drh. Chaidir, MM | Politik Sapi Perah | SISTEM pemilihan Gubernur kembali menjadi topik pembicaraan. Sistem pemilihan langsung yang dulu diperjuangkan dengan bersusah payah, dan sesungguhnya menjadi salah satu buah reformasi di bidang politik, kini diusulkan untuk dikembalikan ke sistem lama, dipilih oleh DPRD provinsi. 

Sistem pemilih
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Politik Sapi Perah

Oleh : drh.chaidir, MM

SISTEM pemilihan Gubernur kembali menjadi topik pembicaraan. Sistem pemilihan langsung yang dulu diperjuangkan dengan bersusah payah, dan sesungguhnya menjadi salah satu buah reformasi di bidang politik, kini diusulkan untuk dikembalikan ke sistem lama, dipilih oleh DPRD provinsi.

Sistem pemilihan gubernur secara langsung dianggap tidak efektif menghasilkan seorang kepala daerah yang diharapkan mampu menjadi pemimpin untuk menjawab berbagai persoalan di daerah terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang terjadi justru semakin suburnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu penyebab yang menjadi kambing hitam adalah menggilanya biaya politik dan suburnya praktik politik uang.

Maka jalan pintasnya, pemilihan gubernur diusulkan dikembalikan ke DPRD. Pertanyaannya, benarkah pemilihan gubernur melalui DPRD akan lebih baik untuk menghasilkan seorang pemimpin yang efektif? Benarkah pemilihan melalui DPRD akan bebas dari praktik politik uang? Jawabannya, entah buaya entah katak, entah iya entah tidak. Belum lagi usulan perubahan system itu disetujui, kabar tak sedap sudah mulai berhembus: ada calon kepala daerah yang sudah mengijon oknum anggota dewan.

Gubernur kembali dipilih oleh DPRD provinsi berarti kita kembali ke sistem lama. Paradigma lama legislative heavy (dominannya peran DPRD di daerah) akan kembali muncul. Undang-undang yang baru bisa saja nanti menyebut bahwa gubernur tidak bertanggung jawab kepada DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, tetapi dengan posisi gubernur dipilih oleh DPRD, posisi gubernur secara psikologis akan selalu berada di bawah bayang-bayang tekanan DPRD. Gubernur dipilih langsung oleh rakyat saja sering menjadi bulan-bulanan DPRD, apatah lagi dipilih oleh DPRD. Kemitraan sejajar eksekutif-legislatif di daerah tidak lagi tercipta. Lebih jauh, selama lima tahun dubernur akan menjadi sapi perahan DPRD terutama oleh koalisi partai-partai pendukung.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) gubernur dan pembahasan RAPBD, akan selalu menjadi sandera atau mainan yang membuat gubernur setiap tahun senantiasa terjepit. Dalam posisi demikian peran kepemimpinan seorang gubernur bersama birokrasi pemerintah provinsi tidak akan optimal mewujudkan pemerintahan yang efektif. Sumber daya pembangunan terutama anggaran dan personil tidak akan bisa optimal digerakkan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat karena setiap kali tidak steril dari kepentingan sempit politisi di DPRD.

Keinginan pusat agar gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat lebih berkuku mengendalikan para bupati dan walikota tidak akan efektif, apalagi bila bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan pusat bisa gigit jari menghadapi DPRD yang memiliki strong power karena DPRD adalah wakil rakyat di daerah dan menentukan pula pemilihan gubernur. Dalam kondisi paradigma partai politik yang belum mampu melaksanakan fungsinya sebagai aset bangsa karena tersandera oleh kader partai dan politisi aji mumpung yang ogah menjaga keseimbangan berpikir, maka peraturan akan tinggal peraturan.

Ide pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi hanya akan berjalan sesuai harapan bila DPRD bersikap profesional. DPRD sebagai suprastruktur politik di daerah baru akan profesonal bilamana partai politik sungguh-sungguh telah memainkan fungsinya secara baik. Sayangnya, di tengah politisasi yang berlebihan seperti dewasa ini, ketika kekuasaan menjadi target politik yang menghalalkan segala macam cara, ditengah suburnya politik rendahan atau low politic (pinjam istilah Prof Amien Rais), maka DPRD dan parpol yang profesional itu hanya menjadi sebuah utopia.

Sesungguhnya, buruknya wajah pemilukada langsung akibat praktik politik uang dan berbagai permasalahan yang inheren, terlalu cari mudah dan gegabah untuk dikoreksi dengan mengembalikan sistem pemilihan ke cara lama. Langkah itu tak ubahnya ibarat membakar lumbung hanya karena ulah beberapa ekor tikus.

Permasalahan pokok pemilukada langsung itu adalah belum hadirnya pemilih dan politisi cerdas. Absennya pemilih cerdas disebabkan karena kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan berkorelasi dengan jual-beli suara. Kebodohan berkorelasi dengan minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Politisi yang tidak cerdas, mereka tak punya hati dan tak bertanggung jawab, sehingga menghalalkan segala macam cara termasuk mengekspolitasi kemiskinan dan kebodohan itu. Lantas? Yang diperlukan sebenarnya adalah menyusun peraturan yang lebih ketat agar praktik ilegal pemilukada langsung dalam segala bentuk bisa ditiadakan. Dan peraturan itu ditegakkan tanpa pandang bulu. Bila tidak, kita hanya akan menghasilkan sapi perahan. Alai.

kolom - Berita Terkini 21 Juni 2012
Tulisan ini sudah di baca 1729 kali
sejak tanggal 21-06-2012

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat