua koruptor terjaring, tetapi tanda-tanda ke arah penegakan hukum secara tegas dalam pemberantasan korupsi sudah semakin jelas. Setidak-tidaknya, dengan keberadaan KPK uang rakyat yang terselamatkan lebih banyak daripada tanpa KPK. Dan KPK (termasuk Mahkamah Konstitusi) adalah lembaga Negara yang masih dipercaya oleh rakyat.

Amanat penderitaan rakyat adalah pertimbangan aspiratif kenapa KPK sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi sebelumnya secara konvensional tidak berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena lembaga negara yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Kondisinya memang demikian, terima atau tidak terima, setuju atau tidak setuju. Oleh karena itulah pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara lebih profesional, intensif dan berkesinambungan melalui suatu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tugasnya hanya satu: pemberantasan korupsi. Tak ada tugas lain, sehingga bisa fokus.

Sejauh ini, KPK sejak berdirinya telah menjadi momok yang menakutkan dan dianggap predator bagi koruptor, sayangnya KPK itu sendiri akhir-akhir ini berhadapan pula dengan kekuatan lain sebagai predator yang siap memangsa KPK, predator pemangsa KPK itu bernama DPR. Dalam beberapa waktu terakhir ini DPR justru sering berupaya untuk memperlemah KPK. Bahkan dalam krisis KPK vs Pimpinan Badan Anggaran DPR tahun lalu, beberapa oknum Anggota Banggar DPR berteriak lantang akan membubarkan KPK.

Yang membuat kita galau, DPR memiliki hak eksklusif dalam fungsi legislasi. DPR tidak perlu meminta persetujuan KPK untuk mengubah fungsi KPK, walaupun draf revisi UU KPK yang saat ini dalam proses harmonisasi di Badan Legislatif itu mengandung muatan yang tidak sejalan dengan tekad dan semangat bangsa kita dalam pemberantasan korupsi.

Kita tinggal berharap kepada Anggota DPR yang masih mau menggunakan akal sehat mencermati kondisi masyarakat yang geram terhadap koruptor. Tapi kalau DPR tidak merasa berhutang pada rakyat, rakyat mau bilang apa?

kolom - Harian Vokal 2 Oktober 2012
Tulisan ini sudah di baca 1238 kali
sejak tanggal 02-10-2012

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat