drh. Chaidir, MM | Akhirnya Di Awang-awang - Keputusan MK untuk PSU Pekanbaru | SEPEKAN terakhir ini perbincangan seputar PSU di Pekanbaru, Riau, hampir mencapai titik kulminasi. Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota Pekanbaru seperti diberitakan, telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni lalu. Putusan MK tersebut menyebut, selambat-lambatnya dalam temp
Sumber : Foto koleksi album drh. Chaidir, MM

Akhirnya Di Awang-awang - Keputusan MK untuk PSU Pekanbaru

Oleh : drh.chaidir, MM

SEPEKAN terakhir ini perbincangan seputar PSU di Pekanbaru, Riau, hampir mencapai titik kulminasi. Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota Pekanbaru seperti diberitakan, telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juni lalu. Putusan MK tersebut menyebut, selambat-lambatnya dalam tempo 90 hari sejak tanggal putusan ditetapkan, KPU Kota Pekanbaru sudah harus melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Di sinilah dinamikanya. Sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keputusan MK bersifat final. Penjelasan pasal 10 UU tersebut tegas menyebutkan: "Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh". Tak ada peluang sama sekali para pihak yang bersengketa untuk mengajukan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali. Oleh karena itu bahasa putusan MK selalu limitatif, tidak interpretatif. Mahfud MD, Ketua MK, bahkan mengibaratkan putusan MK itu seperti mahkota. Mahkota berada di atas kepala untuk dijunjung.

Tapi rupanya, di dalam angguk kepala ada geleng, di dalam geleng ada angguk. Klausul dalam UU No. 24 Tahun 2003 yang sudah tegas tersebut, dalam dinamika permasalahan di lapangan masih dianggap belum cukup tegas bin jelas. Di sinilah masalahnya berawal. UU yang tadinya kita pikir sudah jelas ternyata belum jelas. Insan-insan hukum dan insan-insan politik kita ternyata dengan mudah menemukan celah-celah kelemahan undang-undang tersebut. Ternyata apa yang menjadi hipotesis bahwa sistem hukum kita tak mampu mengimbangi lajunya dinamika masyarakat, agaknya benar adanya.

Keputusan final MK tentang PSU ternyata menjadi tidak final. Hal ini terlihat ketika KPU Kota Pekanbaru menyatakan, mereka tidak sanggup menyelenggarakan PSU dalam tempo 90 hari sejak putusan MK ditetapkan. Alasannya, dukungan pendanaan untuk PSU tidak kunjung jelas ujung pangkalnya. Pada sisi lain bak gayung bersambut, Penjabat Walikota Pekanbaru menyatakan belum dapat menganggarkan dana untuk KPU dalam Perubahan APBD Pekanbaru 2011, antara lain karena ada temuan indikasi penyalahgunaan dana hibah pemilukada Pekanbaru. Dana hibah yang sudah terpakai oleh KPU Kota Pekanbaru tidak beres pertanggungjawabannya.

Betul atau tidak argumentasi Ketua KPU Kota Pekanbaru dan Penjabat Walikota Pekanbaru, itu masalah lain. Yang menarik adalah, tidak ada institusi yang mengawal putusan MK, dan tidak juga ada lembaga yang bisa menguji kesahihan alasan para pihak untuk tidak mentaati putusan MK. Barangkali, MK sendiri juga tidak menduga sistem hukum kita (terutama dalam penyelesaian sengketa pemilukada) ternyata mengandung banyak kelemahan. Pertanyaan berikut misalnya, sidang seperti apakah gerangan namanya yang harus dilakukan MK untuk merevisi putusan "90 hari" itu? Bisakah sebuah fatwa misalnya menggugurkan sebuah keputusan? Tentu akan berdampak pula pada kredibilitas lembaga bila setiap kali putusan MK bisa diubah. Putusan final tak lagi final.

Esensi keberadaan MK dalam sengketa pemilukada sebenarnya tak hanya sekedar memutuskan, tetapi lebih dari itu, memberikan sentuhan keadilan pada masyarakat dengan menjunjung tinggi mahkota kejujuran. Ketika PSU akhirnya berada di awang-awang, kemana lagi tempat mengadu?

kolom - Riau Pos 22 Agustus 2011
Tulisan ini sudah di baca 1245 kali
sejak tanggal 22-08-2011

Kumpulan tulisan lainnya. : Jurnal Chaidir | Opini Chaidir | Kolom Chaidir | Fabel Chaidir

Buku Chaidir. : Demang Lebar Daun | Membaca Ombak | Menertawakan Chaidir | 1001 Saddam | Panggil Aku Osama | Berhutang Pada Rakyat