drh. Chaidir, MM | Opera van Dumai | PENGANGKATAN Sekda Kota Dumai memasuki wilayah lawak layaknya Opera van Java. Ini pemerintahan resmi atau pemerintahan ecek-ecek? Di bilang pemerintahan resmi aturan mainnya boleh tak dipatuhi. Pemerannya boleh berimprovisasi. Dibilang pemerintahan ecek-ecek, para pejabatnya resmi. Walikotanya hasil
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Opera van Dumai

Oleh : drh.chaidir, MM

PENGANGKATAN Sekda Kota Dumai memasuki wilayah lawak layaknya Opera van Java. Ini pemerintahan resmi atau pemerintahan ecek-ecek? Di bilang pemerintahan resmi aturan mainnya boleh tak dipatuhi. Pemerannya boleh berimprovisasi. Dibilang pemerintahan ecek-ecek, para pejabatnya resmi. Walikotanya hasil pemilukada dan dilantik. Gubernurnya resmi, dan Menteri Dalam Negerinya juga resmi Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.

Tapi tontonlah pertunjukannya. Walikota Dumai Khairul Anwar dan Wakil Walikota Agus Widayat, pada hari ini telah menduduki jabatan selama satu tahun tiga bulan dan 17 hari semenjak dilantik oleh Gubernur Riau pada 12 Agustus 2010 tahun lalu. Namun malangnya, sampai saat ini Pemko Dumai belum memiliki seorang Sekda Kota definitif. Beberapa calon yang diajukan oleh Walikota tidak disetujui oleh Gubernur. Kota dan provinsi kelihatannya terperangkap dalam politik dagang sapi.

Berita utama di halaman pertama Harian Vokal (28/11/2011) yang terbit di Pekanbaru kemaren pagi, menarik untuk dicermati. “Wako-Gubri Masih Berseteru”; sub judulnya, “Mendagri Belum Mau Tetapkan Sekdako Dumai”. Substansi beritanya membuat kita geleng-geleng kepala. Begini kata Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini, “Bapak Menteri sudah mengarahkan agar salah satu pihak mengalah saja. Kita sarankan, karena yang lebih muda walikotanya, maka datang saja ke Gubernur, agar soal sekda Dumai disepakati. Diah Anggraini menyebutkan, penyelesaian masalah sekdako Dumai sangat tergantung pada niat baik Walikota Dumai Khairul Anwar dan Gubernur Riau Rusli Zainal. Kemendagri, ungkapnya telah berulang kali mengupayakan menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hasil fit and proper terst (uji kelayakan dan kepatutan) calon sekdako Dumai. Kedua pejabat juga sudah dihubungi. Namun hingga kini kata Diah, masing-masing masih bersikukuh dengan sikapnya. Walikota bersikukuh, Gubri bersikukuh. Kemendagri meminta keduanya berdamai saja.

Bila pernyataan Sekjen Kemendagri itu benar sebagaimana dikutip Harian VOKAL, maka ada beberapa hal yang mengusik. Bahwa ternyata, walikota dan gubernur boleh saling ngotot. Bahwa ngotot bisa mengalahkan logika pemerintahan. Ternyata Kemendagri hanya bisa menyarankan (tidak bisa memelototi gubernur dan walikota). Ternyata dalam good governance yang muda harus ngalah sama yang tua. Ternyata penyelesaiannya disarankan damai-damai saja alias cincai-cincai. Lalu dimana eksistensi peraturan perundangan? Lawak kan?. Bolehlah disebut Opera van Dumai. Lakonnya: di sana ngotot di sini bingung rakyat menanggung.

Masalah Dumai hanya masalah kecil, tetapi sekurang-kurang bisa menjadi gambaran betapa aneh dan saratnya muatan kepentingan. Kalau menguntungkan, pusat biasanya bicara tentang kekuasaan dan kewenangan. Gubernur juga bicara tentang besarnya kewenangan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Tetapi bila timbul masalah apalagi konflik horizontal di tengah masyarakat, maka yang jungkir balik menyelesaikannya (dan disalahkan pula), adalah bupati atau walikota sebagai ujung tombak pemerintahan di daerah.

Keberadaan seorang Sekretaris Daerah yang definitif mutlak diperlukan. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris daerah juga menjadi pembina pegawai negeri sipil di daerahnya. Fungsi itu akan terasa menjadi sangat penting manakala kepala daerah bukan figur yang memiliki pengalaman birokrasi.

Kepemimpinan adalah sarana untuk pencapaian tujuan (Stogdill, 1974, Handbook of Leadership: A Survey of Theory an Research). Kepala daerah dengan kepemimpinannya, menggerakkan sumber daya yang ada seperti pegawai, anggaran, peralatan, dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, kepemimpinan tersebut hanya akan efektif bila didukung oleh sekretaris daerah yang kuat, yang mengerti seluk beluk pengurusan rumah tangga daerah. Kepala daerah adalah “user” (pengguna) Sekretaris daerah. Hal ini juga berlaku untuk Dumai. Walikota tentu memerlukan tim kerja yang solid dan kompak. Kenapa dibuat susah?

kolom - Harian Vokal 29 November 2011
Tulisan ini sudah di baca 2796 kali
sejak tanggal 29-11-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat