drh. Chaidir, MM | Balada Desa | Pada 17 November 2008 lalu, ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) berunjuk rasa di DPR RI. Tuntutannya: pertama, DPR harus menyetujui Alokasi Dana Desa 10% dari APBN, dana ini harus diberikan dalam bentuk blockgrant; kedua, Perp
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Balada Desa

Oleh : drh.chaidir, MM

Pada 17 November 2008 lalu, ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) berunjuk rasa di DPR RI. Tuntutannya: pertama, DPR harus menyetujui Alokasi Dana Desa 10% dari APBN, dana ini harus diberikan dalam bentuk blockgrant; kedua, Perpanjangan Masa Jabatan Kades dari 6 tahun menjadi 10 tahun; dan ketiga, Periodesasi dihapuskan, diganti dengan batas usia maksimum Kades 60 tahun.

Desa adalah "pemegang saham" mayoritas di Indonesia, begitu Parade Nusantara beretorika. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup di pedesaan disebut sekitar 78%. Jadi tuntutan itu wajar. Dewasa ini dari APBN 2009 yang berjumlah Rp1.100 triliun, hanya Rp17 triliun (1,3%) saja yang dialokasikan untuk pemerintahan desa. Padahal di seluruh Indonesia terdapat tidak kurang dari 70.000 desa. Parade Nusantara menghitung, bila tuntutan mereka dikabulkan maka setiap desa akan mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) rata-rata Rp1,3 miliar per tahun. Dengan dana tersebut ekonomi pedesaan pasti akan berkembang, pembangunan akan tumbuh merata.

Saya sependapat. Di daerah kita ini pernah ada wacana untuk mengalokasikan dana APBD Riau sekitar 30% guna pembangunan desa dalam bentuk blockgrant. Artinya, dana ini diserahkan utuh ke setiap desa untuk dikelola oleh Pemerintahan desa. APBD Riau 2008 Rp4,3 triliun; 30% dari jumlah tersebut sekitar Rp1,3 triliun. Apabila dialokasikan kepada 1500 desa yang ada, maka setiap desa memperoleh dana pembangunan rata-rata Rp850 juta per tahun. Itu baru anggaran provinsi. Kabupaten tentu tidak mau ketinggalan. Katakanlah setiap kabupaten mengalokasikan pula dana serupa untuk masing-masing desa dalam kabupatennya rata-rata Rp250 juta per tahun, maka setiap desa akan memperoleh dana pembangunan rata-rata Rp1,1 miliar per tahun. Bila ditambah dengan ADD dari APBN, maka setiap desa akan memperoleh rata-rata Rp2,4 miliar per tahun. Alangkah dahsyatnya.

Bila ini konsisten kita lakukan, maka dijamin dalam tempo lima tahun, tidak ada lagi desa tertinggal. Tak ada lagi jalan desa, yang bila musim penghujan jangankan mobil, gajah pun tak bisa lewat. Tidak ada lagi sekolah atau asrama santri seperti kandang kambing. Ekonomi pedesaan akan bangkit, lapangan kerja di desa akan tumbuh. Barangkali tidak ada lagi urbanisasi (penduduk desa yang pindah ke kota), yang terjadi mungkin sebaliknya, ruralisasi (penduduk yang berpindah dari perkotaan ke desa).

Wacana itu sesungguhnya bukan di awang-awang. Dasar hukumnya ada. Menteri Dalam Negeri pernah menyurati Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Surat No 143/2328/PM tanggal 20 November 2007. Dasarnya adalah penjelasan Pasal 212 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan PP No 72 tahun 2005 tentang Desa. Disebutkan, dana perimbangan keuangan yang diterima daerah minimal 10% diperuntukkan sebagai Alokasi Dana Desa. ADD ini diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta DPRDnya tinggal melakukan supervisi dan pengawasan, bahwa dana pembangunan tersebut sungguh-sungguh diperuntukkan bagi pembangunan desa seperti pembangunan jalan desa, listrik desa, air bersih, sarana dan prasana pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat ibadah. Semuanya dikelola oleh Kepala Desa beserta perangkatnya. Kegiatan-kegiatan lain untuk bidang pertanian misalnya, biarlah masuk dalam belanja publik dan merupakan bagian dari kegiatan dinas provinsi atau kabupaten.

Untuk menjamin akuntabilitas dana pembangunan desa ini, semua kegiatan diumumkan secara terbuka di kantor desa, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan secara langsung. Prinsip transparansi ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan Kepala Desa beserta perangkatnya.

Alokasi dana pembangunan desa ini harus diiringi dengan program pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Kalau ini tidak ada pelatihan, sama artinya menggiring semua kepala desa masuk bui.

Bila terwujud, Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dicatat sejarah dengan tinta emas. Sulit? Tidak. Yang diperlukan hanya political will (kehendak politik yang kuat) dan kejujuran dalam implementasinya. Ayolah..!!


kolom - Riau Pos 7 Desember 2008
Tulisan ini sudah di baca 1398 kali
sejak tanggal 07-12-2008

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat