drh. Chaidir, MM | DPR dan DPD: Bak Langit dan Bumi (Sebuah Renungan Konstitusi)  | AKHIRNYA RAPBN 2012 disetujui oleh DPR hari Jumat (28/10) pekan lalu.  Satu masalah krusial berlalu. Bayangkan saja, andai DPR serius mewujudkan ancamannya,  mogok membahas RAPBN, sebagai unjuk kekecewaan terhadap KPK, keadaan akan menjadi liar. Untung itu hanya sekedar gertak politik.

Masalahnya
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

DPR dan DPD: Bak Langit dan Bumi (Sebuah Renungan Konstitusi)

Oleh : drh.chaidir, MM

AKHIRNYA RAPBN 2012 disetujui oleh DPR hari Jumat (28/10) pekan lalu. Satu masalah krusial berlalu. Bayangkan saja, andai DPR serius mewujudkan ancamannya, mogok membahas RAPBN, sebagai unjuk kekecewaan terhadap KPK, keadaan akan menjadi liar. Untung itu hanya sekedar gertak politik.

Masalahnya, hampir Rp 450 triliun dari total RAPBN Rp 1.000 triliun lebih, merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi daerah. Artinya, setelah palu persetujuan diketok Ketua DPR, 33 provinsi dan 530 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan mulai berangsur-angsur dikirimi anggaran dalam berbagai bentuk pos anggaran seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dana otsus, dana BOS, dan sebagainya. Krisis sistemik sungguh-sungguh akan mengancam negeri ini bila daerah tak lagi menerima transfer anggaran tersebut dari pusat.

Sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mengacungkan pedang kekuasaan hak anggaran sebagaimana disebut pasal 20A UUD 1945, dan kekuasaan membentuk undang-undang yang sepenuhnya berada di tangan DPR seperti diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen, membuat pemerintah (eksekutif) tak berkutik. Sikap keras Banggar DPR, menyadarkan kita, sebenarnya ada perangkap krisis konstitusi yang mengintai. Tak tertutup peluang, dengan dibungkus dalam jargon klasik demokrasi vox populi vox Dei, kondisi yang lebih buruk bisa saja terulang di lain hari.

Pembentukan UU merupakan hak eksklusif DPR. Fungsi legislasi tersebut membuat kekuasaan lembaga perwakilan rakyat ini seperti memiliki kekuasaan tak terbatas. Karakter fungsi legislasi parlemen dalam sistem pemerintahan presidensial memang potensial menunjukkan arogansi kekuasaan legislatif. Pemisahan kekuasaan (separation of power) secara nyata antara legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial, sering menyebabkan terjadinya jalan buntu (deadlock) dan kelumpuhan (paralysis) dalam hubungan legislatif-eksekutif. Keadaan ini digambarkan oleh Harold J. Laski (1992) seperti bandul yang berayun, sekejap normal sekejap buntu. Untung DPR kita masih berbaik hati.

Untuk mencegah terlalu dominannya parlemen tunggal yang didominasi oleh partai politik dalam sistem parlemen unikameral, maka dalam demokrasi modern, parlemen dua kamar (bicameral system) merupakan solusi yang banyak dipilih. Sistem inilah sebenarnya yang kita anut pasca perubahan UUD 1945. Kita menerapkan sistem dua parlemen: DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR murni berasal dari parpol, sedangkan DPD non partisan.

Sayangnya konstitusi kita tak secara tegas mengatur fungsi legislasi DPD, sehingga nyaris tak ada sama sekali. Bila dibandingkan dengan DPR, fungsi legislasi itu bak bumi dan langit. DPD bahkan tak memiliki hak suara (voting right) dalam pembentukan UU. Padahal filosofi keberadaan DPD dalam konstitusi kita yang menganut sistem presidensil, sebenarnya adalah untuk menjamin agar parlemen kita menggunakan fungsi legislasi secara maksimal untuk melindungi rakyat.

kolom - Riau Pos 31 Oktober 20011
Tulisan ini sudah di baca 2099 kali
sejak tanggal 30-10-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat