drh. Chaidir, MM | Sinetron Birokrasi | SERIAL terbaru mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ibarat sebuah sinetron. Menarik sebagai sebuah tontonan dan seksi habis sebagai bahan pemberitaan media pers. Betapa tidak.
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Sinetron Birokrasi

Oleh : drh.chaidir, MM

SERIAL terbaru mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ibarat sebuah sinetron. Menarik sebagai sebuah tontonan dan seksi habis sebagai bahan pemberitaan media pers. Betapa tidak. "Sekda Usir Wagubri" , begitu headline Harian Vokal (3/3/2012). Hampir semua koran harian yang terbit di Pekanbaru menjadikan "sinetron" itu sebagai berita utama.

Dua hari lalu dalam sebuah kunjungan acara keluarga di Batam, teman-teman lama penasaran ingin mendengarkan dari saya cerita yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? Saya katakan, saya bukan saksi mata dalam insiden tersebut, tetapi sejauh yang terbaca di media massa dan cerita dari beberapa sumber dan saksi hidup yang layak dipercaya, informasi itu kualifikasinya "A1". Artinya, berita dan sumbernya sangat layak dipercaya.

Alkisah, Jumat 2 Maret 2012 beberapa hari lalu Pemprov Riau melakukan mutasi, 33 pejabat eselon II dilantik. Menariknya empat orang pejabat Pemko Pekanbaru termasuk dalam skuad 33 pejabat tersebut. HM Wardan, dikembalikan ke pos lama sebagai Kadis Pendidikan Prov Riau setelah sebelumnya didudukkan sebagai Sekda Kota Pekanbaru selama beberapa bulan. Edi Satria, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru ditempatkan sebagai Kabiro Kesra di Pemprov Riau. Noverius, Staf Ahli Pemko Pekanbaru dilantik menjadi Direktur Keuangan RSUD Provinsi. Seorang staf non-job Pemko Pekanbaru, M Guntur, dilantik sebagai Kabiro Tata Pemerintahan Pemprov Riau. Dari berbagai informasi, dan diketahui secara luas, keempat pejabat tersebut dianggap berjasa oleh Pemprov Riau.

Membaca yang tersurat dan tersirat, walaupun kontroversi, awam memahami, penunjukan seorang pejabat adalah hak prerogatif Kepala Daerah. Namun karena Kepala Daerah adalah jabatan politik, maka kepala daerah memiliki Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagai instrumen untuk melakukan analisis jabatan (job analysis) dan analisis terhadap personalia. Hasil analisis yang berbasis kebutuhan tugas dan fungsi organisasi, serta soft skill dan kompetensi seorang calon pejabat, dirangking untuk diajukan dan dipilih oleh pimpinan.

Tapi masalahnya bukan pada si A, si B atau si C. Masalahnya adalah pada proses rekrutmen yang tidak transparan dan sarat kepentingan. Apa pun akhirnya yang diputuskan oleh seorang gubernur (karena ia punya kekuasaan dan kewenangan), seorang wakil gubernur terlalu tinggi untuk tidak diberi tahu atau bahkan diabaikan. Wakil gubernur tentulah termasuk dalam kelompok terbatas “need to know”, orang yang harus tahu terhadap apapun kebijakan di pucuk pemerintahan provinsi. Gubernur-Wakil Gubernur-Sekda Provinsi, merupakan triumvirat dalam institusi Pemerintah Provinsi walaupun mereka berbeda warna politik. Perbedaan warna politik dalam era demokrasi liberal pasca reformasi adalah konskuensi dari sistem kepartaian dan sistem pemilu di negeri kita. Harusnya, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota, bisa memposisikan diri ibarat dua sisi koin, mereka bisa dibedakan tapi tak bisa dipisahkan.

Insiden itu membuat kita sangat prihatin. Bahwa birokrasi harus tunduk kepada Kepala Daerah, sebagai pimpinan tertinggi di daerah, tak bisa disangkal. Tetapi di dalam birokrasi itu sendiri prosesnya haruslah bersifat administratif, profesional, teknis dan obyektif. Birokrat tidak boleh ikut-ikutan main politik dalam melaksanakan tugasnya. Dan sebaliknya, penguasa dan politisi tidak menyeret-nyeret birokrat ke kancah politik. Interaksi yang tidak sehat antara birokrasi dan politik mempunyai akibat sistemik yang serius. Akibatnya, birokrasi akan terombang-ambing, dan dalam melaksanakan pekerjaannya akan sarat kepentingan balas jasa. Outputnya, kinerja birokrasi akan rendah bahkan korup. Lebih merisaukan, apabila birokrasi sebagai mesin penggerak utama pemerintahan tidak berjalan baik, kita tidak bisa mengharapkan pemerintahan yang menghasilkan manfaat besar bagi rakyat, kecuali agenda-agenda seremonial, atau "sinetron" beberapa episode. Wallahualam.

Tentang Penulis : http://drh.chaidir.net


kolom - Harian Vokal 6 Maret 2012
Tulisan ini sudah di baca 2142 kali
sejak tanggal 06-03-2012

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat