drh. Chaidir, MM | Ironi Pulau Padang | HIPOTESA bahwa kehendak pemerintah sering tabrakan dengan kehendak rakyatnya sendiri,  menemui pembuktian di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Dalam beberapa bulan terakhir ini mencuat konflik segitiga di kepulauan tersebut: Kementerian Kehutanan - perusahaan swasta - rakyat.  Menteri
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Ironi Pulau Padang

Oleh : drh.chaidir, MM

HIPOTESA bahwa kehendak pemerintah sering tabrakan dengan kehendak rakyatnya sendiri, menemui pembuktian di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Dalam beberapa bulan terakhir ini mencuat konflik segitiga di kepulauan tersebut: Kementerian Kehutanan - perusahaan swasta - rakyat. Menteri Kehutanan bergeming. Jangankan mencabut SK Menhut Nomor 327 Tahun 2009 yang menjadi biang kerok konflik tersebut, merevisi pun tidak.

Singkat cerita melalui SK Menhut Nomor 327 Tahun 2009, sebagaimana diberitakan berbagai media, PT RAPP diberi izin untuk membuka kebun Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas lebih kurang 43.000 hektar. Konsesi yang diberikan mencakup luas sekitar 40 persen dari 101.000 hektar luas Pulau Padang, sebuah pulau yang terletak di bibir Selat Melaka.

Ditinjau dari aspek legalitas formal belaka, barangkali PT RAPP bisa cuci tangan dalam konflik tersebut. Mereka hanya pihak yang mengajukan permohonan. Pabrik raksasa bubur kertas mereka yang rakus bahan baku, membuat manajemen harus putar otak setiap hari, hutan mana lagi yang bisa dibabat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Manajemen pasti mencari lahan kesana kemari untuk HTI. Kesalahan pihak perusahaan hanya satu: pabrik mereka masih berasap.

Di sinilah ironi Pulau Padang itu berawal. Masyarakat Pulau Padang seakan harus berjuang sendirian mempertahankan tanah leluhur mereka. Pihak perusahaan berlindung dibalik perizinan yang sudah mereka kantongi. Pemerintah pula menggunakan pendekatan sistem. SK Menteri Kehutanan No 327 Tahun 2009 itu tak akan keluar bila tak ada rekomendasi dari Gubernur. Rekomendasi dari Gubernur tak akan terbit bila tak ada rekomendasi dari Bupati. Bupati Bengkalislah ketika itu yang menerbitkan rekomendasi, sebelum Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk. Dasar Bupati Bengkalis apa? Tentu ada kajian akademis, studi kelayakan dan sebagainya.

Maka, naskah kajian akademis itulah agaknya sang kambing hitam yang harus disembelih. Sebab, mungkin tim ahli penyusun naskah kajian akademis mempunyai alasan tersendiri. Sementara kita pihak awam hanya mengandalkan common sense (akal sehat). Berdasarkan akal sehat itu, rasa-rasanya terlalu riskan untuk mengalokasikan lahan di sebuah pulau dalam ukuran yang sangat luas untuk sebuah kebun HTI monokultur. Masyarakat setempat dihukum oleh alam, mereka hanya memiliki pulau seluas 101.000 hektar. Di situlah mereka hidup, bertani dan berkebun. Masyarakat setempat memanfaatkan lahan untuk kebun rakyat berupa karet, kelapa dan sagu. Kalau sebagian besar pulau dialokasikan untuk HTI perusahaan besar, kemana lagi masyarakat setempat mencari cadangan lahan, sementara dari 60 persen sisanya, tidak pula semua boleh dibabat untuk kebun rakyat. Di utara, masyarakat berhadapan pula dengan ombak musim utara Selat Melaka yang setiap tahun semakin ganas menerjang runtuh tebing perkampungan mereka. Masyarakat Pulau Padang bisa terkepung dari segala penjuru, sampai pada suatu saat kelak tak ada lagi lahan mereka untuk bercocok tanam, sementara rahim Selat Melaka tak lagi subur melahirkan benih ikan, udang dan kepiting.

Untunglah sikap Bupati Irwan Nasir cukup bijak dan berani. “Bupati Meranti Sepakat Pulau Padang Tanpa HTI” (Harian Vokal 31 Desember 2011 halaman 1). Bupati Kepulauan Meranti wajar menyesalkan sikap Kementerian Kehutanan RI yang melempar kembali kasus sengketa lahan itu untuk diselesaikan oleh pemerintah kabupaten. Padahal yang mengeluarkan izin HTI adalah Menteri Kehutanan. Kementerian Kehutanan kelihatannya lempar batu sembunyi tangan. Jangan lihat permasalahan Pulau Padang hanya dari sisi prosedural semata, tapi lihatlah secara substansial dengan mata hati.

Konflik itu bisa menjadi bola liar bila tak segera diselesaikan dengan bijak. Bahkan bisa menjadi ancaman timbulnya konflik horizontal. Ironinya potensi konflik horizontal itu justru mencuat pasca kunjungan Anggota DPR ke Pulau Padang. Banyak yang menyesalkan kendati Anggota DPR kita, Wan Abubakar telah memberikan klarifikasi, bahwa dia sepenuhnya mendukung perjuangan masyarakat Pulau Padang. Supaya tidak disesali anak cucu di kemudian hari Anggota DPR yang berkunjung harus mendesak Menteri Kehutanan agar pada kesempatan pertama merevisi SK Nomor 327 Tahun 2009: bersihkan Pulau Padang dari HTI!!

kolom - Harian Vokal 3 Januari 2012
Tulisan ini sudah di baca 2346 kali
sejak tanggal 04-01-2012

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat