drh. Chaidir, MM | PSU Sejuta Rasa | PEMILUKADA sebenarnya sebuah peristiwa biasa.  Semua provinsi dan kabupaten/kota pasti melakukannya sekurang-kurang sekali dalam lima tahun. Esensinya, secara periodik rakyat sebagai pemilik sah negeri dan pemilik kedaulatan, ditanya kehendaknya, mau dibawa kemana negeri mereka dan siapa yang diingi
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

PSU Sejuta Rasa

Oleh : drh.chaidir, MM

PEMILUKADA sebenarnya sebuah peristiwa biasa. Semua provinsi dan kabupaten/kota pasti melakukannya sekurang-kurang sekali dalam lima tahun. Esensinya, secara periodik rakyat sebagai pemilik sah negeri dan pemilik kedaulatan, ditanya kehendaknya, mau dibawa kemana negeri mereka dan siapa yang diinginkannya untuk menjadi nakhoda lima tahun ke depan.

Opsinya tidak rumit. Bila sang nakhoda dianggap paham, dia bisa menjadi nakhoda selama dua periode. Bila dianggap kurang paham, pilih nakhoda baru. Nakhoda yang paham bermakna, punya kemampuan dan kemauan melayarkan kapalnya dengan selamat, pandai membaca bintang di langit, tahu arah penjuru dan kemana angin bertiup, piawai membaca ombak dan karang.

Pemilukada merupakan lambang sekaligus tolok ukur pelaksanaan demokrasi liberal yang kita adopsi. Hasil pemilukada yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) dalam suasana keterbukaan, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Menurut asas tersebut, rakyat pemilih memberikan suaranya langsung sesuai kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Ada jaminan, kesempatan berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, PANWAS, pemantau, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu dijamin mendapat perlakuan yang sama.

Asas pemilu tersebut tegas diatur dalam konstitusi kita, UUD 1945. Sayangnya, ketika dijabarkan dalam teknis pelaksanaan oleh KPU melalui berbagai Peraturan KPU, hal-hal yang sudah jelas kemudian menjadi kabur. Apalagi KPU di daerah rawan intervensi. Independensi yang menjadi ruh KPU tinggal dongeng. Bibir, tangan, dan hati tak lagi sinkron. Pemilukada Pekanbaru 2011 adalah sebuah contoh yang paling aktual dan nyata betapa demokrasi yang mekar subur oleh gerakan reformasi mahasiswa, dikerdilkan oleh kepentingan-kepentingan sempit. Hasil pilihan rakyat Pekanbaru dibatalkan demikian saja. Pemungutan Suara Ulang (PSU) diputuskan oleh MK, PSU dimentahkan. Akhirnya PSU ditunda tanggal 21 Desember 2011. Tapi gelagatnya, PSU yang tertunda ini pun mau dirusak dengan berbagai macam isu. PSU Pemilukada Pekanbaru memanglah sejuta rasa. Pahit, manis, kelat, masam, bercampur nano-nano. Dimana tanggung jawab moral pemimpin dan elit politik kita? Entahlah!!

kolom - Harian Vokal
Tulisan ini sudah di baca 2194 kali
sejak tanggal 03-11-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat